Home Welcome

About Company Biography

Menurut Sensus Ekonomi Nasional 2008: Sektor UKM dan Koperasi berjumlah 51.26 juta unit yang menyerap 99.99% angkatan kerja nasional. Sektor UKM ini berkontribusi terhadap PDB sebesar 55.56%. Yang memiliki akses terhadap komputer hanya 20% dan hanya 5.6% yang menggunakan sistem informasi untuk mengelola bisnisnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa walau sektor UKM adalah mayoritas dalam moda ekonomi nasional dan bertanggung jawab secara mayoritas terhadap angkatan kerja nasional, namun dukungan teknologi informasi masih sangat minim bila tidak bisa dikatakan nihil.

PT. Japati Indonesia didirikan pada bulan Nopember 2011, paska diakuinya Sistem Informasi Manajemen Koperasi berbasis Linux (SIM Koperasi) sebagai salah satu nominator 5 besar pada kompetisi INAICTA 2011 di kategori e-business retail & finance. Dengan bermodalkan SIM Koperasi, PT Japati Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai aplikasi solusi teknologi informasi untuk kegiatan bisnis berbasis UKM dan Koperasi yang murah, efisien, handal sehingga dengan demikian akan bisa memperluas akses setiap unit UKM terhadap teknologi informasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam jangka panjang diproyeksikan, sektor UKM dan Koperasi yang sehat akan bisa meningkatkan taraf kesejahteraan 99.9% pekerja nasional yang terlibat di dalamnya.

Services What We Do

Web Design

Kami memberikan jasa analisa, konsultasi dan pembuatan web design untuk kepentingan profil unit usaha UKM anda. Karena nature klien kami adalah UKM, maka kami hanya mengkhususkan jasa untuk pengembangan web dengan tujuan untuk: fungsi informasi dan fungsi transaksi.

  • Fungsi informasi: Web yang memprioritaskan fungsi kandungan isi web sebagai media penyampaian informasi kepada publik. Tata letak dan teknologi yang digunakan ditujukan terutama untuk memudahkan penyampaian informasi yang jelas dan nyaman.
  • Fungsi transaksi: Web yang berfungsi sebagai media transaksi bisnis baik barang maupun jasa. Oleh karena itu di dalam web ini, disediakan fitur-fitur seperti untuk mendukung transaksi online seperti moda pembayaran, virtual shopping windows,dll.

System Development

Kami memberikan jasa analisa, konsultasi dan pengembangan sistem berskala kecil hingga besar untuk unit usaha UKM anda, sehingga semua aspek administrasi, produksi dan keuangan bisa dikomputerisasi menjadi lebih efisien, handal dan transparan. Kami akan menuntun ada dalam setiap tahapan pengembangan sistem mulai dari:

  • Brainstorming user requirements dan current SOP.
  • Validasi prosedur SOP yang berjalan ke dalam discrete procedure.
  • Pelatihan penggunaan sistem baru berikut manajemen database.
  • Migrasi database dan prosedur ke sistem baru
  • Pemeliharaan sistem baru berikut manajemen database.

Portfolio Our Works

News Latest Posts

Dukung UKM, Rakuten Kembangkan Program MicroB

Jakarta - Perusahaan situs belanja online atau e-commerce asal Jepang, Rakuten Belanja Online (RBO), mengembangkan proyek berjuluk MicroB.

Ini merupakan proyek pemasaran produk Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia melalui situs belanja online Rakuten.co.id.

Direktur Rakuten Belanja Online, Yasunobu Hashimoto mengungkapkan proyek ini bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia terutama pada sektor UKM.

“Komitmen Rakuten untuk memberdayakan ekonomi Indonesia melalui Program MicroB juga ditindaklanjuti dengan Seminar e-commerce dengan sasaran para pelaku bisnis mikro di wilayah Indonesia,” kata dia saat hadir pada Rakuten Expo di Kuningan City, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Adapun pilot project program ini sudah berlangsung sejak 2013, dan hasilnya dinilai cukup signifikan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya para pelaku UKM yang telah bergabung dalam RBO, mencapai 1.000 mikro bisnis.

Dari kepesertaan, wilayah DKI Jakarta menjadi yang paling potensial dengan porsi jumlah kemitraan mencapai 39,3 persen. Diikuti Jawa Barat memiliki 16,4 persen, Jawa Timur 15,2 persen, Jawa Tengah 7,4 persen, Banten 5,3 persen, Sumatera Utara 3,4 persen, Yogyakarta 2,4 persen, Bali 1,8 persen dan Sumatera Selatan 1,5 persen.

Yasunobu mengungkapkan program MicroB ini juga akan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan mengingat industri e-commerce di Indonesia yang tengah berkembang pesat.

“Indonesia masih merupakan salah satu pasar yang paling potensial untuk e-commerce di Asia. Setelah usaha mikro di Indonesia semakin menyadari kekuatan internet dan mulai memasuki e-commerce untuk mengembangkan bisnis mereka, kekuatan ekonomi Indonesia akan menjadi lebih tangguh,” tegas dia.

Di Indonesia, Rakuten telah melebarkan sayapnya selama empat tahun melalui Rakuten Belanja Online. Di tahun keempatnya ini, penjualan kotor produk RBO pada April 2015 tumbuh 204,7 persen secara year on year (yoy).

Sementara untuk jumlah pesanan tumbuh 182,7 persen (yoy), jumlah pembeli baru tumbuh 243,2 persen serta penjualan GMS mobile tumbuh 229,6 persen.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2245322/dukung-ukm-rakuten-kembangkan-program-microb

Kualitas UKM Jadi Penentu Kesuksesan E-Commerce

Jakarta - Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berkualitas bagus dinilai menjadi penentu kesuksesan industri e-commerce di Indonesia. Sehingga para pelaku e-commerce di Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk membina dan meningkatkan kualitas para UKM tersebut.

Demikian disampaikan Achmad Zaky, CEO dan Co-Founder Bukalapak.com, seperti dikutip Minggu (31/5/2015). “Beberapa ciri UKM berkualitas yang saya temui dalam bisnis online dari para pelapak Bukalapak selama ini antara lain adalah trustworthy (terpercaya), reliable (dapat diandalkan), mempunyai layanan yang bagus, punya daya kompetitif dan memberikan respons yang cepat kepada konsumen,” jelas dia.

Dia pun berbagi cerita pengalaman saat berkunjung ke kantor Alibaba (e-commerce terbesar di dunia ) di China pekan lalu. Kunjungan ini semakin membuka lebar wawasannya bahwa industri e-commerce di sana sungguh luar biasa karena setiap orang sudah berbelanja online dan sudah terjadi pergeseran perilaku belanja dari offline menuju ke online.

Zaky juga mengamati para pelaku UKM yang bergabung di Alibaba juga luar biasa, jauh lebih profesional jika dibandingkan dengan para pelaku UKM di Indonesia.

Jika ada pertanyaan dari konsumen, mereka akan memberikan respons yang sangat cepat, selain itu juga didukung pengiriman barang yang cepat.

“Mereka juga mempunyai standar pelayanan yang tinggi, jika ada kesalahan barang yang dikirim langsung diganti bahkan diberikan bonus-bonus tambahan atau kejutan sehingga konsumen puas dan akan berbelanja online lagi,” jelas Zaky.

Menurut Zaky, berjualan online mempunyai nilai-nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan berjualan offline. Penjual offline biasanya cenderung tidak akan mau untuk pindah ke online karena ada tuntutan tersendiri dalam dunia bisnis online.

Di mana berjualan online harus real time, setiap hari bahkan setiap saat harus siap dari manapun juga jika ada konsumen yang membutuhkan barang. Kondisi inilah yang sebenarnya disukai konsumen dan menjadi keunggulan berjualan online.

“Tantangan yang ada di Indonesia saat ini adalah UKM mau berjualan secara online dan menerima bahwa dunia sudah berubah dimana akses untuk mendapatkan barang jauh lebih mudah. Selain itu UKM menerima bahwa bisnis online itu sangat kompetitif dan mereka harus siap untuk itu,” lanjut dia.

Sedangkan tantangan UKM ke depan adalah bagaimana supaya mereka bisa menjadi berkualitas, dengan memanfaatkan internet, mempunyai layanan bagus, lebihreliable dan bisa jauh lebih profesional dibandingkan sekarang.

Menurut Zaky, jika tantangan-tantangan tersebut dijalani dengan baik oleh para UKM maka Indonesia 5 tahun lagi bisa menyamai posisi China. Karena karakter masyarakat dan daya beli yang mirip, sehingga tinggal menunggu waktu saja konsumen negara ini bisa mengejar ketertinggalan dari China.

Zaky juga berpesan bagi mereka yang saat ini masih menjadi karyawan atau bekerja di korporasi besar dan belum terjun di dunia bisnis online, ada satu hal yang bisa dilakukan untuk turut membesarkan dunia e-commerce Indonesia, yaitu berbelanja di UKM marketplace, salah satunya adalah Bukalapak.

“Berbelanja di UKM marketplace akan memberikan multiplier effect yang luar biasa bagi para pelaku usaha e-commerce, terutama bagi mereka para UKM yang berjualan di marketplace, karena mempunyai konsep untuk lebih memberdayakan UKM,” pungkas Zaky.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2243164/kualitas-ukm-jadi-penentu-kesuksesan-e-commerce

Cloud Computing Bisa Jadi Formula Kesuksesan UKM

Jakarta – Teknologi cloud computing atau komputasi awan kini telah menjadi hal wajib dan diadopsi oleh hampir seluruh perusahaan besar.

Namun begitu, menurut VP Fabeics & Virtual Infrastructure Avaya, Liam Kiely, cloud sebenarnya juga sangat cocok untuk ekosistem jenis usaha kecil dan menengah (UKM).

Hanya saja, kalangan UKM umumnya masih sangat asing dengan cloud. Hal ini menyebabkan banyak UKM merasa takut untuk hijrah ke platform cloud.

Cloud sangat baik untuk UKM. Lebih mudah secara penggunaan dan yang terpenting dapat menekan cost operasional hinga 20-30%,” ungkap Kiely.

Selain itu, keuntungan lain yang bisa didapat dengan cloud adalah fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan kustomisasi pada sistem.

“Kalau menggunakan hardware, kita harus upgrade hardware dengan cost yang mahal. Sementara cloud, semua upgrade sistem dapat dilakukan dengan mudah dan murah di sektor software. Cloud juga bisa mendorong UKM untuk lebih inovatif dalam menawarkan produk atau layanan,” sambung Kiely saat ditemui tim Tekno Liputan6.com pada acara Avaya Technology Forum 2015 di Bangkok, Thailand.

Senada dengan Kiely, Garry E. Barnett selaku Senior VP Engagement Solutions Avaya juga berpendapat bahwa cloud adalah formula sukses untuk UKM.

Akan tetapi, Barnett mengatakan, “Diperlukan pula edukasi sumber daya manusia (SDM). Ini menjadi tantangan untuk kami. Kami harus bisa menyediakan layanan yang mudah diimplementasikan oleh UKM.”

Avaya sendiri mulai berfokus pada segmen pasar UKM di Indonesia. “Ke depannya lini poduk kami akan lebih banyak menyasar segmen UKM,” jelas Barnett.

Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/2236097/cloud-computing-bisa-jadi-formula-kesuksesan-ukm

Jurus Pemerintah Tekan Bunga Kredit bagi UKM

Jakarta - Pemerintah ingin lebih memanjakan pengusaha kecil dan menengah dengan memberikan bunga bank rendah, saat meminjam dana pada perbankan. Sayangnya, rencana ini masih terkendala soal penyediaan dana bank.

Pemerintah pun berusaha mencari cara untuk melancarkan likuiditas. Salah satu caranya adalah mencari pinjaman internasional. “‎Kayak kredit kecil. kredit kecil sekarang tinggi sekali bunganya. kita pikirkan bagaimana supaya bisa menurunkan. Kalau selama modal itu dari perbankan, bunganya mahal. Harus diinjeksi dengan kredit likuiditas dari pemerintah,” kata Menteri Koordinator Sofyan Djalil, di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (29/5/2015).

“‎(Soal dana) kayaknya harus dilihat lagi berapa banyak cadangan pemerintah yang ada, yang bisa dipakai atau barangkali kita akan menggunakan pinjaman internasional untuk menjadikan kredit likuiditas supaya kredit itu bisa bunganya lebih turun,” tambah dia.

Selama ini, lanjut Sofyan, bunga untuk pinjaman usaha kecil dan menengah (UKM) dari bank lebih tinggi dibandingkan dengan bunga pinjaman komersil atau korporasi. Pemerintah pun berencana untuk memberikan jaminan pada perbankan, tentu bunga bank lebih rendah.

“‎Karena dari bank sendiri maka bunganya cukup tinggi. Kalau pemerintah bisa memberikan likuiditas katakanlah setengah, tentu bunganya lebih turun lagi. Tapi ini kita masih mencari berapa jumlah yang tersedia, yang bisa diambil dan dari mana sumber likuiditas yang bisa diberikan,” tutur Sofyan.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ingin suku bunga kredit bank dapat turun. Hal ini untuk mempermudah mendapatkan modal berbisnis. Seperti diketahui, rata-rata suku bunga kredit perbankan nasional pada 2014 sebesar 12,85 persen.

“Tentu kami akan permudah agar suku bunga single digit bahwa memang bunga sekarang ini naik, tapi kami akan briefing agar bisa single digit,” kata Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2242164/jurus-pemerintah-tekan-bunga-kredit-bagi-ukm

Tampung PKL dan UKM, Kota Kasablanka Hadirkan Beranda Nusantara

Jakarta Pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini Jakarta Selatan, bekerja sama dengan Mal Kota Kasablanka menghadirkan Beranda Nusantara. Tempat ini merupakan sebuah wadah untuk menampung pedagang usaha kecil dan menengah (UKM) dan pedagang kaki lima.

“Kita hadir membuka suatu wadah bagi UKM dan PKL yaitu Beranda Nusantara. Ini adalah hasil kerjasama kita antara Pemda DKI dalam hal ini Jakarta Selatan dan Kota Kasablanka untuk tampung pedagang kaki lima dan UKM di Jakarta Selatan untuk bisa jalankan aktivitas di lingkup Kota Kasablanka,” kata Walikota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor, di Lantai LG Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (22/5/2015).

‎Syamsuddin mengatakan kerja sama ini merupakan yang kedua. Pertama kali hal serupa dilakukan bekerja sama dengan Mal Gandaria City. Tujuan dari hal ini adalah peningkatan harkat martabat sekaligus kualitas kesejahteraan.

“Kita lakukan penataan, pembinaan, dan relokasi pedagang kaki lima yang lebih layak, lebih nyaman, dan bisa beri manfaat lebih besar. Mudah-mudahan kita harapkan ini kerjasama yang bermanfaat simbiosis mutualisme dan kita bisa sinergi bantu warga kita,” ujar dia.

Ke depannya, Syamsuddin menuturkan akan terus melakukan kerja sama serupa agar pedagang kaki lima tidak berdagang sembarangan lagi. Bila tidak ditampung di mal, maka dirinya akan memberdayakan kios-kios kosong di PD Pasar Jaya Jakarta Selatan.

“‎Banyak tempat yang kosong dan bisa diisi pedagang kaki lima. Ada kecenderungan mereka tidak mau tempat ini.‎ Masih ada 5 ribu kios kosong yang belum diisi pedagang. Ini salah satu peluang,” tutur Syamsuddin.

Dalam kesempatan ini, ia juga meminta agar para camat dan lurah mengawasi tempat berjualan para pedagang kaki lima yang sudah direlokasi. Jangan sampai ada pedagang lain yang mengisi tempat tersebut.

“Lapak yang sudah ditinggalkan jangan diisi lagi oleh pihak lain. Tujuan kita adalah tuntaskan pedagang kaki lima yang tak berada di tempatnya. Ini kita tidak inginkan. Saya minta lurah dan camat awasi lokasi eks pedagang kaki lima,” imbuh dia.

‎Presiden Direktur Pakuwon Grup Stefanus Ridwan yang merupakan developer Mal Kota Kasablanka menambahkan ‎dari informasi yang ia terima, para pedagang mendapat keuntungan lebih banyak daripada saat berjualan di jalanan.

Terhadap pengusaha UKM di Beranda Nusantara, Stefanus memberi pesan agar mereka bisa mengelola pemasukan dan pengeluaran, sehingga bisa mengembangkan bisnisnya. Pihak mal juga akan berusaha sekuat tenaga menghidupkan usaha UKM.

“Kita tak biarkan UKM gagal di sini, di Beranda Nusantara. Kita usahakan maksimal apakah dengan promosi, produknya, atau kegiatan di tempat ini. Tiap pengunjung datang dan lihat keunikan, serta ada perubahan atau acara yang jarang ditemui, saya yakin pengunjung akan langganan datang,” kata Stefanus. (Silvanus Alvin/ret)

Sumber : http://lifestyle.liputan6.com/read/2237489/tampung-pkl-dan-ukm-kota-kasablanka-hadirkan-beranda-nusantara

Presiden Bentuk Komite Pembiayaan UKM

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembentukan komite ini dituangkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada presiden.

Penerbitan keppres ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan UMKM yang memerlukan akses dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Mengutip dari laman Sekretariat Kabinet (Setkab), Jumat (15/5/2015), adapun Tugas Komite Kebijakan antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, termasuk penetapan prioritas bidang usaha.

Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM. Serta mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Melalui Keppres tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Komite Kebijakan, dengan anggota antara lain Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Adapun yang ditunjuk sebagai Sekretaris Komite adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementeri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan,” bunyi pasal 4 keppres tersebut.

Menurut Keppres Nomor 14 Tahun 2015 ini, dalam melaksanakan tugasnya Komite Kebijakan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dapat melibatkan dan bekerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Kebijakan, menurut Perpres ini, dibentuk Tim Pelaksana yang susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerjanya ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan.

Selain itu, untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas Komite Kebijakan, dibentuk Sekretariat Komite Kebijakan yang dilaksanakan secara fungsional oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Keppres ini menegaskan, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Komite Kebijakan.

Presiden meminta Komite Kebijakan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya paling kurang 1 kali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Kebijakan, menurut Keppres ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 7 Mei 2015 itu.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2233020/presiden-bentuk-komite-pembiayaan-ukm

UKM Online Berpengaruh Besar Bagi e-Commerce Indonesia

Jakarta – Semakin pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia, ternyata memberikan efek bagi sebagian besar Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia. Secara empiris, diketahui bahwa 56 persen ekonomi negara Indonesia adalah kontribusi dari UKM tersebut.

Selasa (12/5/2015), Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) mengungkap bahwa ternyata banyak pelaku UKM yang menggunakan teknologi online web untuk mengembangkan bisnisnya. Bahkan, teknologi ini dapat berkembang dua kali lebih cepat.

Andy Sjarif, founder Nurbaya Initiative yang juga anggota dari idEA mengungkap bahwa dalam konteks ekonomi negara yang melemah, dampak dari 55 juta UKM yang berjualan online tidak bisa dianggap remeh dan secara matematis dapat diuraikan.

Namun, 55 juta UKM yang sudah mengkontribusikan 56 persen dari perekonomian negara diberikan kemampuan dua kali untuk berkembang lebih cepat.

Oleh karena itu, asosiasi e-Commerce yang diketuai Daniel Tumiwa tersebut berinisiatif untuk mengadakan seminar yang ditujukan bagi para pelaku UKM pada Sabtu mendatang, 30 Mei 2015 di Assembly Hall Lantai 19, Plaza Bapindo, Jakarta.

Seminar yang bertajuk “UKM Indonesia – SCALE UP” tersebut ditujukan untuk memberikan edukasi bagi para pelaku UKM untuk meningkatkan skala usaha mereka melalui platform e-Commerce dan juga akses agar terhubung dengan mitra e-Commerce seperti penyedia solusi, teknologi, investor, perbankan, logistik, sampai dengan penyedia jasa pembayaran online (payment gateway).

Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/2230745/ukm-online-berpengaruh-besar-bagi-e-commerce-indonesia

Tingkatkan Penyaluran Kredit Bagi UMKM, BNI Gandeng PNM

Jakarta – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam penyediaan fasilitas kredit kepada nasabah PNM yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Bisnis Banking II BNI, Sutanto mengatakan, sinergi antara BNI dan PNM sebenarnya telah berjalan sejak 2007 melalui program penyaluran kredit. Kerja sama ini terus ditingkatkan dengan aliansi strategis penyaluran kredit komersial yang digunakan untuk pembiayaan pelaku UMKM. Saat ini total kredit BNI melalui PNM mencapai Rp 880 miliar.

“Dengan kerja sama ini, ada penyaluran kredit tambahan modal kerja sebesar Rp 750 miliar kepada PNM dan akan memperluas jangkauan layanan BNI, khususnya kepada pelaku UMKM,” ujarnya di Wisma BNI 46, Jakarta, Jumat (8/5/2015).

Sutanto mengungkapkan, hingga Maret 2015, BNI telah menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM mencapai Rp 39 triliun. Kredit ini sebagian besar disalurkan untuk mitra BNI yang sudah mengembangkan bisnis yang feasible dan bankable, baik melalui penyaluran langsung ke pelaku UMKM atau kerja sama strategis dengan lembaga keuangan bank dan non bank.

Khusus kerja sama pola linkage dengan lembaga keuangan, BNI telah menyalurkan kredit melalui 3.450 lembaga keuangan, dengan baki debit mencapai Rp 4,4 triliun per 30 Maret 2015.

“Dengan sinergi BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah yang bermanfaat, bukan hanya bagi ke dua institusi tapi juga untuk mempercepat pertumbuhan bisnis UMKM,” tandasnya.

Sektor UMKM memang sedang menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, sektor tersebut bisa bertahan di saat krisis. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan menyinergikan pembinaan wirausaha atau usaha Kecil Menengah (UKM) di berbagai lembaga.

Saat ini, Kementerian KUKM telah meminta data ke 23 lembaga pemerintah yang memiliki program pembinaan wirausaha atau UKM dan telah terkumpul sekitar 42 juta informasi tentang pelaku UKM di Indonesia.

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, AA Gede Ngurah Puspayoga, pembinaan UKM saat ini tidak hanya berada di Kementerian KUKM tetapi tersebar di berbagai instansi. Padahal untuk mengoptimalkan pengembangan UKM perlu sinergi pembinaan agar lebih terarah dan efektif.

“UKM sebagai embrio wirausaha harus disinergikan pembinaannya dan tidak jalan sendiri-sendiri di setiap instansi,” kata Puspayoga.  Data yang terkumpul dari berbagai instansi akan terus di validasi sehingga pemerintah memiliki data yang akurat tentang jumlah UKM di Indonesia. Dengan akurasi data diharapkan program-program pengembangan dapat lebih optimal.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2228602/tingkatkan-penyaluran-kredit-bagi-umkm-bni-gandeng-pnm

Ini Mekanisme UMKM Untuk Tembus Ekspor

JAKARTA – Produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menembus pasar ekspor. Hanya saja, masih banyak yang tidak tau dan memahami bagaimana prosedur dan mekanisme yang harus dilalui supaya produknya bisa dieskpor ke luar negeri.

Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan Ari Satria menjabarkan ada empat langkah yang harus ditempuh pelaku usaha hingga produknya bisa diekspor, yakni persiapan administrasi, legalitas sebagai eksportir, persiapan produk ekspor, dan persiapan operasional.

 

Persiapan Administrasi

Sebagai badan usaha yang akan melakukan bisnis internasional tentunya harus mempunyai kantor yang bersifat permanen atau memiliki kontrak dalam jangka waktu panjang, beserta perlengkapan dan peralatan pendukung lainnya.

Selain itu, pelaku usaha juga harus mempunyai jaringan komunikasi dan tenaga operasional yang dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, serta menyiapkan  company profile sebagai  bahan informasi dan promosi kepada calon  pembeli.

 

Legalitas sebagai Eksportir

Kemudian, calon eksportir juga harus mempersiapkan legalitas yang dibutuhkan untuk mengekspor produknya. Beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan di antaranya, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pokok (NPWP), serta dokumen lain yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah persyaratan di atas dipenuhi, pelaku usaha juga harus menyiapkan dokumen lainnya seperti kontrak penjualan, faktur perdagangan, Letter of Credit (L/C), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading (B/L), polis asuransi, packing list, Surat Keterangan Asal, surat pernyataan mutu, dan wessel export untuk eksportir.

 

Persiapan Produk Ekspor

Sambil persyaratan di atas dilengkapi, pelaku usaha sebelumnya harus dapat mengetahui ketentuan persyaratan internasional atau ketentuan permintaan pasar luar negeri, misalnya kuantias, kualitas, pengemasan, pelabelan, penadanaan dan waktu pengiriman.

“Pelaku usaha juga harus mengkalkulasi biaya-biaya yang diperlukan mulai dari ongkos produksi hingga pemasaran, sehingga bisa menetapkan harga jual produk,” katanya.

Selain itu, pelaku usaha juga harus bisa memastikan produksi yang kontinyu, sehingga tidak akan kelimpungan saat mendapatkan pesanan dalam jumlah yang besar.

 

Persiapan Operasional

Di sisi lain, pelaku usaha juga harus memperhatikan hal operasional lainnya, seperti proses ekspor, prosedur dan dokumen ekspor. Serta mulai mengenali kebijakan dan peraturan ekspor-impor, serta strategi ekspor.

Ari menambahkan, saat ini para pelaku usaha bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Pusat Pelatihan Ekspor Daerah yang saat ini sudah ada di lima daerah. Pelatihan tersebut dipandu oleh para praktisi, sehingga materi yang diberikan bisa secara teknis.

“Karena sudah ada di beberapa daerah, pelaku usaha tidak perlu ikut pelatihan ke Jakarta. Selain itu, karena pengisi materinya adalah praktisi maka yang dijelaskan tidak mengawang,” paparnya.

Meskipun sudah banyak pelatihan diupayakan pemerintah untuk mendorong ekspor produk, Ari mengakui masih banyak kendala lain yang dihadapi para pelaku usaha.

Di antaranya, para pelaku usaha kurang mampu dalam melakukan komunikasi bisnis dengan calon pembeli. Selain itu, banyak juga yang belum tahu arti penting kontrak bisnis yang harus dilakukan secara cermat untuk menghindari perselisihan dagang.

“Pelaku usaha juga belum memanfaatkan keberadaan lembaga pemerintah di dalam dan luar negeri untuk mempromosikan produk serta berkonsultasi terkait peluang pasar,” imbuhnya.

Para pelaku usaha juga terus didorong untuk mengikuti berbagai program dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan Kementerian Perdagangan, misalnya layanan satu pintu Customer Service Center dan Designer Dispatch Service (DDS).

Dengan menjadi anggota dari layanan satu pintu tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh berbagai layanan seperti melakukan promosi, mendapatkan hasil riset pasar, dan permintaan hubungan dagang yang dikirimkan oleh para Perwakilan Perdagangan Indonesia di luar negeri maupun KBRI.

Di sisi lain, pelaku usaha juga harus menyesuaikan produknya dengan selera pasa yang dibidik. Mulai dari desain produk, preferensi konsumen, termasuk mengenai standar produk serta kebijakan perdagangan yang berlaku.

“Pelaku usaha juga harus mengubah mindset menjadi aktif, agresif dan kreatif. Dari awalnya menunggu pembeli, menjadi menjemput pembeli,” imbuhnya.

Sumber : http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1537:ini-mekanisme-umkm-untuk-tembus-ekspor&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98

Jurus KKP Siapkan UKM Perikanan Hadapi Pasar Bebas ASEAN

Jakarta - Guna menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan program branding kemasan produk olahan perikanan demi meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor perikanan.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)  Saut P Hutagalung mengatakan, secara kualitas produk UKM perikanan di Indonesia tidak kalah dengan produk mancanegara. Namun demikian, kemasan produk harus ditingkatkan agar lebih menarik di mata para konsumen dalam dan luar negeri.

“Makanya kami gulirkan program branding ini guna meningkatkan daya saing produk olahan perikanan domestik,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, seperti ditulis Selasa (28/4/2015).

Program branding kemasan tersebut, lanjut Saut, sengaja digalakkan agar UKM perikanan nasional lebih kompetitif di tengah semakin ketatnya persaingan perdagangan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Terlebih lagi pasar domestik sendiri sangat besar.

Penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 250 juta jiwa merupakan pasar yang potensial dan akan terus berkembang seiring dengan semangat kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah.

“Jangan sampai potensi pasar dalam negeri diambil oleh negara lain,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, melalui program branding ini, produk olahan UKM perikanan nasional bisa menjadi raja di negeri sendiri. Setidaknya bisa menguasai 70 persen dari pangsa pasar yang ada.

Saut menyatakan, saat ini dari 6.800 UKM produk perikanan sudah sekitar 30 persen yang sudah ikut program branding binaan langsung dari KKP.

Selebihnya dibina kementerian dan lembaga lain, Pemerintah Daerah (Pemda), dan juga oleh LSM maupun pihak swasta.

Meski demikian, Saut mengungkapkan bahwa untuk bisa bersaing secara kompetitif, UKM di bidang perikanan tidak hanya cukup dengan branding saja. Melainkan harus dilakukan pula bebarapa hal.

Pertama, cara produksi yang sesuai dengan standar mutu keamanan produk. Kedua, izin peredaran untuk memastikan bahwa barang yang beredar baik dan aman.

Ketiga, branding kemasan yang menarik. Keempat adalah label Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk perikanan.

“Apabila keempat hal tersebut telah dijalankan, UKM perikanan di Indonesia tidak hanya dapat menguasai pasar domestik, namun juga dapat secara mudah merajai pasar dunia,” tandasnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2221665/jurus-kkp-siapkan-ukm-perikanan-hadapi-pasar-bebas-asean

Rakuten Ajak Pelaku UKM Lebih Melek e-Commerce

Jakarta - Guna menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan program branding kemasan produk olahan perikanan demi meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor perikanan.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)  Saut P Hutagalung mengatakan, secara kualitas produk UKM perikanan di Indonesia tidak kalah dengan produk mancanegara. Namun demikian, kemasan produk harus ditingkatkan agar lebih menarik di mata para konsumen dalam dan luar negeri.

“Makanya kami gulirkan program branding ini guna meningkatkan daya saing produk olahan perikanan domestik,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, seperti ditulis Selasa (28/4/2015).

Program branding kemasan tersebut, lanjut Saut, sengaja digalakkan agar UKM perikanan nasional lebih kompetitif di tengah semakin ketatnya persaingan perdagangan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Terlebih lagi pasar domestik sendiri sangat besar.

Penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 250 juta jiwa merupakan pasar yang potensial dan akan terus berkembang seiring dengan semangat kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah.

“Jangan sampai potensi pasar dalam negeri diambil oleh negara lain,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, melalui program branding ini, produk olahan UKM perikanan nasional bisa menjadi raja di negeri sendiri. Setidaknya bisa menguasai 70 persen dari pangsa pasar yang ada.

Saut menyatakan, saat ini dari 6.800 UKM produk perikanan sudah sekitar 30 persen yang sudah ikut program branding binaan langsung dari KKP.

Selebihnya dibina kementerian dan lembaga lain, Pemerintah Daerah (Pemda), dan juga oleh LSM maupun pihak swasta.

Meski demikian, Saut mengungkapkan bahwa untuk bisa bersaing secara kompetitif, UKM di bidang perikanan tidak hanya cukup dengan branding saja. Melainkan harus dilakukan pula bebarapa hal.

Pertama, cara produksi yang sesuai dengan standar mutu keamanan produk. Kedua, izin peredaran untuk memastikan bahwa barang yang beredar baik dan aman.

Ketiga, branding kemasan yang menarik. Keempat adalah label Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk perikanan.

“Apabila keempat hal tersebut telah dijalankan, UKM perikanan di Indonesia tidak hanya dapat menguasai pasar domestik, namun juga dapat secara mudah merajai pasar dunia,” tandasnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2221665/jurus-kkp-siapkan-ukm-perikanan-hadapi-pasar-bebas-asean

Ini Program Informasi Teknologi untuk UKM

Jakarta - TelkomSigma merilis secara resmi solusi Teknologi Informasi (TI) yang membidik pasar perusahaan start up serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  dengan merek dagang STAR Cloud.

“Perkembangan bisnis UKM yang semakin pesat tentunya menuntut adanya teknologi informasi yang handal untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Kami menjawab kebutuhan tersebut dengan meluncurkan STAR Cloud sebagai cloud virtual machine (Vmachine) secara online melalui platform e-commerce berbasis web,” ungkap Presiden Direktur TelkomSigma Judi Achmadi, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4/2015).

Solusi berbasis cloud ini telah dipersiapkan sejak awal tahun 2015 dan menjadi inisiatif perseroan sebagai salah satu bagian dari portofolio bisnisnya yakni Managed Services.

“STARCloud yang  dipasarkan secara e-Commerce ini, akan mempermudah perusahaan dalam memenuhi kebutuhannya akan Infrastruktur TI ,” lanjut dia.

Konsep self-service yang ditawarkan oleh STARCloud ini, dimulai dari kebutuhan TI development, Hosting, Backup Services dan layanan lainnya berbasis cloud, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan pembelian layanan TI sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan secara efisien.

“Kami tidak pernah berhenti melakukan inovasi solusi berbasis ICT. STARCLOUD merupakan salah satu solusi yang kami sediakan untuk memenuhi kebutuhan UKM akan infrastruktur TI yang efisien dengan harga terjangkau,” pungkasnya.

Dalam periode promosi, Telkomsigma akan memberikan penawaran yang menarik kepada UKM di seluruh Indonesia  dengan memberikan free trial selama 14 hari kepada 50 pelanggan yang melakukan self activation STARCloud di starcloud.telkomsigma.com.

Sebelumnya, TelkomSigma memang memberikan sinyal akan bergerak melakukan penetrasi ke pasar UKM, selain pasar korporasi.

Langkah ini bisa mulus dilakukan anak usaha Telkom itu setelah menyelenggarakan STAR DC atau Smart Solution with Trusted, Affordable and  Reliable (Star Data Center).

Layanan yang diberikan STAR DC adalah data center TIER II plus dengan mengutilisasi atau retrofit aset milik Telkom yang ada yakni Sentral Telepon Otomatis (STO), diantaranya di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Secara terpisah, Direktur Enterprise and Business Service Telkom Muhammad Awaluddin mengungkapkan, layanan STAR Cloud terbagi dalam dua kelompok besar yakni Collocation dan hosting.

“Target untuk rack collocation sekitar 100 rack, sedangkan untuk collocation server dan rack sekitar 100 rack di 2015. Untuk hosting kita harapkan seribu UKM bergabung di 2015,”  papar dia.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2220401/ini-program-informasi-teknologi-untuk-ukm

China Buka Peluang Kerja Besar-besaran buat Pemuda Asia Afrika

Jakarta Pemerintah China mengungkapkan komitmennya untuk terus berkontribusi pada sejumlah kerjasama di kawasan Asia Afrika. Bahkan Presiden Xi Jinping mengumumkan akan menawarkan peluang kerja besar-besaran bagi para calon tenaga kerja dari negara-negara berkembang.

“China akan menawarkan ribuan peluang kerja selama lima tahun ke depan dan akan menjadi tuan rumah festival tahunan pemuda Asia Afrika. Kami mengundang 2.000 pemuda Asia Afrika ke China,” tuturnya di acara Konferensi Asia Afrika di Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Xi mengungkapkan, China juga berjanji akan membangun pusat kerjasama Asia Afrika agar terjadi jalinan yang lebih kuat antara negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. China juga akan meluncurkan program pertukaran pelajar kelas internasional.

Di kawasan Asia, Xi mengatakan, China akan fokus mengelola dan meluncurkan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan membuat bank tersebut dapat berguna bagi pendanaan infrastruktur regional. China juga akan terus meningkatkan berbagai kerjasama di kawasan tersebut.

“Kami akan bekerja dengan negara-negara lain untuk memastikan stabilitas dan perdamaian dalam mendorong pengembangan dan kesejahteraan pada tataran regional dan global,” terang Xi.

Xi mengatakan, China akan terus menyediakan bantuan pada negara-negara maju tanpa syarat-syarat politis. Menurutnya, negara-negara di Asia Afrika akan mendapatkan banyak keuntungan jika berhasil menggabungkan berbagai kekuatan di dalamnya dan melakukan pendekatan win-win solution untuk pengembangan lebih jauh.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2218601/china-buka-peluang-kerja-besar-besaran-buat-pemuda-asia-afrika

Twitter Ads Dorong Perkembangan UKM Indonesia

Jakarta - Twitter mengajak para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk melakukan kegiatan pemasaran dan memasang iklan di layanannya dengan layanan iklan mandiri Twitter Ads. Ini merupakan salah satu upaya Twitter untuk mengembangkan UKM lokal, yang sejalan dengan salah satu prioritasnya di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini terdapat sekira 58 juta UKM di Indonesia. Sayangnya, menurut Twitter, masih sangat kecil dari total UKM itu yang mempromosikan produk dan layanannya secara online.

“Saat ini banyak UKM yang tumbuh secara alami di Twitter, tapi sebenarnya mereka bisa tumbuh lebih besar jika memaksimalkan usaha mereka menggunakan iklan,” kata Managing Director Online Sales Twitter Asia Pacific, Aliza Knox, di Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Diungkapkan Knox, dengan banyak dan beragamnya aktivitas di Twitter, maka akan semakin mudah bagi para pelaku bisnis untuk menjangkau para follower yang menjadi target konsumennya. Saat ini, sambungnya, para pelaku UKM telah mulai mempromosikan berbagai produk dan jasa mereka di Twitter, seperti event, ritel, layanan, dan travel.

“Pelaku ritel offline mulai beralih ke online dan mereka mulai menjalin komunikasi dengan konsumen melalui Twitter,” tuturnya.

Layanan iklan Twitter untuk membantu perkembangan bisnis UKM bisa melalui dua cara yaitu Promoted Account dan Promoted Tweets.

Melalui kedua cara itu, pelaku UKM bisa mendapatkan lebih banyak follower, tweet lebih banyak di lihat atau di-retweet, menonjol di Twitter, dan kemungkinan besar aplikasi atau layanan mereka akan digunakan oleh lebih banyak orang.

Secara keseluruhan, Twitter Ads dirancang untuk membantu UKM mencapai tujuan bisnis, baik untuk meningkatkan pertumbuhan dan interaksi follower yang relevan, mendorong jumlah visitor yang berkualitas tinggi ke situs web, serta mempromosikan aplikasi atau mencari prospek baru.

Pelaku UKM hanya perlu membayar setiap aktivitas sesuai dengan tujuan dan kategori spesifik, sehingga dapat menjalankan kampanye bisnis sesuai dengan sasaran.

Selain itu, pelaku UKM juga dapat menjangkau calon pelanggan atau pembeli dengan berbagai cara berdasarkan wilayah demografi, minat, akun yang mereka follow, perangkat, dan kata kunci untuk menjangkau target yang lebih spesifik.

Pelaku UKM bisa menganalisa tweet setiap saat karena Twitter menyediakan beranda analitik atau dashboard aktivitas tweet berisi paparan data yang bisa ditindaklanjuti.

“Tidak ada biaya minimum untuk layanan iklan ini. Namun untuk saat ini metode pembayaran yang kami miliki baru melalui kartu kredit,” ungkap Knox.

Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/2217617/twitter-ads-dorong-perkembangan-ukm-indonesia

Kadin Ingin Ciptakan Ebay versi UKM Asia Afrika

Jakarta - Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar Asian African Business Forum (AABS) pada Selasa (21/4/2015).  Acara yang digelar di JCC, Jakarta ini bertujuan untuk mendorong kerjasama bisnis antara Asia dan Afrika.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, dalam acara tersebut menjadikan sektor usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) sebagai topik bahasan. Suryo bahkan menuturkan berencana membuat online trading untuk mendorong UMKM.

“Dengan situasi global saat ini yang mudah komunikasi antara negara. Kita membahas seperti platform Ebay, Amazon untuk Asia Afrika trading,” kata dia di Jakarta, Senin (20/4/2015).

Namun begitu, dia mengaku untuk mewujudkan hal tersebut bukan perkara mudah. Hal ini perlu kerjasama oleh instansi-instansi lain.

“Namun dalam tahap perlu kerjasama swasta untuk membentuk dan membangun platform karena menyangkut pembayaran,” tambahnya.

Potensi untuk UMKM begitu besar, apalagi pemanfaat online trading atau  e-commerce di Indonesia masih minim. Dengan layananan tersebut diharapkan dapat menjembatani produk-produk UMKM.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2217033/kadin-ingin-ciptakan-ebay-versi-ukm-asia-afrika

Kisah Sukses Bukalapak.com & Misi UKM-nya

Jakarta – Bukalapak.com pada awalnya adalah sebuah startup (perusahaan rintisan). Namun siapa yang menyangka, meski baru seumur jagung, Bulapak.com berhasil mendapatkan investor dari dalam negeri dengan nilai ratusan milyar rupiah.

Founder sekaligus CEO Bukalapak.com, Achmad Zaky, berbagi cerita kepada pembaca Tekno Liputan6.com mengenai awal mula ia tertarik mendirikan situs belanja online ini.

Idenya adalah membuat sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Di awal tahun 2010 akhirnya website itupun diluncurkan. Modal awalnya ternyata berasal dari kantong sendiri bersama beberapa temannya, dengan cara menyisihkan sebagian pendapatan yang mereka dapat dari mengerjakan proyek-proyek.

Animo masyarakat terhadap situs e-commerce ini ternyata positif. Berawal dari dua orang di sebuah garasi kecil, satu tahun kemudian Bukalapak.com memiliki tim 5 orang. Dan kini situs jual beli dengan slogan ‘jual-beli online mudah dan terpercaya’ ini sudah memiliki sekitar 90 orang karyawan.

Bukalapak.com mempunyai misi untuk meningkatkan kualitas UKM di Indonesia, salah satunya karena strategi penjualan di UKM masih kurang terarah. Pada awal berdiri, ternyata yang menyambut positif Bukalapak.com adalah UKM, pedagang-pedagang kecil.

Animo terbesar datang dari UKM karena mereka tidak memiliki banyak uang dan peluang ada di internet, pasarnya juga luas.

“Sampai sekarang pun kami masih fokus di UKM. Online justru menjadi surganya UKM. Keunikan Bukalapak justru UKM ini, kita sekarang punya 190 ribu seller (pedagang online) dan itu terbesar di Indonesia,” katanya.

Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/2213839/kisah-sukses-bukalapakcom-amp-misi-ukm-nya

Menteri PPN rekomendasikan pemberdayaan UKM dan Koperasi

Jakarta- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago merekomendasikan sejumlah agenda pembangunan nasional Provinsi Kalimantan Barat salah satunya pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.

“Rekomendasi pertama adalah pemberdayaan usaha kecil, menengah dam koperasi khususnya dalam hal aksew permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna,” katanya melalui siaran pers yang diterima, Selasa.

Ia mengatakan potensi sumber daya alam Kalimantan Barat harus diolah menjadi produk bernilai tambah oleh kelompok usaha kecil dan menengah.

Kekayaan alam Kalimantan Barat harus diolah dengan inovasi dan kreatifitas sehingga bahan mentah yang ada tidak hanya diekspor melainkan diproses menjadi produk bernilai tambah demi kesejahteraan masyarakat, ujarnya.

Ia juga merekomendasikan agenda lainnya, yakni pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi seperti pupuk, benih dan pestisida.

Hal itu juga termasuk jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi citra komoditas unggulan daerah.

“Ketiga, agenda peningkatan kemudahan perizinan usaha. Keempat, perbaikan kualitas jaringan jalan,” ujarnya.

Kemudian, agenda kelima adalah peningkatan kapasitas listrik wilayah. Agenda keenam adalah peningkatan akses pendidikan, khususnya untuk menengah umum dan kejuuan.

Agenda keenam yaitu peningkatan porsi belanja belanja modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diprioritaskan pada sektor inrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.

Agenda terakhir adalah peningjatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/490818/menteri-ppn-rekomendasikan-pemberdayaan-ukm-dan-koperasi

Manajemen Keuangan yang Baik Bagi UKM

Banyak faktor yang menentukan berhasil atau gagalnya sebuah bisnis. Salah satunya mengetahui “sehat” atau “sakitnya” kondisi keuangan usaha kita. Untuk mengaturnya, kita harus paham soal manajemen keuangan.

Manajemen keuangan bukan hanya persoalan modal dan uang kas. Lebih dari itu. Manajemen keuangan menyangkut segala kegiatan soal perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana milik organisasi atau perusahaan.

Banyak usaha kecil menengah (UKM) yang bangkrut, akibat salah urus manajemen keuangan. Meski sederhana, UKM perlu mempraktikkan manajemen keuangan ini untuk kelancaran usaha. Apa saja dasar-dasar manajemen keuangan yang wajib diterapkan bagi pelaku UKM? Berikut rangkumannya.

Arus kas

Arus kas membantu Anda melihat pengelolaan pengeluaran dan pendapatan dari usaha Anda. Arus kas ini dipengaruhi juga oleh masalah utang piutang usaha Anda. Perhatikan cara usaha Anda memutar arus kas. Sebisa mungkin, termin penjualan kredit sama dengan pembelian kredit. Anda pun wajib menekan jumlah persediaan, supaya tetap bisa memenuhi order, tapi tidak membebani keuangan. Laporan arus kas perlu dibuat, untuk mencatat transaksi masuk dan keluarnya keuangan Anda.

Pisahkan uang usaha dan uang pribadi

Manajemen keuangan selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah disiplin untuk memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Kesalahan mendasar pelaku UKM yang terjadi adalah kerap mencampur uang pribadi dan uang hasil usaha. Akibatnya, mereka tidak tahu mana pengeluaran pribadi mana pengeluaran usaha. Anda pelu membuat dua rekening. Satu rekening usaha, satu lagi rekening pribadi. Jika usaha Anda patungan, Anda bisa menggunakan rekening bersama atas nama Anda atau rekan Anda.

Tetap awasi harta, utang, dan modal

Anda perlu membuat laporan sederhana yang berisi laporan berapa utang yang Anda tanggung, berapa aset yang Anda miliki, dan berapa modal usaha. Cek laporan ini setiap tiga bulan sekali. Dari sini, Anda bisa tahu ketersediaan barang, dan posisi utang yang sudah Anda ambil. Intinya, Anda harus memiliki administrasi yang baik untuk mengontrol semua itu. Jangan sampai Anda terjebak utang, karena laporan soal masalah-masalah tadi tidak tercatat dengan baik.

Cek keuntungan dan kerugian

Kemudian, dalam manajemen keuangan, Anda harus rajin melihat keuntungan dan kerugian usaha. Buat laporan sederhana labar rugi. Laporan ini sebaiknya dibuat sebulan sekali, berisi biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang masuk. Dengan membuat laporan ini, Anda terhindar dari mengambil keputusan yang salah dalam menjalankan usaha.

Siapkan dana darurat

Dana darurat penting juga Anda pikirkan. Dalam usaha, sesuatu yang tidak diinginkan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Misalnya, order usaha sedang sangat sepi, karyawan Anda ada yang kecelakaan, atau ada konsumen yang protes karena barang yang Anda jual cacat. Dana darurat diperlukan untuk mengantisipasi itu semua. Anda membutuhkan dana darurat, setidaknya untuk satu tahun penuh.

Ekspansi jika untung

Manajemen keuangan yang terkahir adalah menyiapkan ekspansi bisnis jika memperoleh keuntungan besar. Sisihkan keuntungan usaha Anda untuk mengembangkannya menjadi usaha yang lebih besar. Selain menjaga kelangsungan usaha, Anda bisa mendorong usaha Anda itu ke bidang-bidang lain yang memiliki prospek cerah. Ekspansi ini memerlukan persiapan ekstra dan matang. Jangan sampai Anda salah perhitungan dalam berekspansi. Perhatikan keuntungan usaha Anda dan perhatikan pula bidang investasi lain yang ingin Anda incar.

Berbisnis bukan hanya soal strategi, pilihan bisnis, promosi, dan popularitas bisnis Anda saja. Berbisnis perlu memikirkan soal manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang baik, akan menentukan kesuksesan bisnis Anda. Sebaliknya, manajemen keuangan yang buruk, mengantarkan bisnis Anda ke jurang kehancuran.

Sumber : http://www.seputarukm.com/manajemen-keuangan-yang-baik-bagi-ukm/

Jurus Pemerintah dan Pengusaha Jadi Pemenang di ASEAN

Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tengah menggenjot peningkatan ekspor, produksi termasuk penguatan daya saing produk dalam negeri.

Untuk memuluskan agenda besar ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerjasama dalam kegiatan pembinaan dunia usaha nasional.

Kerjasama ini ditunjukkan melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel dan Ketua Umum APINDO HarIyadi B. Sukamdani terkait Pembinaan Dunia Usaha Nasional dalam Upaya Peningkatan Ekspor dan Penguatan Pasar Dalam Negeri. Penandatanganan berlangsung di kantor Kemendag, Senin (13/4/2015).

Mendag Rachmat Gobel mengungkapkan, ‎kerjasama ini sangat penting karena per 1 Januari 2016, seluruh negara Asia Tenggara akan melakukan kesepakatan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Itu artinya, sambung dia, semua pengusaha harus siap menerobos masuk ke pasar ASEAN.

“Kita ingin jadi pemenang dalam MEA. ‎Sebab negara ASEAN yang mencatatkan perdagangan surplus hanya tiga, yakni Filipina, Kamboja dan Myanmar. Sementara perdagangan negara lain realisasinya defisit. Jadi ini tantangan luar biasa buat Indonesia, dan negara ASEAN lain,” tegas dia.‎

Hariyadi menambahkan, dengan penduduk 240 juta, pertumbuhan kelas menengah, sistem politik yang demokratis, lokasi geografis strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan pasar yang sangat menarik.

Dia menilai, banyak yang harus dilakukan pengusaha dan pemerintah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 7 persen seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi.

“Melalui nota kesepahaman ini atau lanjutan dari kerjasama di 2011, diharapkan mampu mendorong ‎pelaku usaha ekspor Indonesia untuk memanfaatkan fasilitas preferensi perdagangan, termasuk mendukung pemerintah dalam memberikan pemahaman dunia usaha, terkait isu strategis di bidang perdagangan, standarisasi, dan perlindungan konsumen, kepatuhan sosial dan hak kekayaan intelektual,” papar dia.

APINDO, kata Hariyadi, memberi dukungan guna terwujudnya kontrak dagang antara pelaku usaha ekspor Indonesia, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan pelaku usaha asing. Kegiatan promosi perdagangan di dalam dan luar negeri menjadi perhatian untuk diisi para pelaku usaha dan binaan pemerintah.

Ruang lingkup kerjasama Kemendag dan APINDO, antara lain‎ :

1. Penyebarluasan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan kepada pengusaha Indonesia.

2. Identifikasi permasalahan nasional dan internasional yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri.

3. Penyelenggaraan pendidikan, latihan, dan kegiatan lain termasuk pengembangan pola kemitraan yang bermanfaat dalam peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri.

4. Upaya pemanfaatan fasilitas preferensi perdagangan dalam mendukung peningkatan ekspor nasional.

5. Koordinasi dalam peningkatan hubungan dagang dan kerjasama antar pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri guna mendukung peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri.

6. Koordinasi dan penyelenggaraan promosi dagang di dalam dan luar negeri dengan memberdayakan dan memaksimalkan peran perwakilan perdagangan di luar negeri.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2212389/jurus-pemerintah-dan-pengusaha-jadi-pemenang-di-asean

TelkomSigma Rambah Usaha Skala UKM

Jakarta - Penyedia layanan Teknologi Informasi (TI), TelkomSigma kini mulai merambah usaha pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) ini tak hanya bermain di pasar korporasi.

“Standar layanan TI dari TelkomSigma memang tinggi sehingga banyak yang mengira kami fokus di segmen korporasi saja. Padahal, kami sebenarnya juga melayani segmen UKM yang memiliki potensi pasar besar,” ungkap CEO TelkomSigma Judi Achmadi di Jakarta, Rabu (8/4/2015).

TelkomSigma memiliki layanan STAR DC (Smart Solution with Trusted, Affordable and  Reliable/Star Data Center). Layanan yang diberikan STAR DC adalah data center TIER II plus dengan mengutilisasi atau retrofit aset milik Telkom yang ada yakni Sentral Telepon Otomatis (STO).

“Saat ini STO di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan Medan sudah diretrofit untuk mendukung STAR DC. Penggunanya sudah sekitar 20 ribu meter persegi. Kita targetnya punya 18 STAR DC,” jelasnya.

STAR-DC juga dijadikan pijakan awal bagi TelkomSigma untuk mengedukasi segmen enterprise yang ingin mencicipi cloud computing. “Biasanya kalau sudah merasakan penghematan karena menggunakan layanan TelkomSigma ada kebutuhan lebih besar, baru kami tawarkan Data Center Tier III atau III plus. Selain itu kami juga tawarkan layanan STAR Cloud,” katanya.

STAR-CLOUD adalah produk brand untuk layanan data center terkomprehensif dengan berbasis Cloud, seperti web-hosting, mail-hosting, penyewaan data center atau co-location untuk back-up system. Layanan ini sangat cocok bagi UKM yang mulai memikirkan pentingnya data base serta jumlah cabang yang mulai tumbuh.

Dikatakan, perseroan terus memperkuat infrastruktur data center dari kapasitas  sekitar 60 – 65 ribu meter persegi, tahun ini ditargetkan menjadi 100 ribu meter persegi.

“Kami akan membangun Disaster Recovery Center (DRC) Park di Balikpapan dengan luas 40 ribu meter persegi dan data center di Bekasi dengan luas 30 ribu meter persegi. Kita juga akan bangun data center di Bali dan dukung bisnis Telkomsel di Timor Leste,” paparnya.

Di bisnis Data Center TelkomSigma  memiliki keunggulan dengan layanan Always on. Dalam operasinya Always on didukung 3 data center Telkom Sigma yakni di Serpong, Sentul dan Surabaya.

TelkomSigma juga bergabung dalam program mitra bisnis untuk penyedia layanan Cloud & high availability Data Center Services dengan EMC Indonesia.

Kolaborasi dari dua perusahaan ini dalam membangun solusi  berbasis teknologi yang meningkatkan kemampuan data center untuk active-active dimana perusahaan tidak perlu khawatir akan kehilangan data apabila terjadi kondisi disaster atau system down, karena  seluruh data center utama milik Telkomsigma akan ter-back up secara real-time online dan didukung oleh high availability system.

Anak usaha Telkom ini dibekali belanja modal secara multi years sejak beberapa tahun lalu dengan nilai Rp 1 triliun guna mewujudkan ambisi memiliki kapasitas data center 100 ribu meter persegi, Hingga 2014, dana itu sudah terserap sekitar Rp 600 miliar.

Untuk belanja modal 2015, TelkomSigma mengalokasikan sekitar 25 persen dari target pendapatan Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun persegi atau sekitar Rp 625 miliar hingga Rp 750 miliar.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2209467/telkomsigma-rambah-usaha-skala-ukm

Dukung UKM Tanah Air, Google Apps for Work Pangkas Harga

Jakarta - Menurut data yang dmiliki Google, ada sekitar 55 juta UKM di Indonesia. Namun sayang, hanya ada sekitar 75 ribu –kurang dari 1%– di antaranya yang sudah memanfaatkan dan berjalan di atas platform internet (online)

Guna menggenjot penggunaan ekosistem internet bagi UKM di Tanah Air, Selasa (7/4/2015), Google mengumumkan pemangkasan harga sebesar 40% untuk layanan Google Apps for Work. Kini para pelaku bisnis UKM Indonesia dapat memanfaatkan rangkaian tools produktivitas online dari Google hanya dengan harga US$ 30 –turun dari US$ 50– per pengguna selama satu tahun penuh.

“Dengan menurunkan harga Google Apps for Work agar lebih terjangkau di Indonesia, kami ingin memudahkan perusahaan kecil agar menggunakan rangkaian tools online dari Google. Membuat mereka tetap fokus menjalankan bisnis, bukan disibukkan mengurusi sektor TI perusahaan,” ujar Google for Work Managing Director untuk wilayah Asia Pasifik, Kevin Akhurst, via komunikasi webcam Google Hangouts.

Layanan Google Apps for Work sendiri meliputi layanan email profesional, penyimpanan online, kalender bersama dan tools untuk rapat video menggunakan produk-produk Google, seperti Gmail, Calendar, Drive, Docs, dan Hangouts.

“Dengan layanan ini pemilik bisnis akan mendapatkan email resmi untuk perusahaannya, fleksibilitas untuk bekerja kapan saja, dari perangkat apa saja, serta jaminan kontrol dan keamanan,” lanjut Kevin.

Menariknya lagi, bagi para pemilik bisnis UKM di Indonesia, Google juga menawarkan paket berlangganan bulanan yang lebih fleksibel. Paket bulanan ini dapat dinikmati hanya dengan biaya US$ 3 per orang untuk masa penggunaan satu bulan.

“Persyaratannya mudah. Pengguna harus berdomisili di Indonesia dan membayar menggunakan kartu kredit atau debit yang diterbitkan oleh bank di Indonesia,” jelas Jason Tedjakusuma, Communications Manager Google Indonesia.

Untuk operasionalnya sendiri, Google menyediakan dukungan 24/7 untuk permasalah teknis dan non teknis. Dengan begini, pemilik binis UKM tak perlu repot mengelola hadrdware, perbaikan software, ataupun update keamanan.

Layanan Google Apps for Work pun dapat dicoba terlebih dulu secara gratis menggunakan versi trial-nya bagi 10 pengguna (dalam satu perusahaan) selama satu bulan.

Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/2209118/dukung-ukm-tanah-air-google-apps-for-work-pangkas-harga

5 Cara Agar UKM Bisa Bertahan Hadapi Persaingan Global

Jakarta - Di era internet seperti sekarang ini dimana semua informasi bisa diakses dengan mudah, sudah saatnya pelaku usaha kecil menengah (UKM) meningkatkan level usahanya ke kelas yang lebih tinggi.

Baik dari sisi kinerja bisnisnya, pendapatan, layanan pelanggan hingga kualitas produknya. Ini penting, mengingat dengan semakin dekatnya pemberlakuan era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di akhir 2015, mereka memiliki keunggulan kompetitif yang akan mampu bertahan dan bersaing di tingkat regional.

“Ini menjadi PR kita semua bagaimana mendorong UKM-UKM yang ada di Indonesia mampu naik kelas sehingga mampu bersaing secara kompetitif,” ujar
Achmad Zaky, Founder dan CEO Bukalapak, Senin (6/4/2015).

Dia menaruh perhatian lebih kepada UKM karena secara historis UKM di Indonesia merupakan pemain utama dalam aktivitas ekonomi di dalam negeri di mana UKM memberikan kesempatan kerja yang besar bagi penduduk Indonesia. UKM juga merupakan  sumber pendapatan utama maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di Indonesia.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 99 persen perusahaan di Indonesia adalah UKM dengan pertumbuhan cukup signifikan, sebesar 2,41 persen menjadi lebih dari 55,87 juta UKM pada 2011-2012.

UKM juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia, sebesar 59 persen dan kontribusi terhadap lapangan pekerjaan sebesar 97  persen.

Di sisi lain, UKM juga telah banyak membantu kelompok masyarakat termasuk perempuan, minoritas, dan kelompok yang kurang beruntung lainnya. Meski demikian, Zaky melihat ada beberapa hal yang harus dilakukan para pelaku UKM untuk berbenah agar bisa naik kelas.

Mungkin tidak seperti korporasi besar, tapi berada di level menengah dengan jumlah karyawan cukup dan omzetnya miliaran rupiah sehingga pendapatannya mencapai ratusan juta rupiah.

Ada lima hal agar UKM bisa terus berkembang, yaitu dream atau passion, focus, target & goal, dream team dan competitive advantage.Maksud dari dream (mimpi) dan passion adalah kedua hal ini yang bisa membuat kemampuan bisnis tetap tumbuh secara konsisten sekaligus menyelamatkan
bisnis ketika kondisi bisnis naik-turun tak menentu.

Lanjut Zaky, pelaku UKM juga harus fokus. “Banyak UKM-UKM di Indoneia, bisnisnya tetap kecil karena mereka tidak fokus. Ini menjadi penyakit yang banyak menghinggapi UKM-UKM di Tanah Air,” ujarnya.

Zaky merasakan kegagalan saat  membangun bisnis karena dirinya tidak fokus. “Begitu saya memutuskan fokus pada satu bidang saja, yakni Bukalapak, semuanya menjadi lebih baik dan jauh lebih kompetitif.

Dalam perkembangannya, terutama untuk mendorong agar bisnis terus tumbuh, kata Zaky, para pelaku UKM harus menetapkan target, baik itu bulanan, semesteran maupun tahunan. Hal  ini telah dia lakukan ketika Bukalapak memperoleh suntikan  dana segar dari investor Gree Venture Jepang. Investor Jepang ini sangat detil.

“Hasilnya, sangat positif. Bisnis Bukalapak menjadi lebih tajam dan kompetitif,” ujarnya.

Zakymemberi catatan khusus bahwa untuk memperkuat goal dan  target yang telah ditetapkan ini, harus didukung dengan
upaya mengubah paradigma dan melakukan benchmarking.

“Benchmark Bukalapak saat ini adalah Alibaba, Amazon dan online dunia lainnya. Saya track angka-angka penjualannya, cara mereka jualan, hingga teknologi yang dipakai. Ini semata-mata agar kami bisa mengikuti dan mengimbanginya,” ujarnya.

Yang tak kalah penting, kata Zaky para pelaku UKM juga harus memiliki dream team untuk membesarkan bisnisnya. “Orang-orang yang masuk dalam dream
team ini harus memiliki karakter, kompetensi dan keterikatan yang mendalam untuk memperkuat tim. Jika tidak ada itu, maka lupakan adanya dream team,” ujarnya.

Bukalapak saat ini, kata Zaky telah memiliki dream team yang dibangun secara konsisten sejak awal. Dari dua orang, lalu bertambah jadi enam orang, bertambah 10 orang yang kini mencapai 90 orang karyawan.

“Dampaknya lainnya, dari nol pengunjung, kini sudah hampir 1 juta pengunjung ke Bukalapak setiap harinya. Ini merupakan buah dari kerjasama
tim,” tegasnya.

Meski demikian, Zaky mengingatkan bahwa para pendiri suatu saat tidak boleh lagi berada di posisi sebagai pasukan. Mereka harus menjadi jenderal yang memikirkan terus-menerus bagaimana bisnis ini bisa tumbuh, tumbuh dan tumbuh.

Jika keempat hal di atas dijalankan secara konsisten dan sungguh-sungguh, kata Zaky, bisa dipastikan bisnis tersebut telah memiliki keunggulan kompetitif (competitive advantage).

Dengan kata lain, meski tidak ada aktivitas, bisnis tersebut bisa jalan, bisa memberi keuntungan dan tumbuh.“Keunggulan ini juga membuat brand image semakin  kuat, skala bisnis menjadi besar dengan market semakin  spesifik, customer service semakin baik dan memiliki long experience. Lima hal ini merupakan kunci untuk membuat UKM-UKM naik kelas,” tandas dia.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2208182/5-cara-agar-ukm-bisa-bertahan-hadapi-persaingan-global

UKM Jurnalistik ASMI Stama Kembali Luncurkan Newslette

Jakarta UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Jurnalistik ASMI Santa Maria Yogyakarta kembali meluncurkan Newsletter edisi kedua, Sabtu ( 14/03), setelah meluncurkan Newsletter edisi satu pada  Desember lalu. Peluncuran Newsletter ini  bertepatan dengan kuliah umum awal semester di Auditorium ASMI Stama. Penyerahan Newsletter diwakili oleh tim Jurasyik (Jurnalistik Asyik), Mia Margaretha Holo dan Robertus Adi Prasetyo, kepada direktur ASMI Stama, Sr. M.Vincentine, OSF, S.Pd., MM. Sr. Vincentine begitu mengapresiasi kegiatan yang diampuh oleh dosen mata kuliah Jurnalistik, Drs. Bambang Darmadi, MM.

Sr. Vincentine mengatakan bahwa UKM ini begitu kreatif dimana tim dari UKM ini benar-benar menggunakan waktu dan tempat untuk menuangkan bakat dan kemampuannya dalam bidang Jurnalistik. Hal itu dilihat dari berbagai tulisan seperti release dan opini yang berhasil dimuat di beberapa media. Dia juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap  tim jurnalistik ini di depan puluhan mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah umum.

Dia bangga akan kerjasama dan kekompakan tim ini dalam pembuatan Newsletter edisi dua, karena meskipun ada beberapa anggota tim yakni mahasiswa semester VI yang sedang sibuk mengikuti (KKL) Kuliah Kerja Lapangan di beberapa tempat, mereka masih terlibat aktif menentukan judul/tema, mengedit naskah-naskah yang masuk, melakukan proses design, cetak hingga penerbitannya.

Newsletter edisi kali ini mengulas tentang berbagai kegiatan penting  yang dilakukan oleh mahasiswa ASMI Stama dari tiap Program Studi, seperti Baksos, Natalan bersama,  Tabble Manner Prodi Sekretaris, Pelantikan Kepala Program Studi Manajemen Perusahaan. Adapun salah satu opini  membahas tentang Penyalahgunaan Teknologi, dimana  kehadiran teknologi yang semakin canggih memberikan dampak positif dan negative bagi para peggunanya tergantung bagaimana individu tersebut menggunakannya.

Berkomunikasi dengan keluarga yang berada di tempat yang jauh tentunya membuat hubungan keluarga semakin dekat. Namun saat ini, terutama para remaja yang menggunakan gadged lebih menyukai jika berkomunikasi dengan orang yang baru di kenal di banding dengan keluarga. Hal ini menyebabkan banyak sekali terjadi penipuan sehingga berujung pada kekerasan seksual.

Melalui Newsletter ini, para mahasiswa di harapkan peka terhadap lingkungan sekitar dan dapat menuangkan suatu gagasan atau pikiran dalam bentuk tulisan maupun hasil foto serta memberikan pesan-pesan positif  guna memotivasi para mahasiswa umumnya untuk lebih terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berguna. Melalui Newsletter ini juga para mahasiswa di beri kesempatan untuk belajar, mengasah bakat dan kemampuan dalam bidang Jurnalistik, Design Grafis dan Fotografi.

Sumber : http://citizen6.liputan6.com/read/2191261/ukm-jurnalistik-asmi-stama-kembali-luncurkan-newsletter

Pemerintah Sinergikan Pembinaan UKM

Jakarta – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan menyinergikan pembinaan wirausaha atau usaha Kecil Menengah (UKM) di berbagai lembaga. Saat ini, Kementerian KUKM telah meminta data ke 23 lembaga pemerintah yang memiliki program pembinaan wirausaha atau UKM dan telah terkumpul sekitar 42 juta informasi tentang pelaku UKM di Indonesia.

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, AA Gede Ngurah Puspayoga, pembinaan UKM saat ini tidak hanya berada di Kementerian KUKM tetapi tersebar di berbagai instansi. Padahal untuk mengoptimalkan pengembangan UKM perlu sinergi pembinaan agar lebih terarah dan efektif.

“UKM sebagai embrio wirausaha harus disinergikan pembinaannya dan tidak jalan sendiri-sendiri di setiap instansi,” kata Puspayoga di acara Penjurian Nasional Wirausaha Muda Mandiri di Mandiri Club Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Data yang terkumpul dari berbagai instansi akan terus di validasi sehingga pemerintah memiliki data yang akurat tentang jumlah UKM di Indonesia. Dengan akurasi data diharapkan program-program pengembangan dapat lebih optimal.

Puspayoga mengapresiasi langkah yang dilakukan Pt Bank Mandiri Tbk melalui Program Wirausaha Muda Mandiri, yang kemudian berkembang dengan Mandiri Young Technopreneur dan Wirausaha Sosial Mandiri. Pasalnya, program ini sangat tertata dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga perkembangan wirausaha-wirausaha mudanya dapat termonitor dengan baik.

“Terlebih program ini dilakukan merata di berbagai wilayah Indonesia, sehingga dampak ekonominya juga dapat merata. Hal ini sangat sesuai dengan misi pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan di Tanah Air. Percuma kalau pertumbuhan ekonomi naik tapi tingkat kesejahteraan tidak merata,” ujarnya.

Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program pengembangan kewirausahaan ini dalam jangka panjang bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.

Saat ini, jumlah wirausaha Indonesia memang baru sebanyak 1,65 persen dari total penduduk pada kuartal kedua tahun 2014. Jumlah tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang masing-masing mencapai 5 persen dan 7 persen.

Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat perbandingannya lebih jauh lagi. Di Jepang, komposisi wirausahanya mencapai 10 persen dan Amerika Serikat mencapai 12 persen dari total populasi.

Survey Global Entrepreneurship Monitor (GEM) pada 2013 tentang keinginan berwirausaha di Indonesia menunjukkan, Indonesia menempati peringkat kedua negara ASEAN yang memiliki keinginan tertinggi untuk berwirausaha setelah Filipina. Di belakang Indonesia terdapat negara Vietnam, Thailand, Singapura dan Malaysia.

“Itu mencerminkan sebuah keoptimisan bahwa Indonesia dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru dengan mengoptimalkan semangat kewirausahaan. Sebab, untuk menjadi sebuah negara dengan ekonomi yang maju, negara tersebut paling tidak perlu memiliki jumlah wirausaha minimal 2 persen dari total populasinya,” kata Budi.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2188511/pemerintah-sinergikan-pembinaan-ukm

Bukalapak Ingin Jadi Wadah Pemberdayaan UKM Indonesia

Jakarta - Salah satu situs jual beli nasional, Bukalapak.com memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah (ukm) untuk berjualan dan menemukan pembeli  produk-produk mereka dalam situsnya.

Founder sekaligus CEO Bukalapak.com, Achmad Zaky mengatakan, saat ini transaksi perdagangan di Indonesia banyak dikuasai ukm.

“Kalau dilihat kota-kota di penjuru Indonesia banyak toko-toko kecil yang mayoritas dikuasai oleh ukm. Bukalapak berusaha memberikan wadah kepada ukm-ukm tersebut untuk berjualan dan menemukan pembeli  produk-produk mereka,” jelas dia, Jumat (27/2/2015).

Zaky menambahkan Bukalapak mempunyai misi untuk meningkatkan kualitas ukm di Indonesia karena saat ini kebanyakan struktur ukm masih belum profesional, strategi penjualan yang kurang terarah, kebanyakan perang harga sehingga margin harga yang didapatkan sangat tipis.

“Bukalapak memberikan solusi agar ukm tersebut bisa naik kelas melalui transaksi jual beli online sehingga mendapatkan transaksi yang bernilai besar,” tambah dia.

Dia menuturkan, pihaknya saat ini sedang mengembangkan sistem agar calon pembeli semakin mudah menemukan dan membeli produk-produk unggulan milik para ukm. Sehingga omzet penjualan ukm di Bukalapak akan semakin besar.

Bukalapak sebagai salah satu startup, memulai usahanya dengan tidak mudah. Kini situs ini dikatakan mampu mendapatkan pendanaan sampai ratusan miliar rupiah. Bahkan nilai valuasinya bisa mencapai Rp 2 triliun.

Nugroho Herucahyono, Founder dan Chief Technology Officer Bukalapak.com mendukung langkah Zaky untuk mendirikan Bukalapak sebagai wadah pemberdayaan ukm, karena Bukalapak mempunyai visi yang mulia tersebut.

“Apalagi banyak pelapak atau penjual yang menggantungkan penjualan produknya hanya di Bukalapak.com, sehingga banyak orang yang menggantungkan kelangsungan usahanya di Bukalapak.com” tegas Nugroho.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2182752/bukalapak-ingin-jadi-wadah-pemberdayaan-ukm-indonesia

Tarik Minat UKM, Rakuten Buka Sistem Pembelajaran Jualan Online

Jakarta – Salah satu situs belanja online atau e-commerce yang beroperasi di Indonesia, Rakuten Belanja Online meluncurkan Rakuten University dan menjadi yang pertama diluncurkan di kawasan Asia Tenggara.

Direktur PT Rakuten Belanja Online, Yasunobu Hashimoto mengatakan, pasar e-commerce Indonesia diperkirakan akan melebihi US$ 18 miliar hingga akhir 2015. Namun kurang dari 1 persen UKM lokal memanfaatkan e-commerce untuk mengembangkan bisnisnya. Padahal, UKM menyumbang hampir 60 persen kepada PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja.

“Diluncurkannya Rakuten University ini mendorong program penjangkauan UKM dan mengurangi penghalang bagi UKM yang ingin memasuki ranah e-commerce,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Materi ditawarkan oleh Rakuten University ini melalui tiga media edukasi, yaitu Classroom, RUx dan Meet-ups!. Para penjual atau merchant akan diajari secara tatap muka dalam program Classroom, sedangkan RUx merupakan sejenis perpustakaan online, dan Meet-up! merupakan rangkaian seminar keliling yang diadakan di seluruh Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada para penjual untuk saling bertemu dan bertukar ide.

Sementara itu, E-Commerce Consultant Manager PT Rakuten Belanja Online Greta Christina mengatakan untuk bisa mengikuti Rakuten University ini, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar menjadi merchant di Rakuten.

“Harus menjadi jadi merchant di Rakuten, kemudian baru bisa mendapatkan fasilitas tambahan untuk masuk kelas di Rakuten University,” tandasnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2181170/tarik-minat-ukm-rakuten-buka-sistem-pembelajaran-jualan-online

UMKM akan Diperkuat Buat Hadapi Perdagangan Bebas ASEAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sektor yang memiliki daya tahan tinggi menghadapi krisis. Hal itu sudah terbukti dalam beberapa kali krisis yang melanda dunia.
Menurut Kepala BI Kanwil V Iskandar Simorangkir, berdasar pertimbangan itu, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Wilayah V Jateng-DIY berupaya terus mendorong pertumbuhan sektor UMKM supaya makin berkembang di tengah kondisi pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar AS.
“Sesuai dengan data empiris yang terjadi pada krisis ekonomi tahun 1997/1998, UMKM adalah sektor yang paham terhadap krisis dan bisa menjadi tulang punggung daerah,” kata Iskandar Simorangkir di Semarang, Selasa (24/3/2015).
Berdasarkan data dari BI, hingga tahun 2014 jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai 3,8 juta usaha. Dari total tersebut bisa menyerap 7,8 juta tenaga kerja. Artinya, tenaga kerja produktif yang berhasil diserap sektor UMKM adalah 49 persen dari total angkatan kerja yang ada.
Pada 2013, BI bersama perguruan tinggi menggelar penelitian yang dilakukan di 10 kabupaten/kota se-eks keresidenan Semarang. Tahun ini kerja sama kembali dilanjutkan dengan objek penelitian di 11 kabupaten/kota se-eks karesidenan Kedu dan Pati.
“Meningkatkan info-info seputar komoditas lokal sangat perlu dikembangkan. Dalam hal ini kami ingin membantu pemkab/pemkot dan pemprov, karena tujuan dilakukannya penelitian adalah agar hasil yang diperoleh bisa segera diinformasikan ke publik,”tutur dia.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab tantangan UMKM di setiap daerah. Sektor ini juga harus mempunyai ketahanan yang baik dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendatang.

BI berharap UMKM tidak hanya menjadi tumpuan pasar di sejumlah negara ASEAN tetapi juga bisa menjadi tumpuan bagi pasar di negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, Afrika, dan Australia.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2195931/umkm-akan-diperkuat-buat-hadapi-perdagangan-bebas-asean

UMKM akan Diperkuat Buat Hadapi Perdagangan Bebas ASEAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sektor yang memiliki daya tahan tinggi menghadapi krisis. Hal itu sudah terbukti dalam beberapa kali krisis yang melanda dunia.
Menurut Kepala BI Kanwil V Iskandar Simorangkir, berdasar pertimbangan itu, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Wilayah V Jateng-DIY berupaya terus mendorong pertumbuhan sektor UMKM supaya makin berkembang di tengah kondisi pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar AS.
“Sesuai dengan data empiris yang terjadi pada krisis ekonomi tahun 1997/1998, UMKM adalah sektor yang paham terhadap krisis dan bisa menjadi tulang punggung daerah,” kata Iskandar Simorangkir di Semarang, Selasa (24/3/2015).
Berdasarkan data dari BI, hingga tahun 2014 jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai 3,8 juta usaha. Dari total tersebut bisa menyerap 7,8 juta tenaga kerja. Artinya, tenaga kerja produktif yang berhasil diserap sektor UMKM adalah 49 persen dari total angkatan kerja yang ada.
Pada 2013, BI bersama perguruan tinggi menggelar penelitian yang dilakukan di 10 kabupaten/kota se-eks keresidenan Semarang. Tahun ini kerja sama kembali dilanjutkan dengan objek penelitian di 11 kabupaten/kota se-eks karesidenan Kedu dan Pati.
“Meningkatkan info-info seputar komoditas lokal sangat perlu dikembangkan. Dalam hal ini kami ingin membantu pemkab/pemkot dan pemprov, karena tujuan dilakukannya penelitian adalah agar hasil yang diperoleh bisa segera diinformasikan ke publik,”tutur dia.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab tantangan UMKM di setiap daerah. Sektor ini juga harus mempunyai ketahanan yang baik dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendatang.

BI berharap UMKM tidak hanya menjadi tumpuan pasar di sejumlah negara ASEAN tetapi juga bisa menjadi tumpuan bagi pasar di negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, Afrika, dan Australia.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2195931/umkm-akan-diperkuat-buat-hadapi-perdagangan-bebas-asean

Gubernur DKI: UMKM gunakan e-money lebih hemat

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggunakan sistem uang elektronik akan lebih hemat.

“Dengan menggunakan sistem uang elektronik (e-money), UMKM akan lebih hemat karena iurannya murah dan langsung mendapat perlindungan dari pemda,” kata Basuki di Jakarta, Kamis.

Dengan e-money itu, kata dia, penjualnya diketahui dan pembelinya terdeteksi. Selain itu, jumlah simpanannya terpantau oleh bank serta sudah mendapat perlindungan dari pemda.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan bahwa perlindungan yang diberikan berupa ketersediaan tempat dan petugas keamanan resmi langsung dari Pemerintah Provinsi DKI.

“Jadi, mereka tidak perlu bayar preman lagi,” ujarnya.

Basuki mengasumsikan pedagang setiap harinya harus mengeluarkan uang untuk keamanan sekitar Rp140 ribu. Namun, jika bergabung dengan programnya, dia menjanjikan pelaku usaha hanya membayar Rp90 ribu per bulan.

“Hitung saja, kita anggap iuran preman Rp150 ribu saja, kita asumsikan dari 1.000 hari dia berdagang, mereka sudah hemat uang 150 juta,” katanya.

Selain itu, Basuki juga menjanjikan untuk memberikan pinjaman dan bantuan kepada pelaku UMKM yang transaksinya baik dan sehat sesuai dengan data yang dimiliki oleh bank.

Nantinya, lanjut dia, pelaku UMKM akan dibekali oleh kartu yang juga berfungsi sebagai pengenal identitas dan jenis usaha.

“Ini juga akan membuat pedagang tidak perlu lagi memperpanjang SIUP. Selama kartu ini berfungsi, otomatis kami perpanjang buat anda,” ujar Basuki.

Selain UMKM, Basuki juga mengajak para pedagang kaki lima (PKL) untuk turut juga menggunakan sistem e-money in agar lebih tertib.

Terkait dengan besaran dana yang akan diberikan kepada setiap pedagang, baik bantuan maupun pinjaman, Basuki belum memiliki besaran pastinya.

“Hal itu harus kita bahas lebih lanjut yang jelas cukup membantu namun tidak selamanya,” katanya.

Sumber  : http://www.antaranews.com/berita/477097/gubernur-dki-umkm-gunakan-e-money-lebih-hemat

Tips Tingkatkan Keterkenalan Brand Bisnis Anda

Brand atau merek sangat penting dalam bisnis. Ada beberapa alasan pentingnya brand bagi bisnis, karena brand menempel di ingatan, aset, menggugah sisi emosional konsumen, menciptakan totalitas pada layanan usaha, memudahkan pelanggan menemukan bisnis Anda, menciptakan kepribadian, memiliki kekuatan untuk menarik konsumen, menghemat biaya usaha, memengaruhi perilaku pembelian, dan personal branding saling terkait.

Untuk meningkatkan daya saing, salah satu caranya membangun branding. Brand adalah identitas perusahaan atau bisnis, yang harus dapat memberi makna dan diingat konsumen. Brand sederhana, tapi penuh makna merupakan brand yang baik. Misalnya saja brand air mineral Aqua. Setiap orang yang ingin membeli minuman mineral, pasti mengatakan “ada Aqua?” Brand juga akan memberikan nilai tambah yang tinggi untuk produk dan jasa bisnis Anda.

Brand itu bukan sekadar lambang atau nama bisnis Anda, lebih penting dari itu, brand adalah perwujudan persepsi masyarakat terhadap produk dan jasa bisnis Anda. Maka, brand sangat penting untuk dikenal orang. Lalu, bagaimana caranya agar meningkatkan keterkenalan brand bisnis kita? SeputarUKM merangkumnya untuk Anda.

Manfaatkan situs internet

Anda bisa meningkatkan branding produk dengan informasi di situs internet. Jangan hanya menyajikan soal produk dan jasa yang menjadi fokus bisnis Anda. Tambahkan konten-konten menarik seputar makna brand Anda. Situs internet yang Anda buat bukan saja bisa menjaring calon konsumen, tapi dapat pula meningkatkan keterkenalan brand Anda.

Desain menarik dan sesuai bisnis

Desain brand yang menarik, unik, simpel, tapi bermakna dan mudah diingat perlu Anda pertimbangkan. Brand yang rumit dan jauh dari kesan menarik justru akan membuat brand Anda kurang dikenal. Ujung-ujungnya, produk dan jasa yang Anda tawarkan tidak laku. Ingat, desain yang baik bisa menunjang kesuksesan bisnis Anda. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata Kentucky Fried Chicken? Pasti Anda langsung terlintas gambar orang tua berjanggut sedang tersenyum. Itulah branding KFC.

Selain itu, Anda harus membuat brand yang sesuai dengan bisnis yang sedang Anda jalankan. Misalkan, produk yang Anda jual adalah kamera. Anda harus menyesuaikan produk bisnis Anda dengan brand yang Anda buat.

Media sosial

Di era teknologi informasi yang semakin canggih dan cepat ini, para pebisnis memanfaatkan bisnis mereka di media sosial. Selain cepat, media sosial praktis dan efektif menjaring konsumen. Begitu pula untuk mengenalkan brand Anda. Rajin-rajinlah berinteraksi di media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google+, atau LinkedIn. Pajanglah logo atau nama brand Anda di media sosial. Lalu, manfaatkan interaksi dengan para followers atau teman dunia maya Anda. Bangun image positif. Jika followers atau teman media sosial Anda suka, mereka akan menjadi konsumen Anda, bukan?

Alat marketing yang pas

Selain melalui situs internet atau website, Anda bisa menggunakan berbagai “alat marketing”. Misalnya, Anda memanfaatkan mobil perusahaan untuk mengenalkan brand Anda. Anda bisa menempelkan stiker besar atau mengecat mobil perusahaan dengan logo atau nama brand Anda. Mobil itu akan berkeliling, dan masyarakat tentu akan melihatnya. Selain itu, Anda bisa menggunakan brosur, stiker, atau spanduk.

Konsisten

Jika bisnis Anda masih terbilang kecil, jangan pernah mengganti logo atau desain brand Anda. Oleh karena itu, sebelum membuatnya, Anda perlu memikirkannya matang-matang. Masyarakat tidak akan mengenali brand Anda jika sebentar-sebentar logo atau desain brand Anda berubah. Memang, ada perusahaan besar yang mengganti logo atau desain brandnya. Tapi, mereka mengganti tidak drastis. Masih ada makna sebelumnya yang tertanam di brand itu.

Selain cara-cara tadi, Anda bisa meningkatkan keterkenalan brand Anda dengan kerja sama pihak lain. Partner bisnis yang memiliki jaringan luas, bisa Anda manfaatkan untuk membuat brand Anda dikenal orang. Semoga brand bisnis Anda bisa dikenal dan diingat orang. Hal ini pasti akan meningkatkan penjualan produk dan jasa bisnis Anda. Selamat mencoba!

Sumber ://www.seputarukm.com/tips-tingkatkan-keterkenalan-brand-bisnis-anda/#sthash.6FRIIJ4A.dpuf

Mudahnya Mengurus HKI dan Badan Hukum untuk Pelaku UMKM Songsong MEA 2015

Lexyndo Hakim adalah advokat profesional  yang menguasai ilmu kenotariatan. Dia juga konsultan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia. Usianya muda. Tapi, untuk urusan hukum, tak perlu diragukan lagi.

Lulusan S-2 Hukum dan Kenotariatan dari Universitas Indonesia ini, memulai karirnya di bidang jasa hukum sebagai konsultan magang di beberapa kantor lembaga bantuan hukum (LBH) dan kantor pengacara sejak 2003. Lalu, dia memulai kesempatan pertamanya sebagai advokat, setelah dilantik oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada 2007. Pelantikan itu merupakan pengangkatan pertama advokat oleh PERADI, sejak berlakunya Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Lexy juga aktif di beberapa organisasi, antara lain sebagai Ketua Bidang UMKM di Pengurus Pusat Indonesia China Business Councill (ICBC), BPD HIPMI Jaya, dan Karang Taruna DKI Jakarta. Saat ini, Lexy memangku jabatan di Bidang Luar Negeri DPC PERADI Jakarta Barat. Selain itu, sekarang Lexy memfokuskan diri di bidang perlindungan atas hak kekayaan intelektual (HKI). Perlindungan atas HKI yang dimaksud, antara lain pendaftaran dan perpanjangan hak merek, pendaftaran hak paten, pendaftaran hak cipta, pendaftaran desain industri, varietas tanaman, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

Dia juga tergabung  di pengurus pusat LBH HKI dan memiliki klien yang tersebar di seluruh indonesia, mulai dari kalangan UKM, perusahaan swasta, hingga perusahaan asing. Sebagai seorang konsultan HKI, Lexy  mengatakan, dirinya harus dapat memahami perkembangan dunia bisnis dan memenuhi segala kebutuhan klien, agar bisnis klien aman dan lancar. Menurutnya, dalam kapasitas sebagai konsultan HKI, dirinya juga harus bisa menjaga perkembangan industri kreatif di Indonesia.

Tugasnya di HKI adalah membantu masyarakat pemilik ide, agar temuan-temuannya bisa dilindungi HKI berdasarkan kategorinya, mulai dari pendaftaran di Ditjen HKI hingga ke persoalan legal opinion  kalau seseorang mengalami pelanggaran HKI.

Lexy menceritakan, saat ini kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya intelektualnya masih kurang, karena beberapa faktor, antara lain lamanya waktu pengurusan dan biaya yang tidak murah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014, biaya pengurusan merek, hak cipta, maupun paten, untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) berkisar Rp 150 ribu hingga Rp 1 juta, belum termasuk biaya materai, kertas, logo, map, dan jasa Konsultan.

Sebenarnya, biaya tersebut termasuk kecil dibandingkan risiko kalau karya-karya tersebut didaftarkan dan diklaim orang lain. Memiliki HKI atau salah satu hak merek dagang, sangat memberi keuntungan, baik dari segi ekonomi maupun perlindungan produk. Contohnya, sebuah UMKM yang memproduksi tas kulit, sepatu kulit, aksesori, maupun keripik/kerupuk lokal sangat bernilai ekonomis. Dengan HKI, nilai jual dan kepercayaan masyarakat pun akan lebih maksimal.

Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), negara harusnya melakukan sesuatu, seperti memberikan bantuan hukum gratis untuk UMKM. Misalnya, dengan kemudahan mendaftarkan HKI, atau mendirikan sebuah badan hukum dan perizinan-perizinannya. Sebab, harus disadari, selama ini UMKM merupakan salah satu tulang punggung penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, sekaligus roda penggerak perekonomian.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Ditjen HKI meluncurkan program pendaftaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual (HAKI) online bagi UMKM. Program ini diklaim akan membantu pelaku UMKM yang ingin berpameran di luar negeri. Selama ini, banyak UMKM yang mengaku malas ikut pameran ke luar negeri, karena takut dijiplak.

Sebelum Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan program ini, kami bersama beberapa teman di LBH HKI juga sudah memberikan advokasi-advokasi gratis mengenai pentingnya mendaftarkan HKI kepada pelaku UMKM dan pentingnya memiliki badan hukum yang sah, sebelum memulai suatu usaha. Salah satunya, kami selalu meminta kepada pelaku UMKM agar selalu berhati-hati dalam membuat sebuah barang yang kemungkinan meniru barang-barang yang sudah ada. Jangan sampai ada pelaku UMKM terjerat hukum, akibat permasalahan seperti pemalsuan dan sejenisnya.

Alhamdulillah, sekarang Ditjen HKI menjamin pengurusan hak cipta untuk produk UKM bisa selesai dalam waktu 30 menit hingga satu jam saja. Ini merupakan hal yang positif bagi teman-teman para pelaku UMKM. Salah satu tren positif bagi kita untuk menghadapi MEA 2015

Sumber : http://www.seputarukm.com/mudahnya-mengurus-hki-dan-badan-hukum-untuk-pelaku-umkm-songsong-mea-2015/#sthash.lBN06atc.dpuf

Kemenkop dan UKM Luncurkan Paket Kebijakan Pengembangan Wirausaha Muda

Jakarta—Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, meluncurkan paket kebijakan pengembangan wirausaha muda di acara Gerakan Kewirausahaan Nasional 2015 di Jakarta Convention Center, Jakarta, hari ini (12/3). Kebijakan ini sebagian besar sudah dijalankan sejak beberapa waktu lalu.

“Fasilitasi klinik konsultasi kewirausahaan dan pengembangan inkubator bisnis yang dapat secara bersama dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya akademisi, bisnis, dan government untuk mendorong  pemuda berwirausaha,” katanya, seperti dikutip dari rilis pers yang diterima SeputarUKM, Kamis (12/3).

Puspayoga mengatakan, pemerintah sedang mengembangkan berbagai program yang konkret untuk mendorong pengembangan kewirausahaan. Sejumlah paket kebijakan untuk mendorong kewirausahaan, di antaranya program pelatihan kewirausahaan, dan bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula dalam bentuk bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM yang besarannya maksimal Rp 25 juta.

“Kami juga mengembangkan bantuan atau kredit dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM),” katanya. Paket kebijakan lainnya, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak, tapi belum bankable dengan plafon kredit. Besarnya hingga Rp 500 juta, yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin.

Di samping itu, ada program kemitraan dan bina lingkungan, dan program pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility, yang dananya berasal dari BUMN, BUMS, dan perusahaan swasta. Paket kebijakan pendukung lainnya, yakni pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan one village one product (OVOP); pengembangan koperasi pengelola energi baru; Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) daerah; dan program peningkatan akses pasar.

“Kesemuanya itu adalah suatu bentuk kebijakan dan komitmen dalam mendorong agar generasi muda penerus bangsa menjadi wirausaha,” katanya. Menteri berharap, kebijakan itu bisa mendorong generasi penerus untuk mengubah paradigma lebih tertarik dalam menciptakan dan memberikan pekerjaan bukan sebagai pencari kerja.

“Lebih jauh, melalui program tersebut diharapkan dapat tumbuh beragam lapangan usaha, lahirnya wirausaha-wirausaha baru yang berkiprah secara global dan berorientasi pada teknologi tepat guna, terbukanya kesempatan kerja serta berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan,” katanya

Sumber : http://www.seputarukm.com/kemenkop-dan-ukm-luncurkan-paket-kebijakan-pengembangan-wirausaha-muda/#sthash.rm1c9EYT.dpuf

Penanaman Modal Asing Kunci Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta—Menurut Menteri Perindustrian, Saleh Husin, saat ini pemerintahan Joko Widodo telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen. Sehingga diharapkan dapat menyerap dua juta tenaga kerja, dan akan mengurangi tingkat kemiskinan serta ketimpangan pembangunan.

“Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan aktivitas ekonomi di berbagai bidang dan salah satu kuncinya adalah melalui peningkatan penanaman modal domestik dan asing,” kata Saleh Husin saat pertemuan dengan delegasi Europe-Asean Business Alliance (EABA) di Kementerian Perindustrian, Jakarta, akhir pekan lalu, seperti dikutip dari rilis pers.

Saat ini, menurut ASEAN Business Outlook Survey 2014, Indonesia masih tetap dianggap sebagai tempat yang paling menarik untuk ekspansi bisnis, diikuti oleh Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Sementara itu, Kementerian Perindustrian akan konsisten untuk menerapkan berbagai undang-undang dan peraturan yang akan melindungi kelangsungan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Selain itu, dalam usaha mendukung kelancaran berinvestasi, pemberian izin bidang industri telah didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam pelayanan terpadu satu pintu. Pendelegasian kewenangan pemberian izin bidang industri kepada BKPM merupakan implementasi dari arahan Presiden, yang juga diamanatkan dalam Peraturan Presiden  Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sementara itu, Chairman of Board EABA, Sahala Sianipar, mengatakan tujuan EABA datang ke Kementerian Perindustrian adalah ingin mendapatkan pengarahan dari Menteri Perindustrian mengenai payung hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal berinvestasi.

“Kami sangat tertarik berinvestasi di Indonesia setelah mengetahui program pemerintah Jokowi-JK ke depan. Jadi, tentunya sudah bukan hal yang baru lagi, karena beberapa perusahaan Eropa sudah banyak yang berinvestasi di Indonesia. Selain itu, menurut kami Indonesia mempunyai pertumbuhan yang besar dan menarik untuk lima tahun ke depan,” katanya.

Selanjutnya, Saleh menegaskan, pemerintah akan terbuka untuk berdialog dengan pihak manapun yang betul-betul ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian akan sepenuhnya mendukung realisasi penanaman modal  perusahaan-perusahaan anggota EABA di bidang industri manufaktur.

Sumber : http://www.seputarukm.com/penanaman-modal-asing-kunci-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi/#sthash.ys4LkCdJ.dpuf

Kemendag dan JICA Akan Maksimalkan Potensi UKM

Jakarta—Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN), Kementerian Perdagangan RI, Nus Nuzulia Ishak, apresiasi kepada Japan International Cooperation Agency (JICA). Dirjen PEN Kemendag dan JICA bekerjasama dalam sebuah proyek untuk tingkatkan tiga kali lipat nilai ekspor nasional.

Dirjen PEN Kemendag menyampaikan apresiasi atas komitmen JICA dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas, sehingga dapat memaksimalkan potensi usaha kecil menengah (UKM) dan produknya. “Saya sampaikan apresiasi atas kerja sama JICA selama ini sehingga dapat menyelesaikan berbagai kegiatan dan program yang komprehensif sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” kata Nus, saat berbicara di “Seminar on DGNED’s (Directorate General of National Export Development) Services Improvement for Export Development” di kantor Kemendag, Jakarta, hari ini (25/2).

JICA juga turut berperan dalam peningkatan informasi pasar sebagai hasil dari riset pasar, layanan customer services centre (CSC), yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh berbagai informasi perdagangan ekspor, serta membership services sebagai sarana pendukung layanan CSC berbasis online.

Terakhir, design partnership program (DPP) berupa pengembangan database desainer, design facilitation services (DFS), designer dispatch service (DDS), dan seminar desain. Tujuannya, meningkatkan mutu desain produk UKM, mempromosikan desainer dan UKM, memenuhi kebutuhan UKM terhadap pengembangan produk berorientasi ekspor, serta memfasilitasi transfer pengetahuan dari desainer yang berpengalaman kepada desainer lokal (daerah).

Seminar on DGNED’s Services Improvement for Export Development dihadiri lebih dari 120 peserta perwakilan pelaku usaha, asosiasi, dan lembaga terkait. Melalui sosialisasi informasi layanan dan fasilitas pengembangan ekspor yang ada saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para eksportir.

“Bentuk peningkatan pelayanan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan kinerja eskpor Indonesia yang bersinambungan,” kata Nus (SUKM/rilis pers-NA-AM).

Sumber : http://www.seputarukm.com/kemendag-dan-jica-akan-maksimalkan-potensi-ukm/

Tingkatkan 3 Kali Lipat Ekspor Nasional, Kemendag Kerja Sama Dengan JICA

Jakarta–Untuk mencapai target tiga kali lipat nilai ekspor nasional lima tahun ke depan, Kementerian Perdagangan makin gencar melakukan kerja sama. Salah satu pihak yang diajak kerja sama adalah Japan International Cooperation Agency (JICA).

“Kita bisa memanfaatkan hasil-hasil kerja sama dengan JICA guna meningkatkan jejaring kemitraan. Ini sekaligus sebagai wujud komitmen antara pemerintah dan swasta dalam upaya peningkatan ekspor nasional,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN), Kemendag, Nus Nuzulia Ishak, berbicara dalam “Seminar on DGNED’s (Directorate General of National Export Development) Services Improvement for Export Development” di kantor Kemendag, Jakarta, hari ini (25/2).

Kemendag terus komitmen menginisiasi dan memperkuat produk berdaya saing global bagi usaha kecil menengah (UKM) untuk meningkatan nilai ekspor nonmigas. Dirjen PEN dan JICA sepakat mengadakan proyek peningkatan layanan Dirjen PEN.

Dijelaskan Nus, ada lima kelompok kerja dalam proyek ini, antara lain peningkatan fungsi yang meliputi reformasi organisasi, informasi pasar, promosi ekspor, pengembangan produk, dan peningkatan jaringan.

“Dengan adanya informasi pasar ekspor yang rinci, penguatan jaringan yang lebih luas, produk yang berkualitas dan promosi yang intensif, serta SDM ekspor yang profesional, maka aktivitas perdagangan internasional, khususnya ekspor, diharapkan akan meningkat sesuai dengan target yang diharapkan,” kata dia (SUKM/rilis pers-N-NA).

Sumber : http://www.seputarukm.com/tingkatkan-3-kali-lipat-ekspor-nasional-kemendag-kerja-sama-dengan-jica/

Pemerintah Indonesia dan Pebisnis Dunia Akan Bertemu di WEF ke-24

Jakarta—Direktur Senior Kepala Asia Pasifik World Economic Forum (WEF), Sushant Palakurthi Rao, mengaku bersemangat untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah World Economic Forum on East Asia (WEF-EA). Dia menganggap, pertemuan ini bukan hanya sebatas forum dunia usaha, tetapi mempertegas WEF sebagai organisasi internasional yang mampu menciptakan sinergi dan kerja sama dunia usaha dengan pemerintah.

“Kami menghadirkan para pembuat keputusan dunia dari berbagai sektor untuk memberikan solusi terhadap isu-isu global seperti pendidikan, ketahanan pangan, akses energi, dan lainnya,” kata Sushant, seperti rilis pers yang diterima SeputarUKM, Selasa (24/2).

WEF juga berencana untuk mempertemukan pejabat pemerintah Indonesia dengan para pemimpin usaha dunia dalam sesi bisnis, yang akan berlangsung pada 19 April 2015. Menteri Perdagangan RI, Rachmat Gobel, diundang secara khusus pada sesi ini. Esoknya (20 April 2015), Presiden RI diundang menjadi pembicara utama untuk mengemukakan pandangan dan gagasannya terhadap tantangan dan masa depan kawasan Asia Timur dalam konteks global.

Indonesia menjadi tuan rumah WEF-EA untuk kali kedua. Sebelumnya, Indonesia jadi tuan rumah pada 2011. Sedikitnya 17 perusahaan Indonesia yang berafiliasi sebagai anggota WEF diharapkan mampu menciptakan investasi baru. Perhelatan bertema “Anchoring Trust in East Asia’s New Regionalism” pada 19-21 April 2015 ini akan dihadiri para pemimpin pemerintahan dunia, para CEO, cendekiawan, dan media massa. Pertemuan ini diperkirakan menjadi ajang bisnis terbesar di Asia Timur tahun ini (SUKM/rilis pers).

Sumber : http://www.seputarukm.com/pemerintah-indonesia-dan-pebisnis-dunia-akan-bertemu-di-wef-ke-24/

Kaltim Perkuat Usaha Kecil Jelang MEA

BALIKPAPAN—Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM se-Kalimantan Timur guna mematangkan persiapan MEA 2015.

Kepala Dinas Industri Perdagangan dan Koperasi Kalimantan Timur Ichwansyah mengatakan pihaknya akan menyusun strategi guna mempersiapkan sektor UMKM untuk menghadapi MEA 2015.

“Kami mendatangkan Badan Standarisasi Nasional, standarisasi ini kan terpenting dalam menghadapi MEA,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2015).

Dia mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM di seluruh Kalimantan Timur tak hanya dalam standarisasi, namun juga dalam permodalan usaha.

Sementara itu, Kepala Badan Standarisasi Nasional Bambang Prasetya mengatakan untuk menghadapi MEA secara matang, seluruh sektor industri di tiap-tiap provinsi harus menyamakan standar.

“Semuanya harus kompak, harus satu pemikiran, karena sekarang masih terjadi kesenjangan di Indonesia. Nah ini kami ke Kaltim sekalian bersinergi untuk melakukan harmonisasi standar,” tuturnya kepada Bisnis.

Menurutnya, UMKM merupakan sektor yang mutlak harus dibantu oleh pemerintah setempat agar usahanya tetap dapat bertahan saat MEA mulai diberlakukan.

“Makanya harus dilakukan pendampingan. UMKM itu kan berkompetisi di harga saja kadang sudah berat,” tukasnya.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20150223/87/405385/kaltim-perkuat-usaha-kecil-jelang-mea-

PT Permodalan Nasional Madani Komitmen Biayai UKM

Jakarta—Executive Vice President PT Permodalan Nasional Madani, Arief Mulyadi, mengatakan perusahaannya mengkhususkan diri pada kegiatan pembiayaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia, mempunyai banyak keunggulan dibandingkan lembaga keuangan lainnya.

Keunggulan Permodalan Nasional Madani adalah kombinasi pembiayaan bagi UKM dengan program pelatihan pengembangan kapasitas usaha(PKU). “UMK (usaha mikro kecil) tidak hanya butuh pembiayaan atau modal finansial, PNM juga selalu mendorong para pelaku UMK untuk membangun jaringan komunikasi dan usaha serta membangun sinergitas usaha antarpelaku UMK sehingga dapat mendorong pengembangan usaha para pelaku,” kata Arief dari rilis pers.

Total penyaluran pembiayaan UKM melalui unit layanan modal mikro (ULaMM) yang merupakan produk unggulan PNM melalui cabang Lampung mencapai lebih dari Rp 319,54 miliar, dengan total pelaku UKM yang menerima manfaat yang telah terlayani sebanyak 6.950 UKM.

PT Permodalan Nasional Madani terus memperkenalkan diri sebagai perusahaan pelat merah di bidang pembiayaan, terutama kalangan UKM. Menyusul dilakukannya rapat dengar pendapat (RDP) salah seorang anggota Komisi VI DPR Dwie Aroem Hadiatie ke Lampung, pada awal pekan ini.

Rapat ini memberikan masukan mengenai permasalahan UKM dalam memperoleh modal, sehingga dapat dikaji lebih dalam solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian terjalin kerja sama antara para pelaku UKM dengan PNM sebagai salah satu jalur untuk memperoleh pembiayaan dalam rangka peningkatan kapasitas usaha dan produksi mereka (SUKM/rilis pers).

Sumber : http://www.seputarukm.com/pt-permodalan-nasional-madani-komitmen-biayai-ukm/

UKM diharapkan miliki strategi PR yang efektif

Jakarta – Dunia usaha di Indonesia, khususnya usaha kecil dan menengah perlu didorong untuk memiliki strategi public relations (PR) yang tepat dan efektif agar bisa bertumbuh menjadi usaha yang kuat dan sehat.

Dengan sehatnya UMKM yang mencapai 56,5juta itu maka harapan berkurangnya pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia dapat terwujud. Begitu juga akan mampu mengatasi lebarnya kesenjangan pendapatan masyarakat dengan Gini Ratio 0,43 persen di Indonesia saat ini.

“Potensi usaha kecil dan menengah ini sangat besar untuk membangkitkan ekonomi bangsa, termasuk mengatasi kesenjangan. Kita perlu agar UKM ini kuat, namun hanya sedikit UKM yang memiliki manajemen yang  baik terutama dalam memanfaatkan strategi PR secara tepat atau efektif untuk membangun usahanya,” kata Founder & Managing Partner Smartspin PR Setio Priyono dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.

Priyono mengatakan hal itu saat ditanya posisi UKM Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kerjasama yang dilakukan tiga kementerian yakni Menkop dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mendag Rachmat Gobel untuk pemberdayaan UKM.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman di industri PR dan pengembangan UKM, banyak UKM yang bingung dan belum paham dengan PR. Sebagian lagi melihat kampanye publikasi atau pun promosi itu sesuatu yang mahal dan rumit yang lebih cocok untuk usaha skala besar.

“Produk dan jasa mereka sebenarnya bagus, tapi mereka sering frustasi ketika sampai pada urusan strategi pemasaran yang efektif. Alasannya sangat klasik yakni tidak punya anggaran dan juga tidak mengerti caranya,” katanya.

Selain itu, di benak pelaku UKM hanya ada iklan yang mahal, padahal banyak cara lain yang bisa ditempuh. “Sedihnya lagi selama ini tidak banyak yang mau menolong mereka mengatasi persoalan ini,” kata Priyono.

Smartspin PR, perusahaan public relations (PR) peduli dengan upaya emberdayaan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Hingga saat ini terus mendorong agar UKM di Indonesia memiliki kemampuan dalam mencari solusi pemasaran produk atau jasa mereka, dan memiliki jadwal khusus untuk kegiatan pembinaan melalui sejumlah event.

“UKM kita harus bisa bertahan di tengah gempuran produk dan jasa UKM sejenis di ASEAN dan global. Strategi PR yang tepat dan efektif menjadi salah satu kuncinya,” kata Priyono.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/480801/ukm-diharapkan-miliki-strategi-pr-yang-efektif

UKM Bisa Hapus Kesenjangan Pendapatan Masyarakat

Jakarta – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AA Gede Ngurah Puspayoga mengungkapkan bahwa koperasi dan UKM bisa mendorong menipisnya kesenjangan pendapatan antara mereka yang memiliki pendapatan tinggi dengan mereka yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata.

Puspayoga pun bercerita, tingkat kesenjangan pendapat atau rasio gini di Tanah Air saat ini begitu lebar karena levelnya mencapai 0,43 persen. Menurutnya, hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena rasio gini di Indonesia masuk sebagai salah satu tertinggi di dunia.

“Gini rasio 0,43 persen adalah kesenjangan pendapatan masyarakat. Di dunia salah satu tertinggi,” kata dia saat melakukan dengar pendapat dengan Komite IV DPD RI Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Dia menerangkan, tingginya gini rasio karena tidak berkembangnya perekonomian secara merata di Tanah Air. Dia mencontohkan, di Bali perekomian lebih banyak berkembang di wilayah selatan seperti Kuta dan Sanur karena merupakan wilayah pariwisata. Berbeda halnya dengan kawasan utara Buleleng yang pariwisatanya tidak begitu tinggi.

Maka dari itu, pihaknya sedang optimalisasi pemerataan dengan mendorong perkembangan koperasi dan UKM. Pasalnya, UKM memiliki porsi yang besar sebagai mata pencaharian masyarakat. “Kini kita kerja, gini rasio kecil. Dalam rapat kabinet bisa turun 0,4 persen,” tandas dia.

Untuk diketahui, rasio gini adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Rasio gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila rasio gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2174376/ukm-bisa-hapus-kesenjangan-pendapatan-masyarakat

Kementerian Koperasi dan UKM Kembangkan 100 TPKU

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan 100 Tempat Praktik Keterampilan Usaha (TPKU), tahun 2015. TPKU dikembangkan di lembaga pendidikan perdesaan setingkat SMK di berbagai provinsi di Tanah Air.

“Tahun ini program TPKU dikembangkan di 100 titik di daerah-daerah potensial dengan jumlah calon wirausaha yang banyak,” jelas Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo di Jakarta, Kamis (12/02/2015).

Budi mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada Pemda-Pemda di daerah untuk menyosialisasikan program tersebut, sehingga diharapkan daerah proaktif mengusulkan lokasi pengembangan TPKU yang potensial menumbuhkan wirausaha. Ia mengungkapkan, TPKU merupakan wadah pengembangan wirausaha baru yang dirintis di yayasan atau lembaga pendidikan perdesaan setingkat SMK atau madrasah aliyah non-pemerintah dan di dalamnya diupayakan ada fasilitas peralatan praktik usaha, modul, trainer, dan fasilitas pendukung penumbuhan wirausaha baru sekaligus pendukung wirausaha naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.

“Program kami salah satunya adalah mendukung pendanaan sebanyak Rp100 juta per-TPKU,” papar dia.

Menurut dia, dari Rp100 juta dana itu sebanyak 70 persen dialokasikan untuk peralatan kerja dan 30 persen sisanya untuk bahan baku dan pelatihan siswa. “Kami sangat berharap ada usulan dari daerah yang lokasinya potensial untuk dikembangkan sebagai TPKU,” terang dia.

Sejumlah daerah yang telah mengajukan diri menerima bantuan TPKU, yakni Jawa Timur, Yogyakarta, Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. “Persyaratannya, yayasan atau lembaga pendidikan itu memiliki tempat sebagai lokasi TPKU,” kata dia.

Ia menjelaskan, “Sedangkan prosesnya, daerah mengusulkan lokasi TPKU kemudian pihaknya mendata dan memverifikasi lokasi usulan. Selama ini TPKU yang telah berjalan di sejumlah provinsi, bergerak di bidang perbengkelan, konveksi, tata boga, elektronik, dan usaha makanan kemasan.”

“Program TPKU itu memiliki arah dan tujuan untuk mendorong terciptanya wirausaha baru di daerah-daerah, mendorong terbentuknya koperasi, dan menggairahkan perekonomian masyarakat sekitar yayasan yang menerima bantuan TPKU. Karena kami juga berharap, saat siswa tidak sedang menggunakan TPKU itu, masyarakat sekitar bisa memanfaatkannya untuk memproduksi sesuatu melalui koperasi yang dibentuk yang diarahkan menjadi entitas bisnis bagi masyarakat sekitar,” kata dia. [tar] – S

Sumber : http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2178595/kementerian-koperasi-dan-ukm-kembangkan-100-tpku#sthash.eKCRoqXT.dpuf

Kemenkop dan UKM Yakin Iwapi Bisa Bersaing di MEA

Jakarta -Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, meyakini organisasi pengusaha wanita Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) yang memiliki 30 ribu anggota mampu berkiprah di ajang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). “Iwapi sudah matang dalam berbisnis, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Agus saat membuka peringatan hari jadi Iwapi ke-40 di Gedung Serba Guna Kemenkop UKM, Jakarta, Selasa (10/2).

Menurut Agus, Iwapi memiliki pengurus dengan ilmu pengetahuan yang tinggi dan keahlian yang mumpuni. “Iwapi itu pandai memanfaatkan dan menciptakan peluang, dan didukung dengan networking yang sangat luas. Mental dan attitude mereka sebagai pengusaha juga bagus. Maka, saya yakin, Iwapi mampu berkiprah di ajang MEA,” katanya.

Ketua Umum DPP Iwapi, Nita Yudhi, mengatakan Iwapi akan menjadikan tantangan MEA sebagai sebuah peluang besar. “Kita harus optimis merebut pasar di ajang single market tersebut,” kata Nita. Menurutnya, disebut sebagai peluang karena produk yang dimiliki anggota Iwapi juga bisa menembus pasar Asean. “Minusnya juga ada, yaitu pasar kita bakal dibanjiri produk-produk negara tetangga. Tapi, kita ambil peluangnya, selain bisa bersaing di pasar lokal, kita juga bisa masuk ke pasar lokal mereka,” katanya (berbagai sumber/SUKM).

Sumber : http://www.seputarukm.com/kemenkop-dan-ukm-yakin-iwapi-bisa-bersaing-di-mea/

Izin Buat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Kini Semakin Mudah

Jakarta – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kementerian Perdagangan serta Kementerian Dalam Negeri melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, gagasan adanya MoU antara tiga kementerian tersebut karena selama ini masih banyak para pelaku usaha, khususnya berskala kecil dan mikro yang kesulitan untuk mendapatkan izin usaha.

“Masalah para pelaku usaha selama yaitu soal perizinan yang rumit, waktunya lama dan bayarnya mahal juga,” ujarnya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).

Dengan adanya MoU ini, lanjut Puspayoga, segala permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha tersebut bisa dihilangkan.

“Setelah MoU ini, akan lakukan sosialiasasi ke 33 provinsi. Kita minta satu bulan untuk melakukan sosialisasi soal perizinan ini,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, dengan nantinya akan ada banyak kemudahan yang bisa didapatkan oleh pelaku UKM seperti fasilitas kemudahan perizinan secara gratis dan cukup 1 lembar saja yang berasal dari camat atau kepala desa. Proses perizinannya pun ditargetkan bisa selesai dalam 1 hari kerja.

“Jadi untuk pelaksanan izin usaha ini nanti hanya dikeluarkan oleh camat kepala desa, cukup 1 lembar dan dibantu oleh pendamping bagaimana mengisi formulir secara legalitas,” kata dia.

Selain itu, dengan memiliki izin ini, para pelaku usaha juga akan mendapatkan kartu usaha dari BRI yang akan untuk kemudahan dalam pemberian permodalan usaha.

“Nanti akan dapat juga kartu dari BRI untuk permudah akses perbankan bagi para pelaku usaha,” jelasnya.

Kemudahan ini akan diberikan kepada seluruh jenis usaha. Namun bagi usaha mikro dengan ketentuan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun dan untuk usaha kecil dengan omzet antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar per tahun.

“Kita punya sekitar 53 juta pelaku usaha kecil dan mikro. Pada tahap pertama kita buka sebanyak-banyaknya, jadi ada target,” tandasnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2168550/izin-buat-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil-kini-semakin-mudah

Asuransi Anti Bangkrut untuk Pengusaha UKM

Jakarta, SeputarUKM—Rentannya tingkat risiko pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada para anggotanya, menjadikan peran dan fungsi asuransi mikro sebagai sebuah alternatif dalam pembiayaan. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia meluncurkan asuransi mikro untuk UKM, bernama asuransi anti bangkrut, disingkat “Si Abang”.

Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Chairul Djamhari, fungsi asuransi Si Abang sangat penting dalam memberikan proteksi kepada lapisan pengusaha kecil dan menengah dari gangguan usaha. “Dengan adanya asuransi Si Abang ini maka kendala-kendala pembiayaan selama ini dialami oleh pelaku KUMKM bisa dengan mudah teratasi,” kata Chairul berbicara di depan para peserta Forum Komunikasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (5/2).

Asuransi mikro ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang fitur dan administrasinya sederhana, mudah diperoleh, ekonomis harganya, dan pembayaran klaimnya segera. Harga premi asuransi Si Abang ini sebesar Rp 40 ribu per tahun, dengan klaim kalau terjadi kerugian diakibatkan kebakaran dan bencana alam dibayarkan sebesar Rp 5 juta.

Untuk memasarkan produk Si Abang, pemerintah bersama dengan perusahaan asuransi melakukan penetrasi pasar kepada pelaku-pelaku koperasi. Pemerintah menargetkan tahun ini satu juta UKM dan pelaku usaha rumahan mikro dan kecil, diutamakan yang memiliki Surat Izin Usaha Mikro (SIUMK) (rilis pers/SUKM).

Sumber  :http://www.seputarukm.com/asuransi-anti-bangkrut-untuk-pengusaha-ukm/

Lima juta pengusaha mikro ditarget dapat IUMK

Jakarta – Sebanyak lima juta pengusaha mikro yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia ditargetkan bisa mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dalam setahun ke depan.

“Target kami dalam setahun ke depan ada lima juta pelaku usaha mikro yang mendapatkan IUMK,” kata Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, pihaknya baru saja menggelar rapat sinergitas bersama para konsultan pendamping UMKM untuk menyukseskan pelaksanaan pemberian IUMK bagi pelaku UMKM di Tanah Air. Rapat tersebut dihadiri asosiasi lembaga pendamping KUMKM, Kadin, PNPM Mandiri, KKB, PER, Hipmikindo, P3UKM, PINBUK, dan Microfin.

IUMK merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil. Sesuai Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang IUMK, izin akan diterbitkan oleh camat/lurah tanpa ada persyaratan biaya.

“IUMK ini penting untuk kepastian berusaha, kemudahan akses pembiayaan, fungsi pendampingan, dan pemberdayaan dari pemerintah,” katanya.

Pekan lalu, Kementerian Koperasi telah menandatangani nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perdagangan untuk menyukseskan pelaksanaan IUMK.

Braman mengatakan untuk tahap awal, Kementerian Koperasi dan UMK akan menyosialisasikan kebijakan itu di DKI Jakarta dengan target 2.000 pelaku usaha mikro dan kecil bisa mendapatkan IUMK.

“Setelah itu kami akan melanjutkannya ke provinsi lain sesegera mungkin,” katanya.

Pihaknya sedang mengkaji prosedur penerbitan IUMK, merumuskan kebijakan pendampingan dalam bentuk peraturan deputi, pola pendampingan pelaku usaha mikro kecil dan bentuk legalitas lembaga pendampingan, pola pendampingan dan usulan insentif pendampingan penerbitan IUMK, serta sistem monitoring dan evaluasi.

“Dalam waktu dekat kami akan launching program ini pada Maret 2015 di Jakarta,” katanya.

Ia juga akan mendata konsultan pendamping yang akan dilibatkan dalam program itu melalaui pola satu atap yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada kesempatan yang sama Ketua Asosiasi BDS Indonesia (koordinator pendampingan IUMK) Samsul Hadi mengatakan mengingat implementasi IUMK berada di level kecamatan/desa maka pendampingan akan didorong sampai ke level itu.

“Kami akan melaksanakan dengan pola jemput bola. Mendatangi mereka dengan prinsip cepat dan mudah,” katanya.

Kemudian untuk tahap pertama, asosiasi akan melakukan sosialisasi ke lembaga pendamping hingga jaringannya di daerah-daerah sampai mendata konsultan pendamping yang siap menjadi pendamping IUMK.

“Kita akan melakukan pembekalan agar pendampingan bis dilakukan secara terstandar,” kata Samsul

Sumber :http://www.antaranews.com/berita/477895/lima-juta-pengusaha-mikro-ditarget-dapat-iumk

UKM Online Tumbuh Dua Kali Lipat

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Daniel Tumiwa mengatakan diperkirakan pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang menggunakan teknologi online akan tumbuh dua kali lipat. “Dengan menggunakan kekuatan yang ada di Internet, pelaku UKM dapat meningkatkan produktivitas usahanya sebesar 10 persen,” kata Daniel dalam seminar bertajuk “UKM Indonesia Membangun Wirausaha Online” di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2013.

Daniel mengatakan idEA selaku mitra pemerintah dalam mendorong akselerasi ekonomi berbasis di Asia Tenggara akan mendukung pengembangan kekuatan UKM melalui kegiatan yang mengedukasi pemilik bisnis untuk go online. Menurut data Badan Pusat Statistik, hanya 75 ribu dari 17 juta UKM di Indonesia yang memiliki website. Sehingga mereka belum sepenuhnya meraih kesempatan yang ada di dunia digital.

Menurut laporan dari Deloitte Access Economics: “The Connected Archipelago: The Role of The Internet in Indonesia’s Economic Development,” berdasarkan survei terhadap 200 pelaku UKM Indonesia, rata-rata 29 persen dari pendapatan per tahun mereka datang dari aktivitas online. Pemanfaatan dunia online bagi UKM, kata Daniel, bisa dilakukan dengan website, jejaring sosial, atau yang lebih canggih lagi dengan memanfaatkan search engine optimization (SEO).

UKM dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam menopang pengembangan ekonomi di Indonesia. Diperkirakan terdapat lebih dari 55,2 juta unit UKM di Indonesia yang berkemampuan menyerap 101 juta tenaga kerja. Selain itu, UKM juga dinilai berpotensi untuk menyumbang Rp 4.303 triliun dari pendapatan domestik bruto (PDB) negara. Para pemilik UKM pun terbukti mampu mengatasi goncangan ekonomi dunia. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan mereka membayarkan utang kepada pihak perbankan yang cukup lancar. Bahkan, kredit macet (non performance low/NPL) hanya sekitar 2 hingga 2,5 persen.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/12/12/092536924/UKM-Online-Tumbuh-Dua-Kali-Lipat

Izin Buat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Kini Semakin Mudah

Jakarta – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kementerian Perdagangan serta Kementerian Dalam Negeri melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, gagasan adanya MoU antara tiga kementerian tersebut karena selama ini masih banyak para pelaku usaha, khususnya berskala kecil dan mikro yang kesulitan untuk mendapatkan izin usaha.

“Masalah para pelaku usaha selama yaitu soal perizinan yang rumit, waktunya lama dan bayarnya mahal juga,” ujarnya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).

Dengan adanya MoU ini, lanjut Puspayoga, segala permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha tersebut bisa dihilangkan.

“Setelah MoU ini, akan lakukan sosialiasasi ke 33 provinsi. Kita minta satu bulan untuk melakukan sosialisasi soal perizinan ini,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, dengan nantinya akan ada banyak kemudahan yang bisa didapatkan oleh pelaku UKM seperti fasilitas kemudahan perizinan secara gratis dan cukup 1 lembar saja yang berasal dari camat atau kepala desa. Proses perizinannya pun ditargetkan bisa selesai dalam 1 hari kerja.

“Jadi untuk pelaksanan izin usaha ini nanti hanya dikeluarkan oleh camat kepala desa, cukup 1 lembar dan dibantu oleh pendamping bagaimana mengisi formulir secara legalitas,” kata dia.

Selain itu, dengan memiliki izin ini, para pelaku usaha juga akan mendapatkan kartu usaha dari BRI yang akan untuk kemudahan dalam pemberian permodalan usaha.

“Nanti akan dapat juga kartu dari BRI untuk permudah akses perbankan bagi para pelaku usaha,” jelasnya.

Kemudahan ini akan diberikan kepada seluruh jenis usaha. Namun bagi usaha mikro dengan ketentuan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun dan untuk usaha kecil dengan omzet antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar per tahun.

“Kita punya sekitar 53 juta pelaku usaha kecil dan mikro. Pada tahap pertama kita buka sebanyak-banyaknya, jadi ada target,” tandasnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2168550/izin-buat-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil-kini-semakin-mudah

Investor Tertarik Bangun Perusahaan Padat Karya

Semarang -Investor asing mulai melirik Provinsi Jawa Tengah untuk menanamkan modalnya. Mereka tertarik untuk membangun perusahaan terutama dengan konsep padat karya.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jateng, Yuni Astuti mengatakan, belum lama ini pihaknya diminta untuk menjadi pembicara pada seminar bisnis yang dilaksanakan di Singapura. Adapun, mayoritas peserta berasal dari sejumlah pengusaha.

“Kami melihat indikasi ketertarikan mereka (investor asing) terhadap Jateng cukup tinggi. Indikasi ini harus segera ditangkap oleh Pemerintah Indonesia khususnya Jateng mengingat proses investasi kan tidak bisa langsung,” ungkapnya, Selasa (27/1).

Investor asing tertarik untuk membangun perusahaan yang padat karya. Kondisi itu karena menurut mereka SDM yang tersedia di Jateng sangat kompetitif dibandingkan daerah yang lain di antaranya dari segi upah dan kemampuan.

“SDM di Jateng terkenal lebih kondusif dan mau belajar, jadi kemampuan mereka terus tumbuh. Kondisi ini yang membuat pengusaha asing tertarik untuk berinvestasi di Jateng,” jelasnya.

Apalagi, imbuh Yuni, setengah dari populasi masyarakat Jawa Tengah atau hampir 17 juta masyarakat merupakan usia produktif untuk angkatan kerja. Sementara itu, melihat kondisi geografis Jawa Tengah, masih banyak daerah yang bisa dijadikan sebagai kawasan industri. Salah satu daerah yang dalam waktu dekat ini tersedia kawasan industri yaitu Kabupaten Kendal.

“Dengan luas lahan 3.000 hektar maka kawasan industri di Kendal bisa menjadi pilihan yang menjanjikan bagi para investor. Apalagi ke depan, kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan komplek perumahan pekerja dengan sejumlah fasilitas umum,” tandasnya.

Sumber : http://berita.suaramerdeka.com/bisnis/category/bisnis-umkm/

Kemenkop dan UKM Gandeng JCI Tingkatkan Rasio 2 Persen Wirausaha

AKARTA, SeputarUKM—Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengadakan kerja sama dengan Junior Chamber International Indonesia. Hal ini, menurut Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso Budi Susetyo, dilakukan untuk mencapai rasio 2 persen jumlah wirausaha.

Prakoso mengatakan, hal ini sejalan dengan program Kemenkop dan UKM yang tengah berjalan, yakni Gerakan Kewirausahaan Nasional. Pada 30 Januari 2015 nanti, akan diadakan pencanangan Gerakan Sejuta Wirausaha di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta. Kemenkop dan UKM mendukung penuh acara yang diselenggarakan oleh JCI ini.

“Saat ini rasio masih berkisar di 1,65 persen,” kata Prakoso dikutip dari rilis pers, Selasa (27/1). Pihak Kemenkop dan UKM, kata Prakoso, bersama JCI akan melakukan pendampingan bagi wirausaha pemula hingga ke daerah-daerah.

Prakoso mengatakan, Kemenkop dan UKM dan JCI memiliki konsep yang sama, yakni ingin menciptakan lebih banyak lagi orang untuk menjadi wirausaha pemula. “Dan yang sudah menjadi wirausaha pemula untuk dapat naik kelas,” kata dia.

Junior Chamber International adalah organisasi nonpemerintah internasional, yang berisi orang-orang muda berusia antara 18 hingga 40 tahun. Organisasi ini memiliki anggota di 80 negara. JCI memiliki status konsultatif dengan Dewan Eropa, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan UNESCO. Organisasi ini didirikan pada 1944 (Rilis pers/SUKM).

Sumber : http://www.seputarukm.com/kemenkop-dan-ukm-gandeng-jci-tingkatkan-rasio-2-persen-wirausaha/

Lomba Hias Tumpeng di HUT DWP Koperasi dan UMKM

Sejak pagi aula Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Timur pada Selasa (30/12) tampak ramai. Terlihat ibu-ibu berseragam Dharma Wanita Persatuan (DWP) di lingkup Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jatim sedang sibuk menanta beberapa tumpeng di meja yang sudah di sediakan oleh panitia. Hari itu dalam rangka menyambut HUT DWP ke -15 tahun 2014 serta perayaan hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, diselenggarakan lomba menghias tumpeng. Oleh karena lomba itulah ibu-ibu berseragam tadi sibuk menyiapkan tumpeng masing-masing di meja lomba sesuai nomor undiannya masing-masing.

Pada lomba kali ini peserta berjumlah 6 kelompok yang mewakili bidang kerja yang ada di lingkungan diskop. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang yang peserta. Panitia memberikan waktu 30 menit untuk menghias tumpeng-tumpeng tersebut. Bertindak sebagai juri pada cara ini yakni, Kepala Dinas Koprrasi dan UMKM, Dr. A Mudjib Afan, Drs, MARS, Ketua DWP Dinas Koperasi & UMKM Jatim, Ami Mudjib Afan dan Sekretaris Dinas Koperasi & UMKM Jatim, Zainal Arief.

”Kriteria penilaiannya ada 5 hal. Meliputi penampilan, rasa, kreativitas, higenis (rapi) dan durasi waktunya nggak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan. Yang mengerjakan 2 orang saja. Yang tidak jadi peserta di mohon tidak ada di meja lomba,” kata Zainal Arief sebelum lomba dinyatakan dimulai.

Peringatan HUT DWP kali ini mengambil tema DWP Tanggung Jawab Kita Semua Tantangan Perempuan Di Era Globalisasi. Sebelum acara lomba tumpeng ini berlangsung, DWP telah melakukan bhakti sosial pada tangal 19 Desember silam dengan menyantuni panti anak yatim piatu di Dinas Sosial Sidoarjo.

Menurut Ami Mudjib Afan dengan dipilihnya lomba tumpeng ini diharapkan bisa menimbulkan kebersamaan di lingkungan dinas koperasi & UMKM tersebut.

”Ini karena kesibukan acara HUT DWP dan perayaan hari ibu-nya baru bisa dilaksanakan hari ini. Semoga tumpengnya nanti bisa menjadikan kebersamaan. Setelah selesai lomba tumpengnya bisa di bawa ke ruang bidang masing-masing. Bisa di makan beramai-ramai. Semoga dengan cara ini bisa menumbuhkan kebersamaan diantara kita semua. Harapan saya program kerja DWP yang akan datang bisa bersinergi dengan program kerja yang ada di lingkup dinas koperasi. Sehingga bisa saling mensupport satu sama lain,” ujar Ami Mudjib Afan.

Sementara itu Mudjib Afan sendiri dalam sambutannya berpesan hendaknya acara semacam ini semakin bisa mempererat kerukunan antar staf dilingkungan diskop & UMKM. Sehingga tercipta kerjasama yang nyaman penuh keberkahan dan bisa melayani masyarakat dengan baik.

Sumber : http://diskopumkm.jatimprov.go.id/view-media.php?pages=det_berita&id=18

90% Koperasi Di Bali Ditargetkan Laksanakan RAT

DENPASAR—Dinas Koperasi dan UKM Bali menargetkan sebanyak 90% dari total koperasi yang aktif akan  menggelar rapat anggota tahunan atau RAT.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali Dewa Nyoman Patra mengatakan masih cukup banyak koperasi yang belum mau menggelar RAT, kendati ketentuan tersebut wajib dilaksanakan.

 “Harapan kami bisa sebanyak itu agar bisa dimonitor juga sebenarnya berapa banyak yang sehat dan siap untuk dibina,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (31/12/2014).

Menurut dia, sejak 2012, jumlah koperasi yang menyelenggarakan RAT terus meningkat, paska aturan dari Dinas Koperasi dan UKM yang mewajibkan setiap koperasi menggelar rapat tahunan paling lambat Maret. Apabila aturan itu tidak ditaati, maka akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan hingga pencabutan izin apabila tiga kali tidak melaksanakan.

Pada 2014, sebanyak 75% dari total koperasi di Bali menggelar rapat tahunan. Dia mengungkapkan penyelenggarakan rapat tahunan penting agar Dinas Koperasi dan UKM dapat memonitor perkembangan koperasi, serta memberikan bantuan pendampingan apabila mengalami masalah.

“Minimal dari RAT bisa diketahui apakah koperasi butuh pendampingan seperti membuat laporan keuangan atau apa kekurangan lain yang bisa dibantu,” jelasnya.

Saat ini, Bali telah memiliki 4.715 koperasi yang tersebar di 9 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, 78% dalam kondisi sehat dan berkembang sangat baik.

Sumber : http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1492:90-koperasi-di-bali-ditargetkan-laksanakan-rat&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98

 

Pengusaha Minta UKM Dapat Subsidi Bunga Kredit dari Dana Bansos

Jakarta - Pengusaha mengeluhkan masih tingginya suku bunga pinjaman (lending rate) untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Padahal, kontribusi UKM ini bagi perekonomian tidak kecil.

Sebab itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia mengusulkan agar sebagian dana Bansos dialihkan untuk subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UKM.
“Kita usul supaya sebagian dana Bansos dialihkan untuk subsidi bunga UKM, bila bank memang merasa tidak feasible menurunkan sendiri bunga pinjamannya,” ujar dia dalam keterangannya, Selasa (6/1/2015).
Bahlil mengatakan, cost of fund pelaku UKM saat ini sangat tinggi. Sementara harga pokok produksi (HPP) UKM makin tinggi. Hal inilah yang membuat UKM semakin sulit bersaing dengan produk industri kecil dari negara lain seperti Tiongkok.
Bahlil memberi tantangan pemerintahan Jokowi-JK membuat terobosan agar bunga pinjaman UKM dapat menyentuh single digit.
Salah satu solusi yang dapat dikaji adalah melakukan subsidi bunga buat UKM.”Subsidi buat UKM merupakan subsidi yang produkitif sebab bukan subsidi konsumtif seperti subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak). Dampaknya langsung keliatan di pertumbuhan ekonomi dan peningkatan fiskal,” papar dia.
Sebagaimana diketahui, bahwa Presiden Joko Widodo  akan memusatkan dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 91,8 triliun di perbankan.
Jokowi berkukuh untuk menjadikan industri perbankan nasional sebagai satu-satunya institusi yang akan mengelola dana yang kini tersebar di 18 kementerian/lembaga tersebut.
Dana bansos tahun 2014 mencapai Rp 91,8 triliun, termasuk di dalamnya alokasi untuk pembayaran iuran premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 86,4 juta orang miskin senilai Rp 19,9 triliun.
Bahlil menjelaskan, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah selama ini sudah menjamin kredit macet UKM diperbankan.
Namun penjaminan tersebut masih berupa penjaminan terhadap risiko yang ditanggung perbankan. Sehingga belum cukup membantu ekstensifikasi penyaluran kredit UKM yang lebih massif. “Itu sebabnya, kami usul ada subsidi bunga,” ujar dia.
Selain, berasal dari Bansos, Hipmi juga memberi usul agar anggaran subsidi diambil dari dana-dana pembinaan UKM di sekitar 20 kementrian.
“Itu belum termasuk dana-dana PKBL di BUMN-BUMN yang pengelolaannya malah dikembalikan untuk kepentingan pemasaran atau corporate brand yang dananya mencapai triliunan rupiah,” papar dia. (Nrm)

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2156776/pengusaha-minta-ukm-dapat-subsidi-bunga-kredit-dari-dana-bansos

Menkop UKM Akan Percepat Hak Peten Batik

Bandung—Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, AAGN Puspayoga, mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyangkut percepatan proses pengurusan hak paten produk di kementerian tersebut. Salah satu produk yang akan dilindungi adalah batik.

Serbuan produk tekstil asal Tiongkok bermotif batik yang membanjiri pasar nasional sudah sangat mengkhawatirkan, terutama menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini. Hal ini sudah dikeluhkan para perajin batik di seluruh Indonesia. “Selain mahal, lamanya proses paten itu juga menjadi kendala bagi perajin UKM kita. Bayangkan, untuk satu paten bisa satu tahun lebih,” kata Menkop UKM AAGN Puspayoga, ketika mengunjungi Rumah Batik Sekar Putri di Cimahi, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Menkop UKM mengatakan, di era pasar bebas ini sulit untuk melarang produk asing masuk ke Indonesia. “Makanya, yang kita lindungi dari sisi HAKI-nya, agar motif batik kita tidak dicuri negara lain,” katanya. Puspayoga juga berjanji akan mengkaji bersama Menteri Perdagangan untuk menahan laju masuknya tekstil bermotif batik masuk ke pasar lokal. “Kita harus melindungi produk batik para perajin seluruh Indonesia,” kata dia. Jangan sampai, kata Puspayoga, motif batik Indonesia dicuri. “Bahkan, produk batik kita harus memiliki SNI juga dalam menghadapi persaingan di MEA nanti,” kata dia (Siaran pers/SUKM).

Sumber : http://www.seputarukm.com/menkop-ukm-akan-percepat-hak-paten-batik/

Populasi dan PDB Tertinggi, Indonesia Siap Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN?

Pada awal Maret 2013, dalam artikel berjudul “Indonesia Kunci Kemajuan Ekonomi ASEAN” di Suara Pembarua, kalangan pengusaha Jerman melalui Presiden Asia Pacific Committee for German Business (APA), Peter Lochscher, dalam Business Luncheon melihat posisi Indonesia sebagai kunci kemajuan ekonomi di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Asia, bahkan dunia. Kesimpulan itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, kekuatan ekonomi domestik yang terus meningkat, didukung penanaman modal asing.

Jerman dan Indonesia, kata Peter, terbesar di wilayahnya masing-masing. Jerman merupakan negara dengan penduduk dan produk domestik bruto (PDB) terbesar di Eropa Barat. Sedangkan Indonesia populasi penduduk dan PDB-nya terbesar di ASEAN. Selain itu, kedua negara punya wilayah terluas di kawasan masing-masing.

Keunggulan Indonesia ini tercatat dalam grafik materi presentasi “Economic Outlook Indonesia 2015 and Beyond: Reinventing Economic Priorities” yang diadakan lembaga Center of Reform on Economics Indonesia. Pada 2013, populasi penduduk dan PDB Indonesia memang tertinggi di ASEAN.

Populasi Indonesia sebesar 41 persen, jauh di atas lima negara ASEAN lainnya. Populasi terbesar kedua adalah Filipina (16 persen), Vietnam (15 persen), Thailand (11 persen), Myanmar (8 persen), dan Malaysia (5 persen). Sedangkan PDB Indonesia sebesar 36 persen. Posisi kedua adalah Thailand (16 persen), Malaysia (13 persen), Singapura (12 persen), dan Filipina (11 persen). Dari grafik yang digambarkan oleh Center of Reform on Economics Indonesia itu, terbukti Indonesia unggul dalam hal populasi dan PDB.

Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang ketika itu ikut dalam acara Business Luncheon di Hotel Adlon Kempinski, Berlin, Jerman, mengatakan Indonesia yang berpenduduk sekitar 240 juta mempunyai pendapatan per kapira 3.600 dolar AS dan PDB 1 triliun dolar AS. PDB Indonesia terbesar di Asia Tenggara dan nomor 15 di dunia. Yudhoyono juga mengatakan, pilar utama ekonomi Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada krisis ekonomi tahun 1998, terbukti UMKM bisa bertahan menghadapi “gempa” ekonomi.

Sektor UMKM ini merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi bantalan ekonomi nasional ketika indonesia menghadapi krisis ekonomi beberapa waktu lalu. Sektor ini juga terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan populasi dan PDB yang terbesar di ASEAN, bukan tidak mungkin sektor UMKM Indonesia bisa bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Sumber : http://www.seputarukm.com/populasi-dan-pdb-tertinggi-indonesia-siap-hadapi-masyarakat-ekonomi-asean/

Kementerian Koperasi Dan UKM Gandeng ILO Dorong Daya Saing UKM Homestay

Jakarta, 15/1 – Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng ILO untuk bekerja sama mendorong daya saing para pelaku usaha “homestay” dan UKM yang bergerak pada sektor pariwisata. “Kami bekerja sama dengan ILO untuk melakukan bimbingan teknis terhadap UKM yang bergerak pada industri homestay dan pendukung pariwisata lainnya, termasuk souvenir dan kerajinan tangan,” kata Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, ILO (International Labour Organization) dalam kerja sama itu akan menyediakan tenaga ahli dan modul pelatihan yang terstandar dan telah teruji untuk para pelaku UKM. Untuk tahap awal, sebanyak enam program akan dilaksanakan sepanjang tahun ini. “Rencananya tahun ini akan dilaksanakan di Bali, Sumatera Barat, Pulau Jawa, dan Kalimantan Tengah,” katanya.

Pihaknya mendorong pengembangan pariwisata secara berkelanjutan dan terintegrasi sehingga nantinya pariwisata mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Beberapa konsep bimbingan teknis yang akan dikembangkan, kata Meliadi, di antaranya pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku industri homestay terkait “green living” atau tempat penginapan hijau yang ramah lingkungan.

Selain itu, untuk UKM pendukung pariwisata juga akan diberikan bimbingan teknis misalnya mereka yang bergerak di bidang industri rumahan kerajinan tangan, guide, dan kuliner. “Kami akan bina para pelaku UKM itu bisa mengelola usaha dengan baik, mampu melayani wisatawan dengan profesional, sehingga mereka semakin berdaya saing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya,” katanya. Dalam jangka pendek, Meliadi berharap kegiatan usaha rakyat yang terkait pariwisata itu bisa naik kelas ke skala yang lebih tinggi.

Industri-industri skala rumahan itu juga diupayakan bisa didisplai dan diperagakan di hotel-hotel dan sarana pariwisata agar bisa diakses oleh wisatawan. “Misalnya perajin berpraktik menenun atau membuat songket di hotel tempat wisatawan menginap, wisatawan bisa ikut berpraktik, ini justru bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan sekaligus mendongkrak daya saing UKM tenun,” katanya.

Sumber : http://www.seputarukm.com/kementerian-koperasi-dan-ukm-gandeng-ilo-dorong-daya-saing-ukm-homestay/

Tingkatkan UKM, Pemprov DKI Gandeng Kementerian Koperasi

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya  mengembangkan program ekonomi kerakyatan di wilayah Jakarta. Salah satu contohnya menghidupkan usaha kecil dan menengah agar dapat bersaing dengan pasar modern.

Guna mendukung program ini, Pemprov DKI Jakarta berencana menggandeng Kementerian Usaha Kecil Menengan dan Koperasi. Menteri UKM dan Koperasi, Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga pun menyambangi Balaikota DKI Jakarta untuk membahas rencana kerjasama tersebut.

“Sekarang ketemu menteri. Kebijakan komitmen membangun ekonomi kerakyatan. Dengan membina dan fasilitasi UMKM dan koperasi. Termasuk upaya penertiban mini market,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Djarot menambahkan, dalam mewujudkan rencana itu UMKM harus dipersiapkan terlebih dahulu agar semua produknya bisa sesuai dengan pasar yang ada.

“Kami koordinasi dengan menteri untuk melakukan pembinaan UMKM masuk mini market ada syarat, seperti kandungan gizi dan konten isinya leading sektor jadi sinkron,” tambahnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2162015/tingkatkan-ukm-pemprov-dki-gandeng-kementerian-koperasi

702 UKM ditargetkan punya SVLK pada Juli 2015

AKARTA. Pemerintah akhirnya memberlakukan kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVKL) bagi pelaku industri kehutanan per 1 Januari 2015 lalu. Kebijakan ini terutama menyasar para pelaku usaha kecil menengah (UKM). Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UKM untuk mendapatkan SVLK dengan mengurangi biaya memperoleh sertifikat sampai mengratiskan pengurusan SVLK. Targetnya, pada Juli 2015 nanti sebanyak 702 pelaku UKM sudah mendapat sertifikat SVLK.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Hadi Daryanto mengatakan pemerintah memberikan pilihan kepada para pelaku UKM apakah akan mengurus SVLK sendiri atau secara berkelompok. Bila diurus sendiri maka akan dikenakan biaya, tapi biaya itu lebih kecil dari sebelumnya sekitar 30%-60%. “Tapi bila diurus berkelompok dengan diusulkan asosiasi atau dinas, akan gratiskan,” ujarnya, Senin (12/1).

Sampai saat ini tercatat sebanyak 552 pelaku UKM telah mendapatkan SVLK  dari bantuan pemerintah. Untuk mempercepat pelaku UKM Memiliki SVLK, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah yakni untuk tahap awal bagi yang belum memiliki SVLK mereka dapat menggunakan deklarasi ekspor (DE). Ini merupakan pernyataan dari UKM pemilik ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) bahwa barang yang diekspor menggunakan sumber bahan baku yang telah memenuhi persyaratan legalitas. “Tapi kita batasi cukup setahun saja, setelah itu harus mengurus SVLK,” imbuh Hadi.

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan MenLHK Dwi Sudharto menambahkan bahwa pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 30 miliar untuk membantu UKM memiliki SVLK. Biaya tersebut sudah termasuk pengurusan sertifikat SVLK untuk 702 pelaku UKM, termasuk biaya sosialisasi dan sebagainya.

Ia mengatakan bila ada pelaku UKM enggan mengurus SVLK secara berkelompok karena menyangkut rahasia perusahaan, mereka masih difasilitasi dengan biaya lebih murah bila diurus secara individu. Ia menguraikan untuk biaya Industri Rumah Tangga mengalami pengurangan biaya sebesar 45,37% menjadi Rp 6,6 juta lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 12,19 juta.

Dwi mengatakan SVLK penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun ini. Dimana setiap produk mebel atau furnitur dari perusahaan Indonesia yang diekspor ke luar negeri tidak lagi mengalami kendala. “SVLK telah diakui dunia, termasuk Eropa, Amerika dan negara Asia lainnya,”tambahnya.

Ia mengatakan, bila pelaku UKM hanya menggunakan Deklarasi Ekspor, ada negara-negara yang belum menerima sistem tersebut dan justru mempersulit pelaku usaha. Namun bila SVLK, negara-negara lain telah mengakui dan menerima sistem tersebut.

Saat ini, pemerintah telah melakukan sosialisasi terhadap Permendag No.97/M-AG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan, dan PermenLHK NO.P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan No.P.43/Menhut-II/2014 tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau hutan hak.

Sumber : http://www.seputarukm.com/702-ukm-ditargetkan-punya-svlk-pada-juli-2015/#sthash.fHt3N8FH.dpuf

Kewirausahaan petani dan nelayan jadi fokus 2015

JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM tahun ini akan fokus mendampingi keluarga petani dan nelayan untuk berwirausaha sebagai salah satu upaya menyukseskan program ketahanan pangan nasional. “Mulai tahun ini kami akan fokus mendampingi keluarga petani dan nelayan,” kata Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo, Senin (12/1).

Ia mengatakan mulai 2015 kementeriannya yang akan mengembangkan program kewirausahaan bagi keluarga nelayan dan keluarga petani sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan. Hal itu berarti, kementeriannya akan melatih dan mendampingi sekaligus memberikan modal awal untuk usaha bagi istri dan anak-anak nelayan. “Ini sebagai salah satu upaya kementerian kami untuk mendukung percepatan program swasembada pangan dan kedaulatan pangan,” katanya.

Menurut dia, jika nelayan telah diurus oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta petani diberdayakan oleh Menteri Pertanian, maka kontribusi kementeriannya adalah memberdayakan keluarganya agar taraf hidupnya semakin membaik. Pihaknya mengalokasikan anggaran secara khusus untuk menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga nelayan di pesisir dan keluarga petani di berbagai provinsi. Materi kewirausahaan yang ditawarkan pun beragam disertai dengan program pendampingan selama setahun dari pemerintah daerah maupun mitra yang ditunjuk.

“Kami juga bakal mengambil sejumlah kebijakan penting di antaranya meningkatkan kompetensi SDM KUMKM, perluasan akses pembiayaan, peningkatan nilai tambah dan jangkauan pemasaran UMKM, penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, serta peningkatan iklim usaha yang kondusif,” katanya.

Untuk melaksanakannya maka perlu dilakukan penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas SDM KUMKM, kemitraan, program bantuan sosial ekonomi bagi KUMKM, dana dekonstrasi, tugas pembantuan, dana alokasi khusus, dana bergulir LPDB-KUMKM, dan kredit dengan pola penjamin/KUR.

Sumber t: http://www.seputarukm.com/kewirausahaan-petani-dan-nelayan-jadi-fokus-2015/#sthash.Bt7XpspS.dpuf

Bali Fasilitasi Pelatihan Bagi Rintisan Koperasi

DENPASAR-Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali berupaya meningkatkan pengembangan koperasi yang ada di sembilan kabupaten dan kota di Pulau Dewata. “Untuk 2015 ini kami memberikan kesempatan kepada masyarakat di kota dan pedesaan untuk membentuk wadah itu,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra, di Denpasar, Senin (12/1/2015).

Upaya pengembangan program koperasi tersebut, pihaknya masih tetap mempertahankan dan mengembangkan koperasi yang sudah ada. “Tidak hanya mendirikan koperasi semata. Namun, kami terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanannya,” ujarnya.

Untuk mendirikan koperasi yang berkualitas, lanjut dia, pihaknya meminta kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi itu agar memiliki niat untuk menjalankan prinsip – prinsip koperasi.

Selain itu, apabila masyarakat ingin mendirikan koperasi diwajibkan untuk mengikuti pelatihan baru bisa diberikan izin tersebut. Ia menuturkan bahwa secara umum pertumbuhan koperasi di Bali selama 2014 mencapai penigkatan 3,25%.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Bali I Dewa Nyoman Badra mengakui pembinaan dapat memajukan dan mendorong berkembangnya koperasi. “Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Bali agar ikut mempertahankan program koperasi agar lebih maju dan kuat,” ujarnya.

Sumber : http://www.seputarukm.com/category/kumpulan-berita/

Kemendag Pastikan Penyederhaan SVLK Diterima Uni Eropa

JAKARTA – Penyederhanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dipastikan menjadi deklarasi Deklarasi Ekspor untuk industri kecil menengah (IKM) berbasis ekspor, sehingga bisa diterima oleh Uni Eropa dan Australia. “Itu sudah selesai, sudah jalan. Memang sebelum SK tersebut keluar sudah ada IKM yang memiliki V-legal, tapi yang belum, memakai deklarasi ekspor,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan, Senin (12/1).

Hal tersebut disampaikan Partogi menanggapi pertanyaan terkait adanya hambatan ekspor puluhan kontainer mebel dan kerajinan ke negara tujuan Uni Eropa dan Australia seperti yang dilaporkan Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI). “Sudah (disampaikan ke Uni Eropa). Karena peraturan ini baru terkadang langsung berjalan baik, namun terkadang juga tersendat. Kita sudah berkoordinasi dengan Bea dan Cukai juga,” kata Partogi.

Partogi memastikan bahwa Deklarasi Ekspor tersebut sudah diterima oleh negara-negara Uni Eropa dan Australia, dimana salah satu negara seperti Perancis sudah memperbolehkan masuknya produk mebel dan kerajinan dengan berbekal deklarasi tersebut. “Sudah diterima, di sistem kita tidak masalah tentu di sana juga tidak ada masalah,” kata Partogi.

Partogi menambahkan, penggunaan Deklarasi Ekspor untuk IKM tersebut hanya berlaku satu tahun sambil mempersiapkan penerapan SVLK untuk IKM tersebut, dikarenakan untuk menerapkannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. “Kita pakai deklarasi tidak lama, hanya setahun. Pengusaha kecil tidak seperti pengusaha besar, tapi arahnya tetap ke V-Legal, kita memberikan waktu,” kata Partogi.

AMKRI menyatakan, sebanyak 18 kontainer berisikan produk mebel dan kerajinan produksi IKM yang berasal dari Yogyakarta, Cirebon, dan Jepara tidak bisa masuk ke Uni Eropa dan Australia dengan nilai kurang lebih sebesar 600.000 dolar Amerika Serikat. Negara-negara tersebut tidak menerima Deklarasi Ekspor sebagai pengganti dokumen legalitas kayu V-Legal.

Beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perindustrian menyederhanakan Sistem Verivikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk industri kecil menengah (IKM).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014.

Permen LHK tersebut tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Pada Permen-LHK, persyaratan SVLK bagi IKM pemilik Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) mebel atau furnitur menjadi disederhanakan. Penyederhanaan SVLK tersebut bertujuan agar tidak memberatkan atau membebani pada IKM. Namun, tetap mendukung kelancaran ekspor produk kayu yang memenuhi SVLK.

Sebagaimana diketahui, Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012 menetapkan bahwa sejak 1 Januari 2013 ekspor produk industri kehutanan hanya dapat dilakukan oleh ETPIK yang telah memiliki sertifikat legalitas kayu (S-LK) kecuali produk mebel.

Dengan diterbitkannya Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014 maka Permendag No.64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/12/2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Sumber : http://www.seputarukm.com/kemendag-pastikan-penyederhaan-svlk-diterima-uni-eropa/#sthash.tKaMBbEr.dpuf

Pemkot Surabaya Siap Jadi Penghubung UKM

Pemerintah Kota Surabaya akan memberikan fasilitas dan pendampingan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sudah terdaftar di Disperindag Surabaya, demikian kata Widodo Suryanto Kepala disperindag Surabaya, Jumat (3/1/2014).

Pendampingan tersebut diantaranya pemberian fasilitas pameran, pemberian latihan pemasaran. Tidak hanya itu Pemkot juga langsung mempertemukan pelaku UKM dengan buyer.

“Jadi untuk UKM yang produk unggulan, kami dampingi bagaimana mereka melakukan packaging, kami berikan ruang pameran di Merr. Dan kami akan jadi perantara, jika ada transaksi besar kamilah yang akan jadi penghubung antara UKM dengan buyer, sehingga keuntungan UKM bisa lebih besar lagi, dan harga barang lebih kompetitif,” terang Widodo.

Pemkot Surabaya juga akan memberikan fasilitas pemberian merk dagang sehingga barang yang dijual memiliki hak paten, dan tidak dimanfaatkan para pedagang yang mengambil barang tanpa merk yang kemudian dijual kembali dengan merk berbeda.

Sumber : http://www.smartbisnis.co.id/artikel/umum/pemkot-surabaya-siap-jadi-penghubung-ukm

Menkop dorong UKM jamu naik kelas

Jakarta ,  Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mendorong UKM jamu untuk naik kelas melalui berbagai upaya salah satunya mempermudah pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada para pelaku usaha mikro herbal tersebut.

“Kami akan mendorong UKM jamu untuk naik kelas, jangan jamu gendong terus. Dulu Martha Tilaar dari jamu gendong sekarang menjadi raksasa jamu,” kata Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga di Jakarta, Jumat.

Selain dengan IUMK, pihaknya juga akan membudayakan dan mengampanyekan minum jamu di kalangan masyarakat.

“Kita juga sudah berkoordinasi dan bersinergi lintas sektoral untuk mendorong UKM jamu semakin maju dan berkembang,” katanya.

Pada kesempatan itu pihaknya menggandeng tujuh menteri untuk meluncurkan gerakan minum jamu bersama, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

“Ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, semakin banyak orang minum jamu semakin hidup produsen jamu kita,” katanya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya para pelaku usaha mikro untuk memiliki IUMK yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat.

IUMK sebagaimana diatur dalam Perpres, diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan yang akan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pemberian IUMK kepada usaha mikro dibebaskan dari biaya, retribusi, atau pungutan lainnya, sedangkan bagi usaha kecil diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, atau pungutan lain.

Demi memastikan berjalannya kebijakan ini, Perpres IUMK menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan pemerintahan daerah.

Sedangkan, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan IUMK kepada Bupati/Walikota.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/473063/menkop-dorong-ukm-jamu-naik-kelas

Perajin Ulos Ajak Kerja Sama 49 UKM di Sumut

Untuk meningkatkan pangsa pasar bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Sumatera Utara, perajin ulos batak, Robert MT Sianipar membangun galeri berlantai tiga serta menggandeng 49 UKM lainnya.

Hal ini dilakukannya atas keluhan para UKM di Sumut karena tidak memiliki tempat khusus untuk memasarkan produk dan hasil kerajinannya. Galeri itu dibangun di Jalan pendidikan Pasar Merah Nomor 130 Medan untuk 50 UKM di Sumut yang mulai aktif pada Februari 2015, dengan modal berkisar Rp 800 juta hingga 1 miliar. “Di depan galeri dibangun rumah adat atas bantuan Bank Indonesia khusus sekolah tenun khas Sumut. Hasil tenunnya juga akan dipajang di sana,” ungkapnya.

Robert menjelaskan, stan di galeri yang dibangunnya tidak dikenakan biaya (gratis). Untuk sebuah stan dibangun seluas 7 x 12,5 meter per stan. Kemudian, blok diberi jarak sekitar 1 x 2 meter dan berhadapan dengan stan di depannya.

“Karena dibangunnya galeri ini diutamakan melihat pangsa pasar terlebih dahulu, jadi diberikan secara gratis. Kita juga ingin seperti Krisna Bali, apa yang diinginkan ada di sana. Inilah tercetus ide membangun galeri ini. Kita harap pemerintah memperhatikan UKM ini, apalagi UKM juga ikut menaikkan pendapatan daerah bagi provinsi Sumut ini dan juga Pemko Medan. Selain itu, UKM juga jika maju dapat mengurangi pengangguran,” ungkapnya.

Adapun, tambahnya, 50 UKM yang bekerjasama selain ulos batak miliknya, juga dodol bengkel Perbaungan Deli Serdang, pembuatan aksesoris dari Kota Medan, pembuatan tas tangan, sepatu Kotama dari Kota Medan, kemeja, makanan yang terbuat dari cokelat, rajutan tikar dari Pantai Cermin Deliserdang, pembuatan tas kulit dicampur dengan bahan ulos dari Kota Medan, kopi bubuk dan lain sebagainya.

“Dalam hal ini, kita meminta kerjasama dengan Pemko Medan sebagai binaan UKM dan juga bekerjasama dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah. Mana tahu di antara dinas juga ingin bergabung di salah satu stan kita,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tujuan dibangunnya galeri ini adalah, agar para UKM di Sumut dapat berkumpul menjadi satu serta para UKM juga dapat memiliki wadah tersendiri bagi yang belum memiliki tempat khusus memasarkan hasil kerajinannya, serta bagi masyarakat yang menginginkan suatu produk namun, selama ini terganjal dari sisi jarak dan waktu untuk memperolehnya. “Jadi, ini mempermudah masyarakat juga, misalnya ingin makan dodol Bengkel Perbaungan di Medan juga bisa diperoleh,” katanya.

Sumber : http://www.seputarukm.com/perajin-ulos-ajak-kerja-sama-49-ukm-di-sumut/#sthash.RguEUtPB.dpuf

Seribu calon wirausaha muda ikuti pelatihan di Bali

Denpasar , Sekitar seribu calon wirausaha muda, baik dari kalangan mahasiswa, keluarga petani, keluarga nelayan, dan kelompok strategis lainnya mengikuti pelatihan wirausaha di Bali dalam rangkaian program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN).

Puncak acara tersebut dilaksanakan di Universitas Ngurah Rai Denpasar, Selasa, dan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga dan seluruh jajarannya, serta perwakilan dari BRI, Microsoft Indonesia, IBM, dan mitra-mitra lain.

“Calon wirausaha harus dibekali dengan pengetahuan soal peningkatan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan akses permodalan. Ketiga hal ini menjadi hal paling penting dalam menghadapi MEA 2015,” kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga.

Ia mengatakan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat perlu dilakukan, karena jika tidak maka Indonesia akan tergilas di era ekonomi pasar bebas.

Oleh karena itu, Menteri menegaskan gerakan kewirausahaan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Wirausaha kita masih 1,65 persen dari 240 juta penduduk, masih kecil, kita perlu minimal 2 persen,” katanya.

Wirausaha bisa bergerak di sektor apa pun, kata Menteri, bahkan di Bali sektor pariwisata masih terbuka lebar misalnya berwirausaha untuk menjadi pemandu wisata.

Sementara untuk keluarga nelayan dan petani, pihaknya akan secara rutin memberikan pelatihan kewirausahaan sebagai salah satu upaya untuk membantu percepatan swasembada pangan.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Dewa Nyoman Patra mengatakan pelatihan diberikan kepada calon wirausaha untuk menumbuhkan semangat berwirausaha di kalangan generasi muda khususnya di Bali.

“Gerakan Kewirausahaan Nasional ini dilaksanakan untuk menyongsong MEA, kami menyadari bahwa kewirausahaan merupakan salah satu usaha untuk menghadapi tantangan di era pasar bebas,” katanya.

Acara itu mengambil tema “Koperasi dan UKM Berkualitas, Keluarga Petani dan Nelayan Sejahtera” dan diikuti oleh 1.000 calon wirausaha sekaligus dirangkai dengan pameran produk wirausaha baru dalam program TPKU (Tempat Praktik Keterampilan Usaha).

Dari seribu calon wirausaha itu, pihaknya berharap banyak di antaranya bisa berkembang menjadi wirausaha sukses yang bisa membuka kesempatan kerja yang lebih luas.

Rektor Universitas Ngurah Rai I Nyoman Sura Adi Tenaya menyatakan menyambut baik kampusnya menjadi salah satu yang diikutsertakan dalam program kewirausahaan.

“Saya sangat berharap program ini terus dilakukan karena maju mundurnya pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada aktivitas wirausahanya. Kami di kampus perjuangan siap membantu,” katanya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/471469/seribu-calon-wirausaha-muda-ikuti-pelatihan-di-bali

Indonesia Sukses MEA 2015 “menciptakan 10.000 Pengusaha Milyarder”

Jakarta, Komunitas TDA (Tangan Di Atas) menggelar Konferensi Pers mengenai “Pesta Wirausaha 15 Kota” di Balai Kartini Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 37. Jakarta 12950. Acara ini di hadiri oleh Moestofa Ramdhani (Direktur TDA) dan Wampy Dyocta Koto (Pembicara TDA).

Dalam menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015, TDA akan memantapkan para pelaku UKM di Indonesia agar dapat menghasilkan produk yang luar biasa dan memiliki kontribusi yang sangat baik.  Salah satu dampak Globalisasi yaitu pembentukan pasar tunggal didaerah Asia Tenggara. MEA membuka arus perdagangan. Perdagangan mengalami mobilisasi antara negara yang lebih mudah, pertukaran tenaga kerja yang lebih handalpun tidak akan terkelakan.

“Siap tidak siap dan suka tidak suka harus siap dan suka, indonesia sangat luar biasa, dengan adanya TDA (Tangan Di Atas) sangat menjembatani para pelaku UKM untuk sukses dan memiliki kontribusi. Selama 2 tahun di indonesia, saya banyak mendapatkan pengalaman dan saya berharap indonesia produk nya bisa mendunia.” Ungkap Wampy Dyocta Koto.

Komunitas Tangan Diatas (TDA), komunitas bisnis yang saat ini mempunyai wilayah perwakilan di 55 kota di seluruh pelosok indonesia, dan 3 negara di luar indonesia, yang memiliki visi “Membentuk pengusaha-pengusaha tangguh dan sukses yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban” yang salah satu misinya adalah menciptakan 10.000 pengusaha Milyarder hingga tahun 2018 siap mengecangkan ikat pinggang untuk bersatu padu menghadapi MEA 2015. Bersiap untuk bergerak lebih cepat untuk Indonesia dan menjadikan indonesia sebagai juara MEA 2015.

Pesta wirausaha akan dilaksanakan di 15 kota di Indonesia yakni, Bekasi, Lampung, Batam, Mataram, Surabaya, Depok, Samarinda, Jambi, Bali, Tangerang, Kabupaten Bogor, Bali, Kota Bogor, PW Mahasiswa di Jogjakarta dan terakhir adalah Pesta Wirausaha Nasional yang akan dilaksanakan pada 3-5 April 2015 di Sasono Langen Budayo TMII, Jakarta Timur.

Dengan adanya event tahunan ini “Pesta Wirausaha di 15 Kota” berharap dapat meningkatkan pengusaha masa depan yang Tangguh, berjiwa social tinggi dan Cinta pada bangsa ini sehingga Indonesia akan lebih siap dalam menghadapi MEA 2015 dan mampu menciptakan produk-produk yang lebih unggul serta kreatifitas yang tinggi.

Untuk informasi lenih lanjut mengenai Event Pesta Wirausaha TDA (Tangan Di Atas) di 15 Kota, Silahkan klik di www.pestawirausaha.com, twitter @PestaWirausaha dan Facebook Pesta Wirausaha.

Sumber : http://www.seputarukm.com/indonesia-sukses-mea-2015-menciptakan-10-000-pengusaha-milyarder/#sthash.H0fRuCfL.dpuf

Koperasi Perlu Kembangkan Wirausaha agar Mandiri

Koperasi di Kota Medan hingga saat ini masih didominasi dengan simpan pinjam. Padahal dengan kehadirannya, banyak peluang yang bisa dikembangkan dengan berwirausaha. Hal ini dibuktikan beberapa koperasi di Pekalongan Jawa Tengah. Misalnya saja Koperasi Buana Pemuda (Kopena), yang sukses bahkan kini memiliki asset hingga triliuan rupiah. Koperasi yang berdiri di tahun 1999 ini, memiliki banyak produk dan unit.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, H Arjuna Sembiring kepada MedanBisnis, Selasa kemarin mengakui, jika koperasi di Jawa, lebih berberkembang dan Maju dibandingkan Kota Medan.

“Kita berharap koperasi di Medan bisa juga seperti Kopena ini. Oleh karenanya kita meminta agar koperasi ini bisa berbenah. Kemudian bisa mengembangkan koperasi dengan wirausaha,” ujarnya.

Dari hasil kunjungan kerja ke Kopena di Pekalongan baru-baru ini yang membawa sejumlah pengurus koperasi, pihaknya berharap dapat membuka wawasan dan mindset pengurus koperasi. Sebab Kopena tersebut juga awalnya sama seperti koperasi pada umumnya yang didirikan dengan anggota sebanyak 20 orang. Awalnya, mereka juga mengandalkan simpan pinjam. Namun kini, koperasi ini memiliki anggota hingga ribuan orang.

Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Sabarullah menyebutkan, hingga saat ini Kota Medan memiliki sebanyak 1200 an koperasi. Namun dari jumlah ini, hanya 300 an koperaso saja yang aktif. Sisanya ada yang tidak aktif, bahkan tidak sedikit dari koperasi ini yang tidak lagi ada fisiknya.

Dari jumlah yang aktif ini ujarnya lagi, umumnya masih mengandalkan dengan simpan pinjam. Meski ada beberapa diantaranya koperasi serba usaha (KSU) dan Koperasi karyawan. “Koperasi di Medan itu yang aktif umumnya koperasi pegawai dan karyawan saja,” sebutnya.

Hal yang begitu berbeda dengan Kopena, koperasi yang terbuka bagi publik dengan menawarkan banyak pilihan produk dan unit. Setiap anggotanya juga mendapatkan banyak kemudahan. Kondisi ini yang justru mendorong masyarakat berlomba-lomba untuk masuk menjadi anggota koperasi.

Bagi Kopena sebutnya, selain simpanan wajib, ada banyak pilihan simpanan suka rela lainnya. Seperti tabungan Zariah Wadi”ah, tabungan haji dan umroh, tabungan hari raya, tabungan manasuka harian Mudharobah, simpan pinjam Mudharobah, simpanan berjangka.

Kedepan sebut Arjuna, para pengurus ini, perlu merubah mintset dalam mengelola koperasi. Termasuk dalam persoalan komunikasi yang dibangun dengan sesama pengurus. Sehingga tidak ada kesan, jika koperasi tersebut milik sekelompok orang saja. Namun milik semua anggotanya.

Selain itu dia berharap dari kunjungan ini para pelaku koperasi bisa belajar banyak bagaimana untuk mengembangkan koperasi. Sehingga tidak hanya melulu dengan simpan pinjamnya, agar bisa mandiri.

Sumber : http://www.seputarukm.com/koperasi-perlu-kembangkan-wirausaha-agar-mandiri/#sthash.fYGPZWGn.dpuf

Selain Tas, Roman Indah Juga Menyediakan Jasa Papan Bunga dan Desain Grafis

Roman Indah yang merupakan salah satu Home Industri di Pandau Permai Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ini, tidak hanya menjual tas saja, tetapi juga bisa memesan papa bunga dengan nama Yolaris Florist.

Selain menerima pesanan papan bunga, Roman Indah juga bergerak dibidang percetakan seperti membuat plakat, kalung medali, maupun Mug digital printing.

“Kita disini juga ada ya buat plakat, kalung medali maupun mug, juga kita membuat papan bunga untuk kegiatan atau ucapan selamat. Tapi tetap tas merupakan produk utama kita,” ujar Manajer Pemasaran Devisi Riau Benny Ariandy SP.

Roman Indah berdiri pada tahun 1992 ini memang bergerak dibidang Pengerjaan Tas, Seni Rupa & Grafika. “Untuk produk unit tas  biasa untuk seminar, lokakarya, pelatihan, kongres maupun muktamar. Sedangkan map untuk Wisuda, sertifikat, dll,” jelas Benny.

Sementara untuk produk unit seni rupa adalah
plakat wisuda, plakat seminar, cendera mata, pin, lencana logo kantor dengan bahan fiber glass, gantungan kunci, spanduk, souvenir pernikahan, dan lain lain.

Untuk produk grafika yakni desain grafis, percetakan, ID-Card, Call-Card, sertifikat, piagam, Block Note, undangan, dan lain-lain.
Untuk harga plakat sendiri tergantung dari jenis dan bentuknya sedangkan untuk papan bunga dihargai Rp 170ribu untuk satu gandeng dan Rp 85 ribu untuk satu papan bunga.

“Untuk plakat dan lainnya beda tempat dari tempat produksi tas biar tidak kacau. Kalau untuk pesan tas bisa disini atau jika ada yang di Padang bisa langsung disana,” jelasnya lagi.

Untuk satu an harga tas di Ramon Indah dijual dengan harga Rp 125ribu dan jika ambil banyak Rp 85ribu/tas. “Untuk bahan kita pakai yang dijual sumbar dari Bukit Tinggi dan Padang. Dalam satu hari kita bisa membuat 15tas, tapi tergantung musiman juga,” ungkapnya.

Bagi anda yang ingin membeli produk buatan dari Roman Indah, anda bisa datang langsung  ke jalan Puskoppar No 04 Pandau Permai dan di jalan Kempas Raya No 36 Pandau Permai (Samping Masjid Syuhada), Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. No hp 081363511443 (Benny Adriandy Sp) atau di No 0761-7017133.

Untuk di Sumbar bisa datang langsung di Jalan Gurun Laweh Nan XX No 2-3-4 Lubuk Begalung Padang dan Jalan Aur Duri IV No 11 (depan Klinik Utama Telkom) Padang.

Sumber : http://www.seputarukm.com/selain-tas-roman-indah-juga-menyediakan-jasa-papan-bunga-dan-desain-grafis/#sthash.sJq3wjT9.dpuf

Sudah Siapkah Bisnis Indonesia Menghadapi AEC 2015?

Bisnis di Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar tahun depan. Ya, Indonesia akan dihadapkan pada perdagangan bebas ASEAN Economic Community (AEC 2015).

Tahun 2015 akan ditandai sebagai pasar yang baru, dengan berbagai kesempatan baru bagi perusahaan-perusahaan, termasuk di Indonesia. AEC akan mengubah ASEAN menjadi wilayah dengan pergerakan bebas pada tiap-tiap komoditi bisnis, termasuk barang dan jasa, investasi, tenaga terampil, hingga arus modal.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah UKM terbesar, juga memiliki keuntungan pada era ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita siap?

Megawaty Khie, Managing Director SAP Indonesia, memaparkan beberapa fakta bahwa kompleksitas masih menjadi permasalahan utama bagi bisnis di Indonesia maupun dunia. Jumlah data yang semakin hari semakin besar, kira-kira akan mencapai 40 zetabytes pada tahun 2020, turut menambah permasalahan bagi pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis strategis.

Sedangkan, untuk menghadapi tumbuhnya kompleksitas, 72% investasi bisnis digunakan untuk menjaga sistem yang telah ada agar tetap berjalan. Artinya, hanya 28% (dan sering kali di bawahnya) investasi digunakan untuk sesuatu yang baru, untuk berinovasi, untuk membuat kita lebih kompetitif, atau untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan

Sumber : http://www.seputarukm.com/sudah-siapkah-bisnis-indonesia-menghadapi-aec-2015/#sthash.pDEijSay.dpuf

Siap-Siap! Waralaba dan Ritel Asing Segera Serbu Indonesia

JAKARTA – Pengusaha waralaba dan ritel dalam negeri harus bersiap-siap jelang persaingan pasar bebas pada MEA mendatang. Bidang yang sangat diminati pengusaha asing yakni kuliner dan fashion.

Account Manager Business Department Perbadanan Nasional Berhad Malaysia, Hanisah Abu Hasan mengaku telah membawa 10 merek waralaba asal negara mereka untuk bersaing dan membidik potensi pasar nasional yang besar. “Sepuluh jenama franchise kami sudah siap bersaing, karena kami melihat ada potensi pasar yang sangat besar untuk dapat diraih di Indonesia,” katanya.

Bidang usaha yang ditawarkan 10 merek waralaba negara tetangga ini menurut Hanisah didominasi waralaba kuliner. Menurutnya usaha kuliner asal negara mereka dapat dengan mudah diterima konsumen karena rasa makanan yang ditawarkan sama dengan makanan lokal.

Sementara itu, Assistant Secretary General Philippines Retailers Association Ana Marie menyebut, pihaknya siap masuk ke pasar ritel di Tanah Air dengan memboyong sembilan merek ritel fashion asal negara mereka.

“Kami menilai, Indonesia dengan total penduduk sekitar 240 juta orang, punya potensi pasar yang sangat besar dan dari total penduduk Asean sudah mencapai sekitar 40%. Jadi kami optimistis bisa bersaing di tengah pertumbuhan masyarakat kelas menengah Indonesia yang terus bertambah,” katanya.

Sumber : http://www.seputarukm.com/siap-siap-waralaba-dan-ritel-asing-segera-serbu-indonesia/#sthash.QPPF5poq.dpuf

Mendag akan Perkuat Laboratorium Uji Mutu Produk

Menteri Perdagangan (mendag) Rachmat Gobel berencana memperkuat laboratorium uji mutu produk supaya konsumen Indonesia dapat terjaga kesehatannya. Hal tersebut merupakan persiapan pertama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. “Pertama, bagaimana kita bisa menjaga konsumen Indonesia dari segi keselamatan dan kesehatannya,” kata Gobel di Jakarta, Senin (22/12/2014).

Menurut Gobel, saat ini banyak sekali produk dan barang yang beredar di pasar Indonesia, baik buatan dalam maupun luar negeri, tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Hal tersebut akan merugikan konsumen lndonesia, jika peredaran barang tidak sesuai standar itu tidak diseleksi seketat mungkin.

“Inilah upaya yang akan kami lakukan. Untuk itu kami memperkuat laboratorium uji mutu produk-produk impor untuk kedepan,” tukas Rachmat. Uji laboratorium tersebut tidak hanya untuk produk impor, tapi industri dalam negeri juga harus dibenahi. Dengan pembenahan industri dalam negeri, nantinya akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri juga.

Kementerian Perdagangan sendiri saat ini telah mendata jumlah produk primer sebesar 65 persen, sedangkan produk manufaktur sebesar 35 persen. Hal tersebut diprediksi akan berubah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini.
Nantinya, produk tersebut akan berubah, dengan komposisi produk manufaktur sebesar 65 persen, sedangkan produk primernya 35 persen. “Artinya, produk-produk hortikultura pangan yang selama ini kita ekspor, bagaimana agar bisa memberikan nilai tambah,” pungkas Rachmat.

Sumber : http://www.seputarukm.com/mendag-akan-perkuat-laboratorium-uji-mutu-produk/#sthash.cxEu9dOl.dpuf

Dukung Pengembangan UMKM, Bank Agris Gandeng Nurbaya Initiative

Jakarta - Bank Agris bersama Nurbaya Initiative mendukung pengembangan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan peningkatan penjualan melalui transaksi online. Kali ini kerja sama dilakukan dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan teknologi bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Wakil Direktur Utama Bank Agris, Nathan Christian menuturkan, salah satu upaya yang dapat ditempuh perbankan Indonesia dengan menyalurkan kredit ke sektor UMKM. Di era digital yang maju seperti sekarang, platform e-commerce tentu sangat mendorong penyaluran kredit melalui perbankan kepada seluruh pelaku UMKM. “Tentu akan dapat meningkatkan penjualan transaksi online di dalam negeri dan luar negeri.

Hal senada dikatakan Founder Nurbaya Initiative, Andy Sjarif. “UMKM adalah tulang punggung negara ini. Memberikan akses mereka untuk berjualan online adalah kewajiban kita semua yang ingin membantu membesarkan para UMKM di Indonesia. Dengan perjanjian ini saya melihat Bank Agris jelas memiliki komitmen,” ujar Andy.

Pembiayaan modal kerja diberikan kepada seluruh pelaku UMKM yang sudah menjadi nasabah. Pelaku usaha ini yang akan menjadi anggota proyek percontohan di empat kota di wilayah Jawa antara lain Solo, Semarang, Bandung dan Surabaya.

Diharapkan kerja sama ini mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM. Bank Agris dibantu oleh Nurbaya Initiative dalam memfasilitas calon-calon debitur, dengan monitoring kegiatan usaha dari para pelaku UMKM yang mendapatkan modal kerja, dan kunjungan ke tempat usahanya.

“Sehingga kami tetap dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit,” ujar Nathan, seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Senin (15/12/2014).

Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional Bank Agris, Vera Afianti menambakan, kerja sama ini secara tidak langsung, Bank Agris juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif dan financial inclusion.

Sumber : http://www.seputarukm.com/dukung-pengembangan-umkm-bank-agris-gandeng-nurbaya-initiative/#sthash.mb9pTX9T.dpuf

E-Commerce Indonesia Menuju AFTA 2015

Jakarta, untuk kali kelimanya, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) kembali mengadakan seminar yang kali ini mengangkat tema “E-Commerce Indonesia Menuju AFTA 2015″.

Seminar tersebut diahadiri oleh beberapa pembicara antara lain Daniel Tumiwa, Rudy Ramawy, Srie Agustina dan beberapa pembicara dari Google dan Adobe serta dari perusahaan yang terkait dengan usaha E-Commerce. Dalam seminar tersebut idEA memabahas beberapa topik antara lain sosialisasi perdagangan bebas (AFTA) dan meningkatkan kompetensi E-Commerce Indonesia.

Seminar dibuka secara simbolik oleh ibu Srie Agustina, selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. “akan banyak tantangan yang akan kita hadapi saat memasuki AFTA 2015″ tutur Daniel Tumiwa, kamis 4/12/14. Shinto Nugroho selaku Head OF Public Policy and Goverment Relations, dari google Indonesia menambahkan “indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk industri e-commerce”.

Karena 77% masyarakat telah percaya untuk melakukan transaksi secara online. masyarakat Indonesia lebih memilih Fashion untuk membeli online. Dari survei yang dilakukan masyarakast lebih nyaman dan percaya untuk berbelanja secara online. “lihat barangnya, bayar dirumah, tunggu barangnya dirumah, tidak perlu harus macet-macetan dan memakan banyak waktu” kata Rudy Tumiwa.

Asosiasi E-commerce Indonesia dibentuk sebagai wadah bagi para pemain industri e-commerce negeri ini untuk berinteraks dengan sesama pemain juga untuk menyiapkan strategi bersaing pada pasar global dan mempersiapkan diri menghadapai asean free tread area (AFTA) 2015.

Sumber : http://www.seputarukm.com/e-commerce-indonesia-menuju-afta-2015/#sthash.xaeKfmOO.dpuf

SMESCO : Expo Pembiayaan KUMKM 2014

Jakarta–Kementerian Koperasi dan UKM menggelar acara Expo Pembiayaan 2014. Acara ini dihadirkan oleh Sesmeneg dan para pejabat Eselon I dan II Kementerian Koperasi dan UKM, Para Pimpinan Perbankan, Para Pimpinan Lembaga Keuangan Non Bank, Para Ketua Asosiasi yang membidangi Perbankan, Penjaminan Kredit dan Asuransi Pengurus Koperasi Simpan Pinjam. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 26-27 November 2014 di Gedung Smesco, Jakarta.

Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah serta menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan Koperasi dan UMKM yang merupakan jumlah mayoritas pelaku usaha nasional menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan usaha dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran.

Saat ini jumlah koperasi tercatat sebanyak 200.808 unit dengan jumlah anggotanya mencapai 34,7 juta orang dengan latar belakang profesi beragam dari karyawan, guru, petani, nelayan, dan buruh yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Koperasi juga terbukti mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 417.891 orang. Dari jumlah koperasi tersebut, terdapat 109.044 unit koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam koperasi dengan pinjaman yang diberikan 66,31 triliyun rupiah dan asset 83,56 triliyun rupiah yang disalurkan kepada ribuan nasabah.

Dengan demikian dari sisi populasi koperasi simpan pinjam merupakan mayoritas terbesar. Data tersebut, juga menunjukan bahwa usaha simpan pinjam koperasi merupakan usaha yang memutar omset terbesar dari jenis koperasi yang ada. KSP telah berkembang dengan pesat seiring dinamika perkembangan sektor keuangan dan lingkungan bisnis di Negara kita.

Sumber : http://www.seputarukm.com/smesco-expo-pembiayaan-kumkm-2014/#sthash.mrtUjAPb.dpuf

Menteri Puspayoga Luncurkan Galeri Indonesia WOW!

JAKARTA–Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga bersama dengan Founder dan CEO MarkPlus Hermawan Kartajaya meluncurkan Galeri Indonesia WOW! dalam konser Indonesia WOW! yang berlangsung di Jakarta, Kamis (11/12/2014) malam.

Peluncuran tersebut didahului dengan Deklarasi Indonesia WOW! yang diikuti oleh sejumlah perusahaan, instansi dan institusi diantaranya Martha Tilaar, Kompas Gramedia Group, Microsoft Indonesia, Telkom, BCA, BRI, Tokopedia, SMESCO dan Indonesia Fashion Week. “Hari ini kita mau melakukan deklarasi kecil-kecilan saja,” kata Hermawan.

Galeri tersebut nantinya akan menampung KUKM terpilih untuk dibina oleh para kurator yang kompeten di masing-masing bidang seperti seni kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, kuliner dan musik.

“UKM jumlahnya 57 juta di Indonesia dan 98% dari pelaku usaha adalah UKM, sehingga kita harus dapat memberi porsi kepada UKM,” kata Puspayoga.

“Saya berterimakasih kepada para sponsor UKM karena jika UKM-nya bagus dan berhasil, kemajuan ekonomi juga akan bagus,” tambahnya.

Galeri Indonesia WOW akan berada di Gedung Small and Medium Enterprise and Cooperatives (SMESCO) sebagai pusat promosi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. “Kita targetkan galeri ini sekitar pertengahan tahun akan jadi,” kata Hermawan.

“Di sana akan bertemu para anak muda, akan ada panggung dan tempat kreatifitas bagi para UKM, kalau biasanya tiap minggu ada car free day, nantinya akan ada creativity day,” lanjutnya.

Gedung ini akan menjadi tempat kolaborasi ekonomi kreatif antara tiga komponen artist, business, & governement (ABG). “Indonesia WOW!, Gerakan Indonesia WOW!, Galeri Indonesia WOW!,” teriak Hermawan menutup Deklarasi Indonesia WOW!

Sumber : http://www.seputarukm.com/menteri-puspayoga-luncurkan-galeri-indonesia-wow/

HARI BELANJA NASIONAL: Digelar Hari Ini, 78 E-Commerce Tawarkan Diskon Besar-besaran

JAKARTA—Sebanyak 78 e-commerce akan menggelar berbagai penawaran menarik bagi para pelanggannya, mulai dari diskon hingga promo lainnya selama 24 jam di Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) hari ini. Ke-78 e-commerce ini terbagi atas beberapa kategori mulai dari gaya hidup, fesyen, gadget, dan eletronik, travel, F&B hingga properti.

“Di Indonesia, e-commerce, kami sedang mengubah nasib retailer. Di Indonesia, yang sudah punya toko online ingin buka toko offline. Lalu yang sudah punya toko offline ingin buka toko online. Mungkin 2015 adalah tahunnya,” ujar SVP Marketing and Business Development Lazada Indonesia, Andry Husain, dalam konferensi pers di Jakarta.

“Akan ada banyak sekali orang Indonesia yang pertama kali belanja online. Tugas kami mengantarkan kesan pertama yang bagus. Pastikan customer dapatkan pelayanan terbaik,” kata dia.

Berbagai promo yang akan digelar besok, di antaranya diskon mulai dari 12-80 persen, voucher potongan harga, promosi beli satu gratis satu, hingga hadiah tiket pesawat ke luar negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Veritrans Budi Gandasoebrata mengatakan, berpartisipanya 78 e-commerce dalam Harbolnas besok menandakan pertumbuhan yang sangat pesat industri ini di Indonesia.

“Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah pelaku e-commerce meningkat mulai dari enam buah, 20 hingga 78 buah saat ini, menunjukkan pertumbuhan industri e-commerce yang sangat pesat di Indonesia,” kata dia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai e-commerce yang berpartispasi di Harbolnas besok, dapat dilihat di

Sumber : http://www.seputarukm.com/hari-belanja-nasional-digelar-hari-ini-78-e-commerce-tawarkan-diskon-besar-besaran/#sthash.GUSBDlQW.dpuf

Jabar Kejar Target Wirausahawan Baru

BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mencetak 1.000 wirausahawan pada tahun 2015 untuk menyokong program pencetakan 100.000 wirausahawan baru dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Ferry Sofwan Arief mengatakan untuk mengejar target tahun 2015 itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan  Menengah (KUMKM) menjadi koordinator dibantu oleh 11 dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ferry menjelaskan proses seleksi calon wirausahawan baru itu telah dimulai sejak Kamis (27/11) hingga Selasa (2/12) mendatang. “Pesertanya dari 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat, penyeleksiannya akan dilakukan pada 5 kota, yaitu Bogor, Purwakarta, Cirebon, Tasikmalaya, dan Bandung,” katanya.

Menurut Ferry, proses seleksi di lima kota itu merupakan upaya perluasan peserta program sebab pada tahun sebelumnya seleksi hanya dilakukan di Kota Bandung. Ferry mengatakan, target tahun 2015 tersebut jauh lebih banyak dari tahun 2014 yang telah melatih dan mencetak 150 orang wirausahawan baru. Peserta pelatihan tahun 2014 nantinya akan diberikan reward  pada akhir tahun ini oleh Pemprov Jabar.

Dia menjelaskan untuk mencapai tahap akhir program, peserta akan menjalani proses sebanyak tiga tahap. “Tahap pelatihan pertama berupa pelatihan kewirausahaan dan pembentukan kelompok usaha, tahap kedua penyusunan proposal, dan tahap ketiga peserta akan magang pada pelaku usaha yang sudah berhasil sebagai pendamping. Semua dilakukan selama tujuh hari,” ungkapnya.

Pada prosesnya, katanya, para peserta dilatih dengan mengarahkan mereka ke berbagai jenis usaha, seperti usaha kelompok makanan, minuman, alas kaki, anyaman, konveksi, dan online. Para peserta dibebaskan memilih kelompok usaha sesuai minat.

Ferry menyebutkan nama-nama peserta yang terpilih akan mendapatkan bantuan modal Kredit Cinta Rakyat di Bank BJB. Dia mengatakan warga yang ingin menjadi peserta dapat mendaftar secara online atau mendaftar langsung ke dinas yang berada di Bogor, Purwakarta, Cirebon, Tasikmalaya, dan Bandung.

Proses pendaftaran pun cukup sederhana, yaitu dengan mengisi formulir, menyerahkan fotokopi KTP sebagai WNI dan surat keterangan sehat. Adapun persyaratan bagi peserta antara lain telah berusia 18 tahun sampai usia 50 tahun atau masuk pada rentang usia produktif.

Untuk pendidikan terakhir, diberikan kesempatan pada warga yang hanya memiliki ijazah SMP. “Ini merupakan suatu terobosan untuk menambah angka wirausahawan, karena pada tahun sebelumnya syaratnya adalah minimal berijazah SMA. Hal tersebut juga disesuaikan dengan pedoman umum pencetakan wirausahawan baru,” ucap Ferry.

Sumber : http://www.seputarukm.com/jabar-kejar-target-wirausahawan-baru/#sthash.UBTU6etq.dpuf

Kadin Komit Bangun UKM Di Kawasan Pelosok Tanah Air

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Koperasi dan UKM mendirikan UKM di kawasan pelosok dan perbatasan Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulistyo mengatakan komitmen pendirian UKM di kawasan perbatasan menjadi salah satu rekomendasi Kadin Indonesia dalam Rapimnas 2014.  “Kami ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat di perbatasan, agar tidak terjadi ketimpangan,” kata Suryo, Senin (8/12/2014).

Saat ini jumlah UKM mencapai lebih dari 60 juta usaha yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Kontribusi UKM terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) pada 2012 mencapai 57% dan mampu menyerap lebih dari 100 juta tenaga kerja.  “Program ini sudah berjalan. Kadin juga rutin mengunjungi perbatasan bersama Kemendagri dan Kementerian PDT,” ujarnya.

Sumber : http://www.seputarukm.com/kadin-komit-bangun-ukm-di-kawasan-pelosok-tanah-air/#sthash.CNmMsrPj.dpuf

Izin Usaha UKM Dipermudah, Ini Pemangkasan Yang Dilakukan Menteri AAGN Puspayoga

JAKARTA – Izin usaha pelaku usaha mikro dan kecil dipermudah melalui pemangkasan birokrasi dan ekonomi berbiaya tinggi. “Mempermudah izin pelaku usaha mikro dan kecil ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2014 (tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara),” kata Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga, setelah Rapat Koordinas Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Selasa (9/12).

Dia menjelaskan hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian usaha termasuk memotong birokrasi dan membebaskan pungutan. Untuk kepentingan itu pihaknya memperkuat koordinasi dengan dinas-dinas di daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. “Itu semua nanti dikoordinasikan, karena nanti yang akan melaksanakan itu adalah camat, lurah/kepala desa,” katanya.

Sampai saat ini pihaknya mulai bergerak untuk melaksanakan fungsi koordinasi tersebut. Dia mengatakan bahwa nantinya camat ataupun lurah/kepala desa itulah yang akan memberikan izin usaha kepada pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan kriteria tertentu.

“Nantinya pelaku usaha mikro kecil akan mendapat izin usaha berupa kartu yang bisa digunakan untuk mengakses permodalan, ke depan akan begitu,” katanya. Kartu itu pula yang menandakan pelaku usaha mikro dan kecil tidak lagi dikenai biaya dan bebas pajak termasuk birokrasi yang telah dipangkas.

Sumber : http://www.seputarukm.com/izin-usaha-ukm-dipermudah-ini-pemangkasan-yang-dilakukan-menteri-aagn-puspayoga/

Dell DR4000, Storage Untuk UKM Dengan Harga Terjangkau

Melihat banyaknya organisasi dan kelompok usaha berskala kecil dan menengah di Indonesia, Dell memperkenalkan storage DR4000 untuk solusi backup berbasis disk.  DR4000 mengkombinasikan performa backup berbasis disk dengan kemampuan deduplikasi dan kompresi yang inovatif.

Kemampuan-kemampuan itu menghilangkan beberapa salinan data yang sama secara otomatis dan memungkinkan pelanggan menyimpan data secara online lebih lama. Dengan menyimpan data online lebih lama sebelum dipindahkan ke archive storage, pelanggan secara lebih mudah dapat mengalokasi dan mendapatkan kembali data penting sehingga lebih efisien dan mengurangi biaya pengeluaran infrastruktur storage.

DR4000 tersedia dalam kapasitas 35 TB, 70 TB atau 130 TB dan memiliki fitur-fitur inline deduplication dan compression, deduplicated replication, advanced data protection, dan non-disruptive deployment.

Untuk masalah harga, pihak Dell menjamin harganya akan sangat terjangkau, diharapkan Storage Dell DR4000 ini bisa membantu perkembagan UKM di Indonesia.

Sumber : http://www.beritateknologi.com/dell-dr4000-storage-untuk-ukm-dengan-harga-terjangkau/

Menteri Susi Minta UKM Tak Perlu Urus Izin Usaha

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, agar dapat bersaing saat pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, maka kualitas pelayanan publik di Indonesia harus segera diperbaiki, terutama dalam hal perizinan.

“Jadi kalau ingin pebisnis Indonesia bisa bersaing di pasaran ASEAN, kita harus bikin mereka kuat dengan support policy dan pelayanan,” ujar Susi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2014).

Dia mencontohkan, salah satu sulitnya perizinan di Indonesia, yaitu soal perizinan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang seharusnya tidak perlu ada.

“Izin yang tidak perlu untuk pelaku usaha, kenapa UKM hrus bikin izin. kalau Orang mau jualan pisang kenapa harus bikin SIUP (surat izin usaha perdagangan), bikin licence. When the people want to do something untuk negara, jangan buat mereka menunggu, mengemis. Jadi kesadaran ini yang harus tumbuh di lini birokrasi kita. Berikan izinnya,” jelas dia.

Susi Pudjiastuti juga mengaku heran saat sebuah instansi menyatakan, proses perizinan berlangsung lama karena kekurangan petugas. Padahal, jika tidak punya petugas yang cukup, harusnya perizinan tersebut tidak perlu melalui banyak petugas, tetapi cukup diproses oleh satu petugas saja.

“Sudah kekurangan staf, masih nambah kerjaan. Semua kita mesti to do thing fast untuk melayani, make people happy. Kalau Saya nggak happy, loyo badannya nggak ada kekuatannya. Orang-orang di perikanan dulu bilang, kalau ada ibu kami senang. Keranjang ikan 30 kg terasa ringan. Jadi anything what it has to be done, give it to them. Bukan dipermudah izin, kita berikan izin,” kata Susi.

Bahkan menurut Susi, jika perbaikan pelayanan ini harus menjadi kampanye nasional. Hal ini yang dilakukan oleh negara maju seperti Singapura.

“Jadi hal-hal seperti ini harus mulai dikampanyekan. Di Singapura, ada smiling campaign, di kita service campaign, harus friendly service,” tandasnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2142784/menteri-susi-minta-ukm-tak-perlu-urus-izin-usaha

Telkom “Shop-Box” solusi permudah UKM kembangkan bisnis

JAKARTA – PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) meluncurkan produk “Shop-Box” layanan yang dapat mempermudah pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam menjalankan bisnis dengan memanfaatkan konektivitas dan aplikasi registrasi secara terintegrasi.

“Layanan ShopBox ini wujud komitmen Telkom untuk selalu mengembangkan UKM Indonesia menjadi UKM mandiri, hebat dan handal,” kata Direktur Enterprise Bussiness (EBIS) Telkom, Muhammad Awaluddin, di Jakarta, Jumat.

Menurut Awaluddin, Shop-Box berisi perangkat teknologi seperti modem speedy, aplikasi smartbisnis, dan aplikasi “BosToko”.

BosToko merupakan aplikasi yang dapat melakukan secara online, mulai dari penjualan barang/produk, monitoring dan pencatatan transaksi, monitoring data di berbagai cabang, pencatatan data pelanggan, hingga sistem penggajian karyawan.

“Penggunaan Shop-Box sangat praktis dan mudah karena cukup mengaktifkan perangkat yang ada secara “plug and play”, maka UKM dapat memanfaatkan berbagai fitur yang dibutuhkan,” ujar Awaluddin.

Selain kemudahan, Telkom juga menawarkan harga yang terjangkau bagi pelaku UKM, dengan paket akses internet 1 MBps plus aplikasi dan layanan lainnya cukup Rp200.000/bulan.

Untuk tahap awal ujarnya, Shop-Box melayani sentra UKM kuliner seperti Kemang Food Garden dan Pasar Santa, Jakarta yang selanjutnya diperluas pada area layanan pada sentra-sentra bisnis lainnya.

Pada kesempatan itu, sebanyak 20 gerai kuliner dari 30 gerai Cafe Kemang Food Garden milik artis Baim Wong dan Cut Memey ini membeli Shop-Box.

Pada bulan pertama Desember 2014, Telkom menargetkan 100 paket Shop-Box akan disebar kepada di dua kawasan tersebut, selanjutnya dicanangkan 20.000 paket produk selama tahun 2015.

Awaluddin menuturkan, untuk pengembangan layanan Shop-Box tersebut, Telkom mengalokasikan investasi sebesar Rp4 miliar.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/467837/telkom-shop-box-solusi-permudah-ukm-kembangkan-bisnis

Telkom targetkan sejuta pelaku UKM gunakan Zapa Mobile Apps

JAKARTA- Telkom baru-baru ini meluncurkan aplikasi Zapa Mobile Apps untuk para pelaku UKM dan menargetkan satu juta pelaku UKM pada 2015.

“Kami optimis karena di directory sudah ada 1 juta UKM,” kata Muhammad Awaluddin, Direktur Enterprise & Business Service Telkom, saat peluncuran Zapa Mobile Apps, Senin, (3/11).

“Tetapi yang aktif menggunakan baru 300.000. Maka dari itu, kami ingin mendorong 700.000 lainnya.”

Ia menimpali, “Kami ingin mendorong dan memfasilitasi pelaku UKM yang selama ini, mungkin, sudah atau masih dalam tahap mencoba memanfaatkan layanan internet, benar-benar merasakan peningkatan dalam bisnisnya. Menuju UKM Hebat tentunya.”

Zapa tersedia untuk OS Android. Aplikasi ini bisa langsung digunakan asal memiliki satu akun media sosial seperti Facebook atau Twitter.

Selain para pelaku UKM, aplikasi ini juga diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia yang baru ingin memulai usaha kecil dan menengah.

Sumber :  http://www.antaranews.com/berita/462197/telkom-targetkan-sejuta-pelaku-ukm-gunakan-zapa-mobile-apps

Pemerintah siapkan RUU Koperasi baru

MEDAN- Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi yang baru pasca-dibatalkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi (MK)  beberapa waktu lalu.

“Saat ini sedang kami persiapkan RUU Koperasi yang baru,” kata Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke 67 pada 15 Juli 2014 di Lapangan Benteng Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selasa.

Ia mengatakan keberadaan UU baru perlu untuk menyesuaikan payung hukum lama yakni UU Nomor 25 Tahun 1992 dengan perkembangan zaman.

Apalagi pihaknya memantau saat ini sangat diperlukan langkah revitalisasi dan pengawasan khususnya terhadap koperasi yang menyalahgunakan fungsi dan tujuan koperasi.

“Salah satu antisipasi adalah melalui UU Nomor 17 Tahun 2012 yang mengharuskan dibuat lembaga Pengawas Koperasi, namun UU tersebut dibatalkan oleh MK jadi kami sedang terus persiapkan RUU yang baru,” katanya.

Ke depan menurut dia koperasi harus terus dikembangkan khususnya dari sisi peningkatan kuantitas dan kualitas.

Ia menambahkan peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi terbukti mampu berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat.

“Peningkatan kualitas Koperasi Indonesia bahkan telah diapresiasi oleh International Cooperative Alliance (ICA),” katanya.

Pada kesempatan puncak peringatan Hari Koperasi 2014 hadir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; Pimpinan Lembaga Tinggi Negara; Anggota MPR-RI, DPR-RI dan DPD-RI; Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Duta Besar Perwakilan Negara sahabat; Para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia; Perwakilan Lembaga Internasional Direktur ICA untuk Asia Pasifik, dan anggota gerakan koperasi se-Indonesia.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/444161/pemerintah-siapkan-ruu-koperasi-baru

SVLK Pakai Sistem Baru, Audit Untuk IKM Bakal Diperketat

JAKARTA— Meski industri hilir akan segera dibebaskan dari mandatori Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Kementerian Perdagangan memastikan bakal memperketat audit guna memastikan legalitas bahan baku kayu yang digunakan industri kecil menengah (IKM).

Apalagi, dengan dibebaskannya IKM dari kewajiban mengantongi SVLK, mereka hanya perlu menggunakan sistem ‘Self Declaration’ bahwa kayu yang mereka gunakan legal. Deklarasi itulah yang akan diperketat pengawasannya.

“Nanti kebenaran Self Declaration bisa melalui sistem audit. Yang penting sekarang ekspor tidak terganggu dan SVLK juga tetap ada, tapi disederhanakan. Sistem Self Declaration ini sudah disetujui 3 menteri,” kata Dirjen Daglu Partogi Pangaribuan

Sistem Self Declaration diharapkan menjamin para IKM produk kayu menggunakan bahan baku dari pemasok kayu di sektor hulu sudah ber-SVLK. Melalui penyederhanaan itu, Kemendag juga memberikan pembinaan dan advokasi.

“Untuk IKM akan diaudit sambil kami bina. Nanti baru masuk ke SVLK secara penuh. Ini kan memberikan kesempatan bagi mereka untuk paling tidak tahu tentang peraturan ini tanpa harus terganggu ekspornya. Pelan-pelan.”

Menurut Partogi, jika IKM melanggar ketentuan tersebut, izin usaha mereka akan dicabut. “Demikian juga pemasoknya, jika mereka mereka deklarasi tidak benar, izinnya dicabut, karena itu kayu dari kayu rakyat, pemasok dari kayu rakyat kan dia deklarasi sendiri.”

Kewajiban soal SVLK tercantum dalam Peratruan Menteri Perdagangan No.81/2013. Kewajiban mengantongi sertifikat yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu RI di pasar internasional itu sejatinya diterapkan secara utuh per 1 Januari 2015.

Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Soenoto menegaskan pihaknya menolak penetapan tenggat tersebut dan meminta pemerintah untuk mencabut mandatori SVLK bagi industri hilir.

Dia beralasan, apabila dipaksakan, mandatori SVLK tersebut justru akan menekan ekspor produk kayu hingga 80%. Apalagi, sambungnya, permintaan luar negeri untuk produk kayu ber-SVLK masih sangat rendah.

Berdasarkan data AMKRI, total ekspor furnitur pada tahun lalu mencapai US$1,74 miliar dengan volume 559.715 ton. Adapun, importir utamanya berasal dari Amerika Serikat sebesar 35,68% dan Jepang 13,82%.

Hingga saat ini, Soenoto mengatakan baru sekitar 20% dari total pengusaha mebel yang berhas mengantongi SVLK. Selain karena biaya yang mahal mencapai Rp30 juta, lembaga survei yang dapat melayani proses sertifikasi juga terbatas.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141202/12/379103/svlk-pakai-sistem-baru-audit-untuk-ikm-bakal-diperketat

Di Sumsel Dibikin Tempat Curhat Bagi UMKM

PALEMBANG – Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Sumatra Selatan kini memiliki klinik UMKM yang menjadi tempat konsultasi dan bimbingan bagi para pelaku agar dapat meningkatkan skala usahanya.

Ketua Forum Tenaga Pendamping (FTP) UMKM Sumsel Salama Sri Susanto mengatakan pihaknya membuka klinik UMKM untuk membantu para pelaku usaha.

“Klinik UMKM ini ibaratnya tempat curhat bagi para pelaku, terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil di mana mereka seringkali menemukan kendala untuk mengembangkan usaha,” jelasnya saat peresmian klinik UMKM di Jalan Macan Kumbang Raya, Palembang, Jumat (28/11/2014).

Salama mengatakan selain menyediakan layanan konseling dan bimbingan secara gratis, pihaknya juga memberikan pelatihan untuk para pelaku UMKM.

Menurutnya, siapa saja bisa mengunjungi klinik UMKM, termasuk pelaku usaha yang berada di kabupaten/kota di Sumsel.

“Nanti akan kami diagnosa dahulu masalah pelaku usaha itu apa lalu akan dicarikan solusinya sehingga usaha mereka bisa berkembang dan naik kelas,” ujarnya.

Sumber : http://news.bisnis.com/read/20141128/78/276253/di-sumsel-dibikin-tempat-curhat-bagi-umkm

 

Kini UKM Bisa Ikut Bisnis Jual Listrik

Jakarta - PLN membuka jalan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) ikut berperan untuk turut terlibat dalam bisnis produksi listrik. Hal itu juga didukung dengan penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2014 tentang pembelian listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana mengatakan, penerbitan Peraturan Menteri tersebut membuat harga listrik yang bersumber dari Pembangkit Biomassa dan Biogas sesuai dengan keekonomian sehingga bisa meningkatkan kepercayaan perbankan untuk meminjamkan uang.

“Selain harga lebih baik dulu Rp 975 kWh. Perbankan silakan diajak diuji keekonomiannya,” kata Rida.

Menurut Rida, peraturan tersebut sangat mendukung sektor UKM untuk berkecimpung memproduksi listrik dengan menggunakan sumber energi limbah.

“Terus terang pembatasan 10 Megawatt pun kalau diperhatikan sasaran kami UKM dan rupiah. Ini dedicated UKM, karena apa untuk 1 Mw butuh US$ 3 juta  investasi, kalau sekian mega, rasanya dengan angka segitu para UKM bisa masuk,” tutur Rida.

Rida menambahkan, untuk memproduksi listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) bisa mengambil sumber energi dari limbah industri yang mudah dijumpai.

“Bisa menggunakan limbah industri karet tapioka kertas, bisa kerja sama pemilik pabrik atau pabrik mengembangkan hilir, yang penting bisa membantu,” pungkasnya.

Rida mengungkapkan, harga dasar Feed in Tariff (FiT) PLTBm) adalah Rp 1.150 per kilo Watt hour (kWh) jika terkoneksi pada jaringan tegangan menengah atau Rp 1.500 per kWh jika terkoneksi pada jaringan tegangan rendah.

Sedangkan harga dasar FIT PLTBg Rp 1.050 per kWh jika harga dasar FiT terkoneksi pada jaringan tegangan menengah, dan Rp 1.400 per kWh jika terkoneksi pada jaringan tegangan rendah.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2122861/kini-ukm-bisa-ikut-bisnis-jual-listrik

Indonesia Gandeng Belanda Demi Promosikan Produk ke Benua Eropa

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Belanda kembali memperkuat kerjasama dalam rangka mempromosikan Produk asli Indonesia ke daratan Eropa.

Agenda promosi tersebut kembali digalakkan hari ini dalam acara Strategic Conference: Program Kerjasama dengan CBI MoFA Netherlands di Jakarta hari ini.

Strategic Conference bertujuan untuk membantu stakeholders terkait dapat memposisikan diri sebagai partner untuk mendukung peningkatan daya saing industri  kecil dan menengah (IKM) yang potensial, dalam upaya mereka untuk memasuki pasar internasional yang baru khususnya di Eropa.

“Strategic Conference juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan membahas tantangan pada sektor tertentu di dalam negeri, yang memungkinkan para pemangku kepentingan terkait dapat berkoordinasi lebih baik untuk mendukung daya saing dari IKM tersebut dan akses pasarnya di luar negeri,” tegas Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional (KII) Kemenperin Riris Marhadi dalam keterangannya, Rabu (26/11/2014).

Riris mengatakan, ruang lingkup kerjasama ini meliputi market intelligent, pembinaan ekspor, kegiatan pengembangan kelembagaan dan pertukaran informasi tentang perdagangan dan pembangunan kebijakan industri.

Pada saat ini, kedua lembaga tersebut, menyepakati untuk melakukan kerjasama pada bidang Engineering/Metalworking dan Food Ingredients. Program akan dilakukan 2013-2016 dan melibatkan setidaknya 20 perusahaan industri dari sektor food ingredients(seperti produk teh, kopi, olahan buah-buahan, dan lainnya) dan 17 perusahaan bidangengineering (seperti suku cadang otomotif, elektronik).

Diharapkan dari kerjasama ini, terjadi pertumbuhan ekspor pada sektor food ingredientssebesar 7 juta-9 juta euro selama periode 2013-2016, dan untuk engineering sector sebesar 8,5 juta euro.

Selain dengan Kementerian Perindustrian, pihak CBI Belanda juga telah membuat kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bersama-sama lembaga tersebut mendukung perusahaan IKM dalam meningkatkan ekspor produk mereka ke Uni Eropa dalam bidang Home Decoration & Home Tekstil, dan Fisheries.

Program kerjasama dengan CBI Belanda ini merupakan program terpadu yang melibatkan berbagai pihak antara lain UKM yang melakukan ekspor, importir, Business Support Organization (BSO) dan otoritas pemerintah terkait.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2139663/indonesia-gandeng-belanda-demi-promosikan-produk-ke-benua-eropa

Kadin Kucurkan Pinjaman Modal Rp500 Juta pada UKM Bengkulu

BENGKULU – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui lembaga pembiayaannya Palapa Nusantara Berdikari menyalurkan bantuan Rp500 juta kepada usaha kecil menengah (UKM) di Bengkulu.

Bantuan berupa pinjaman modal kerja tersebut diberikan kepada UKM yang telah berorientasi ekspor, sesuai dengan misi Kadin untuk mengembangkan potensi usaha daerah melalui dukungan dari sisi akses pembiayaan.

“Kontribusi UKM bagi penguatan ekonomi daerah sangat besar, sehingga semua pihak harus melakukan upaya-upaya penguatan UKM agar bisa meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing,” ujar Rosan P. Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perbankan dan Finansial di Bengkulu, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini, sektor UKM daerah sudah seharusnya kembali menjadi andalan penopang perekonomian nasional.

Untuk itu, penguatan UKM harus terus dilakukan, apalagi tiap daerah memiliki keunggulan tersendiri, sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat menyadari dan mempraktikkan kebijakan daerah yang business friendly.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141126/87/275603/kadin-kucurkan-pinjaman-modal-rp500-juta-pada-ukm-bengkulu

Kemenkop UKM Gelar Expo Pembiayaan 2014, Catat Tanggalnya

JAKARTA—Kementerian Koperasi dan UKM akan menggelar Expo Pembiayaan KUKM 2014. Pameran ini bertujuan memasyarakatkan berbagai produk pembiayaan bagi koperasi serta pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha.

Deputi Pembiayaan Choirul Djamhari mengatakan saat ini terjadi gap informasi antara kegiatan di lingkungan Kemenkop dan UKM seputar pembiayaan dan pengetahuan masyarakat. Dia menilai kegiatan ini mencoba menyatukan jurang pemisah tersebut.

“Selain memberi informasi, pameran ini juga bermaksud memperkenalkan aneka produk perbankan dan memberi bekal kepada pelaku koperasi dan UKM dalam bidang pembiayaan. UKM bisa bertanya segala informasi tentang pembiayaan usaha,” ujarnya di Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Lebih Lanjut, acara Expo Pembiayaan UKM 2014 juga merupakan peluang bagi koperasi simpan pinjam (KSP), lembaga permodalan masyarakat, dan lembaga perbankan untuk mempromosikan produknya yang selama ini belum populer di masyarakat. Lembaga pembiayaan yang mengikuti expo ini berjumlah 61 peserta, termasuk KSP dan 20 UKM mitra binaan dari beberapa bank.

“Kami ingin mempromosikan berbagai produk pembiayaan dari koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah ,” imbuhnya.

Mengusung tema Membimbing Anda Mendapatkan Modal Usaha, Kemenkop UKM juga menyiapkan acara lain yaitu konsultasi bisnis dan perpajakan UKM, pembiayaan ekspor, penjaminan kredit, talkshow dan workshop bisnis.

Expo Pembiayaan KUKM 2014 dibuka untuk umum dan dilaksanakan pada 26—27 November 2014 di Gedung SME Tower Jakarta.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141125/87/275305/kemenkop-ukm-gelar-expo-pembiayaan-2014-catat-tanggalnya

Koperasi Dijadikan Tempat Nongrkong Anak Muda

JAKARTA -  Kementerian Koperasi dan UKM mulai merintis berbagai program yang memungkinkan untuk menjadikan koperasi sebagai tempat “nongkrong” dan tempat belajar berwirausaha bagi kaum muda di Tanah Air.

“Pemerintah menyadari benar pentingnya kaum muda didorong dan dimotivasi untuk terus berkoperasi,” kata Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo di Jakarta, Minggu.

Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM memperkuat kerja sama dengan koperasi-koperasi berbasis anggota generasi muda termasuk Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo) dan Koperasi Mahasiswa (Kopma).

Prakoso mengatakan pihaknya bahkan memiliki program khusus untuk meningkatkan minat dan pemahaman perkoperasian di kalangan pemuda dan mahasiswa.

“Demi untuk mengembangkan, menumbuhkan dan memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Indonesia, segenap komponen bangsa mulai dari pelaku ekonomi, pelaku regulasi, serta masyarakat akademik, perlu bekerja sama dan berkoordinasi dalam satu kesamaan visi dan persepsi yaitu membangun daya saing bangsa dengan mengembangkan jiwa dan semangat perkoperasian dan kewirausahaan,” katanya.

Pihaknya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian termasuk di antaranya melakukan kegiatan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi pemuda dan mahasiswa yang pada 2014 dilaksanakan di delapan provinsi sebanyak 10 angkatan.

Delapan provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Lampung, dan Maluku.

Prakoso mengatakan kegiatan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi pemuda dan mahasiswa tersebut banyak mendapat sambutan yang baik dari para peserta yaitu pemuda dan mahasiswa karena bisa memberikan tambahan wawasan kepada mereka tentang perkoperasian.

“Banyak di antara peserta yang sebelumnya belum mengerti sepenuhnya apa itu koperasi dan bagaimana berkoperasi secara benar sesuai dengan ketentuan dan nilai dasar serta jati diri koperasi, setelah mengikuti kegiatan ini menjadi lebih memahami apa itu koperasi sesuai jati diri dan menimbulkan minat mereka untuk berkoperasi,” katanya.

Saat ini pemerintah mendorong generasi muda untuk menjadi wirausaha dan berkoperasi sebagai salah satu upaya strategis dalam menjawab permasalahan kurang tersedianya lapangan pekerjaan bagi para lulusan sekolah dan perguruan tinggi.

Data menunjukkan angka jumlah pengangguran lulusan sekolah menengah tingkat atas sebanyak kurang lebih 1.624.919 orang dan angka pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai kurang lebih 600.000 orang.

“Untuk itu pemerintah melalui berbagai program telah dan terus mendorong para pemuda dan mahasiswa agar bisa mengubah pola pikir mereka dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja alias berwirausaha dan berkoperasi,” katanya.

Menurut dia dengan berkoperasi atau berwirausaha ditunjang dengan kemampuan yang dimiliki generasi muda sekarang, diharapkan mereka dapat mengembangkan cita-cita dan ide mereka menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomi sekaligus membantu upaya pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Ia berpendapat koperasi sangatlah tepat dikatakan sebagai pusat pengembangan kewirausahaan dalam upaya mencetak para wirausaha yang tangguh, andal, mandiri dan berdaya saing global.

Sebab koperasi bisa menjadi pusat pengembangan attitude (sikap dan perilaku) wirausaha yang ditunjukkan melalui nilai-nilai dan prinsip serta jati diri koperasi.

Selain itu koperasi sangat bisa menjadi pusat pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, memberikan kesempatan dalam melaksanakan kewirakoperasian, baik itu usaha koperasi maupun usaha anggotanya.

Oleh karena itu, pemerintah bertekad menjadikan koperasi sebagai ajang gaul dan nongkrong generasi muda di Tanah Air di samping koperasi juga potensial menjadi wadah bahkan pusat peningkatan jaringan usaha yang tersusun sebagai mata rantai dan saling ketergantungan anggota dengan anggota lainnya, anggota dengan koperasi serta antarkoperasi yang saling terkait.

Lebih lanjut, ditambahkan, kaum muda melalui koperasi akan dilatih menjadikan wadah koperasi sebagai sarana memanfaatkan peluang bisnis.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141124/87/274980/koperasi-dijadikan-tempat-nongrkong-anak-muda

Pemerintah Biayai UKM Rp2 Miliar Per Kecamatan

JAKARTA -  Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga akan mendanai UKM Rp2 miliar per kecamatan sebagai salah satu program pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Salah satu program pengalihan subsidi BBM yang sedang kita godok adalah membantu pendanaan para pelaku UKM Rp2 miliar per kecamatan,” kata Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pihaknya sudah mendata ada sebanyak 250 kecamatan miskin di seluruh Tanah Air yang akan menjadi target dan sasaran dari program tersebut.

Program tersebut diharapkan bisa diterapkan mulai tahun depan.

“Kita sudah data ada 250 kecamatan miskin, itu yang akan kita usulkan untuk menerima bantuan,” katanya.

Saat ini pihaknya masih dalam tahap koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lain untuk merancang teknis penyaluran bantuan.

“Kami ingin ini bisa disalurkan melalui koperasi,” katanya.

Pasca-kenaikan harga BBM bersubsidi kementeriannya mendorong para pelaku UMKM untuk membentuk koperasi sebagai salah satu upaya untuk meredam dampak negatif kenaikan harga BBM.

Oleh karena itu, pihaknya menggandeng Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk membebaskan biaya pengurusan akta koperasi bagi pelaku usaha mikro.

Setelah berkoperasi, kata Puspayoga, pemerintah akan lebih mudah memberikan pendampingan, pembinaan, dan pemberian bantuan perkuatan modal kepada para pelaku usaha mikro.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141123/87/274848/pemerintah-biayai-ukm-rp2-miliar-per-kecamatan

Pemerintah Subsidi Pembuatan Akta Koperasi

JAKARTA– Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) akan memberikan subsidi dana bagi pelaku UMKM yang ingin membuat akta pendirian koperasi. Langkah ini dilakukan untuk menggiatkan eksistensi dan meningkatkan jumlah koperasi di Tanah Air.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia untuk menerbitkan akta koperasi baru bagi pelaku UMKM. Penandatangan nota kesepahaman antara Kemenkop UKM dan Ikatan Notaris Indonesia akan dilakukan Jumat (21/11/2014).

“Pemerintah lebih mudah mengawasi jika UMKM-UMKM naik kelas menjadi koperasi. Keuntungan lain, mereka bisa mendapatkan suntikan permodalan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB),” ujarnya di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Menurut Puspayoga, Ikatan Notaris Indonesia akan mengedarkan surat perihal subsidi penerbitan akta koperasi ke seluruh anggota yang ada di berbagai daerah. Nantinya, pelaku UMKM cukup membawa kelengkapan administrasi dan tidak perlu membayar tarif penerbitan akta koperasi.

“Besaran subsidi yang diberikan bervariasi dan sesuai dengan tarif pembuatan akta koperasi yang berlaku daerah masing-masing. Nilai maksimal yang akan ditanggung pemerintah berkisat Rp2,5 juta per UKM,” katanya.

Selain menggelontorkan dana subsidi penerbitan akta koperasi, Kemenkop UKM juga memberikan bantuan dana bagi 250 kecamatan miskin yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari program pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Setiap kecamatan akan mendapat suntikan dana sebesar Rp2 milyar. Dana tersebut akan digunakan untuk membantu pengusaha UMKM, yang terkena dampak kenaikan harga BBM, agar tetap bisa menjalankan proses produksi.

Ketua Umum Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) Sahala Panggabean menyambut baik niat pemerintah memberi subsidi dana untuk pendirian akta koperasi. Strategi ini bisa menjadi langkah awal mendorong pertumbuhan koperasi di Tanah Air.

Menurutnya, kebanyakan pelaku usaha mikro di Indonesia belum berbadan hukum karena merasa proses pembuatan berbelit-belit. Pamor koperasi juga tidak sepopuler badan hukum lain, misalnya PT, CV, dan Yayasan.

“Masih banyak pelaku UMKM merasa koperasi tidak cocok dengan perkembangan bisnis saat ini. Padahal manfaat yang didapat kala mereka menjadi koperasi sangat banyak, misalnya mendapat akses permodalan dari LPDB. Semangat koperasi juga merepresentasikan ekonomi kerakyatan,” imbuhnya.

Karena itu, dia meminta Kemenkop UKM untuk kembali menggiatkan sosialisasi koperasi ke masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Dia juga meminta pemerintah fokus menyalurkan dana bergulir dan memberikan bunga rendah untuk mengembangkan niat masyarakat untuk membangun koperasi.

Menurut data Kemenkop UKM, jumlah UMKM di Indonesia ada sebanyak 57,89 juta unit, atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha Nasional. Adapun, jumlah koperasi ada sebanyak 206.288 unit atau meningkat sebesar 31,45% sejak Tahun 2008.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141121/87/274471/pemerintah-subsidi-pembuatan-akta-koperasi

Kemenkop UKM Gelar KSP Awards 2014

JAKARTA — Kementerian Koperasi dan UKM menggelar penganugerahan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Awards 2014. Acara yang dilakukan tiga tahun sekali ini merupakan ajang apreasiasi bagi pelaku KSP yang tersebar di berbagai daerah.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Choirul Djamhari mengatakan acara KSP Awards bertujuan meningkatkan motivasi para pengelola KSP dan memberikan layanan prima kepada anggota.

“Kami membagi tiga klasifikasi KSP Awards 2014, yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Kredit (Kopdit), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dari 170 koperasi yang tersebar di 21 provinsi, dewan juri menetapkan 50 koperasi menjadi nominator,” katanya, Selasa (18/11/2014).

Koperasi tersebut akan memperebutkan gelar juara untuk 10 kategori a.l. pertumbuhan keanggotaan paling cepat, pelayanan pinjaman ke sektor produktif, pertumbuhan aset paling cepat, pemupukan modal sendiri terbesar, responsif terhadap perubahan lingkungan, memiliki sistem laporan keuangan terbaik, memiliki rasio keuangan terbaik, dan memliki koperasi sebagai mitra binaan.

Setelah melakukan penilaian, Dewan Juri menetapkan beberapa pemenang KSP Awards 2014 yaitu Koperasi Abdi Kerta Raharja Banten, KSP Nasari, dan lainnya.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan bagian terbesar dari jenis koperasi yang ada di Indonesia. Jumlah KSP per Desember 2013 mencapai 109.044 unit dengan total pinjaman sebesar Rp66,31 trilyun dan melayani 18,6 juta anggota. Adapun total koperasi di Indonesia mencapai 208.000 unit.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141118/87/273870/kemenkop-ukm-gelar-ksp-awards-2014

Jelang MEA, Koperasi Simpan Pinjam Tingkatkan Daya Saing

JAKARTA — Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) menghimbau para pemilik koperasi meningkatkan layanan kepada anggota. Hal ini dilakukan agar koperasi simpan pinjam (KJS) bisa bersaing dengan lembaga pembiayaan lain jelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Ketua Askopindo Sahala Panggabean mengatakan salah satu faktor yang mempersulit perkembangan KSJ adalah permodalan. Lantaran tak bisa memberi dana kepada anggotanya, ada beberapa koperasi akhirnya kalah bersaing dengan lembaga pembiayaan lain.

“Permodalan menjadi momok utama dalam perkembangan KSP. Kami bekerja sama dengan Lembaga  Pengelola Dana Bergulir . Mereka memberi dana bagi KSP untuk meningkatkan bisnisnya,” ujarnya di sela-sela acara KSP Awards 2014 di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Sahala menambahkan jumlah besaran dana yang diberikan oleh LPBD berkisar 80% dari total dana atau berjumlah Rp5 trilyun. Adapun, untuk sisanya merupakan dana dari anggota KSP dan lembaga perbankan.

“Jika dana makin banyak, tak menutup kemungkinan KSP mampu membiayai sektor riil a.l. perkebunan kelapa sawit dan kapal nelayan. Meski saat ini KSP masih fokus memberi dana pinjaman ke sektor mikro,” katanya.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Choirul Djamhari mengatakan KSP saat ini mencapai 109.044 unit. Jumlah tersebut merupakan separuh dari total koperasi di Indonesia yakni 208.000 unit.

“Jumlah KSP yang aktif mencapai 70%. KSP yang nonaktif biasanya mengalami kesulitan modal karena tingginya permintaan pinjaman dari anggota. Status ketidakativan pun tidak permanen,” ujarnya.

Soal persaingan menjelang MEA 2015, Choirul mengatakan pemerintah optimis KSP bisa berkompetisi di era pasar bebas. Berbeda dengan lembaga pembiayaan lain, koperasi memiliki struktur organisasi sederhana dan mampu menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Tujuan koperasi saat ini masih fokus membidik pelaku usaha mikro yang tidak bisa dilayani oleh bank dan lembaga pembiayaan lainnya,” ujarnya.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141118/87/273852/jelang-mea-koperasi-simpan-pinjam-tingkatkan-daya-saing

Promosi & Pameran UKM Sebaiknya Satu Pintu

JAKARTA–Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan siap efisiensi jika pemerintah pusat memotong anggaran, khususnya keperluan promosi produk kreatif buatan Indonesia.

“Pameran produk Indonesia ke luar negeri memang seharusnya satu pintu. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Hal ini dilakukan untuk memperkuat citra produk dalam negeri,” ujarnya di sela-sela pembukaan Smesco Fashion, Food, and Packaging Expo di Jakarta, Jumat (14/11).

Namun demikian, dia mengatakan tiap-tiap kementerian tetap perlu menyelenggarakan pameran sendiri untuk keperluan promosi dalam negeri. Menurutnya, pameran di dalam negeri masih sulit digabung karena setiap kementerian memiliki variasi produk yang berbeda.

“Kami akan berkonsolidasi dengan kementerian lain terkait program promosi produk UKM binaan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan menggabungkan semua promosi di sejumlah kementerian menjadi satu badan. Badan khusus tersebut akan mengurusi program promosi masing-masing kementerian, khususnya promosi produk kreatif yang dibuat oleh para pelaku UKM.

Lebih lanjut, Puspayoga menilai produk UKM lokal memiliki potensi berkembang, baik di pasar dalam maupun luar negeri. Salah satu sektor yang memiliki masa depan cerah adalah fesyen busana muslim.

Menurutnya, potensi ini tumbuh lantaran tingginya permintaan busana muslim asal. Indonesia dari pasar luar negeri. Kendati sudah ada beberapa pemain mengekspor busana muslim, Puspayoga menilai saat ini belum ada pebisnis Indonesia yang merajai pasar ekspor.

“Produsen busana muslim harus bisa melihat dan menyesuaikan produk yang mereka buat dengan pasar yang dibidik. Pelaku usaha busana muslim memang banyak, tetapi belum ada yang merajai pasar,” imbuhnya.

Puspayoga mengatakan hal ini tak bisa ditunda. Apalagi, tahun depan Indonesia akan memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Pebisnis di sektor industri kreatif harus biss memanfaatkan peluang ini untuk memperluas jangkauan pasar.

Dia menambahkan Desainer juga berperan mengembangkan produk fesyen, yakni menjadi trend setter bagi industri pakaian di nusantara.

Karena itu, desainer dan pebisnis harus menentukan strategi promosi yang efektif, termasuk di dalamnya membantu UKM dalam pengembangan merek lokal.

Menurut data Kementerian Pariwisata, Kontribusi fesyen muslim sekitar 30% dari total kontribusi industri fesyen dan mode. Pertumbuhan fesyen muslim tumbuh mencapai 15% setiap tahun.

Jika sepanjang tahun lalu pakaian muslim menyumbang sekitar Rp54,5 triliun, pada tahun ini berpotensi menyumbang hingga Rp62,5 triliun.

Adapun, sepanjang tahun lalu kontribusi industri fesyen mencapai Rp181,57 triliun atau sekitar 28,3% dari total PDB ekonomi kreatif yang mencapai Rp641,8 triliun.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141114/87/273008/promosi-pameran-ukm-sebaiknya-satu-pintu

Yayasan Dharma Bakti Astra Pertemukan UKM Manufaktur Jepang-RI

JAKARTA—Yayasan Dharma Bhakti Astra menggelar pertemuan bisnis (business matching) antara usaha kecil menengah (UKM) mitra binaan dengan UKM manufaktur asal Fukuoka, Jepang. Pertemuan bisnis ini melibatkan 12 UKM asal Fukuoka, Jepang dan 103 UKM mitra binaan YDBA yang memproduksi komponen otomotif.

Sekretaris Pengurus YDBA Henry C. Widjaja mengatakan kegiatanbusiness matching membuka kesempatan bagi UKM  lokal untuk bekerja sama dengan UKM asal Fukuoka Jepang demi memperluas pasar. Selain itu, UKM manufaktur dalam negeri juga meningkatkan kompetisi teknis sehingga mampu bersaing di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun depan.

“Kami menargetkan terjadi 2—3 kesepakatan antara UKM Jepang dan Indonesia. Proses joint venture UKM memang tak mudah terjadi karena kedua pihak harus memperhatikan kekurangan, kelebihan, dan potensi bisnis,” ujarnya di Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Director General Department of Commerce and Industry Fukuoka Prefecture Government Immamura Shuji mengatakan industri otomotif dan manufaktur di Indonesia berkembang pesat. Beberapa UKM manufaktur Indonesia juga mampu menghasilkan produk berkualitas.

“Kami mencari UKM asal Indonesia untuk bermitra dengan UKM manufaktur asal Fukuoka selama 3 tahun. Meski belum tahu hasil pertemuan hari ini, kami berharap terjalin kerja sama di masa mendatang,” imbuhnya.

12 UKM asal Fukuoka, Jepang yang menghadiri business matching a.l. Otalite Co.Ltd., Tsukamoto Seiko Co.Ltd., Tobata Turret Co.Ltd., dan Meiho Co.Ltd. UKM tersebut memproduksi aneka produk di bidang manufaktur dan komponen otomotif, misalnya aluminium die castgear,resin molding, pipa radiator, dan metal plate.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141113/87/272768/yayasan-dharma-bakti-astra-pertemukan-ukm-manufaktur-jepang-ri

LPDB: 70% Dana Bergulir Akan Disalurkan ke Sektor Pangan

SURABAYA – Sekitar 70% dana bergulir untuk koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM akan membidik sektor pangan.

“Ini sejalan dengan salah satu Nawa Cita pemerintahan baru bahwa dalam tiga tahun ke depan, harus tercapai kedaulatan pangan,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial kepada pers di sela-sela Temu Mitra Nasional LPDB-KUMKM 2014 di Surabaya, Kamis (13/11/2014).

Oleh karena itu, dana bergulir kelolaan LPDB akan difokuskan untuk mendukung pengembangan KUMKM sektor pangan. “Intinya titik berat penyaluran untuk mendukung infrastruktur sektor pangan seperti penyaluran pupuk melalui koperasi, bukan ke pembibitan benih pangan dan seterusnya,” katanya.

Mengapa lebih ke infrastruktur sektor pangan? Dia menyebut, risikonya lebih terukur. Oleh karena itu, lanjutnya, perubahan kebijakan ini akan disosialisasikan kepada sekitar 1.500 mitra LPDB KUMKM dalam pertemuan itu.

“Termasuk koordinasi mengenai tantangan ke depan, MEA, isu-isu negatif dan positif ke depan,” katanya.

LPDB merupakan satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas mengelola dana bergulir dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada koperasi dan UKM.

Lembaga yang beroperasi sejak 2008 ini telah menyalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebesar Rp5,05 triliun yang disalurkan kepada 608.867 UMKM melalui 3.453 mitra koperasi dan non koperasi di seluruh Indonesia.

Dana bergulir tahun ini yang diserap oleh mitra hingga 22 September 2014 sebesar Rp1,59 triliun dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp2,65 triliun.

Sementara itu, untuk tahun depan, direncanakan, dana bergulirnya dianggarkan Rp2,75 triliun.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141113/87/272646/lpdb-70-dana-bergulir-akan-disalurkan-ke-sektor-pangan

BATIK BANYUMAS Punya Warna Khas, Butuh Promosi

PURWOKERTO – Pakar budaya dari Universitas Soedirman Bambang Widodo menilai batik banyumas membutuhkan promosi yang lebih gencar agar dapat dikenal oleh masyarakat luas.

“Jika ingin lebih dikenal lagi, maka membutuhkan komunikasi pemasaran yang lebih gencar,” kata Bambang Widodo saat bincang media, di Purwokerto, Rabu (12/11/2014).

Dia menjelaskan bila promosi terus ditingkatkan maka batik Banyumas bisa menjadi incaran baru para pecinta batik. “Bagi mereka yang sudah tahu, pasti menjadikan batik Banyumas sebagai koleksi. Namun pada saat ini batik Banyumas belum seterkenal batik Solo, Yogyakarta atau Pekalongan,” katanya.

Padahal, batik Banyumas memiliki kualitas dan keunggulan yang tidak kalah bagus dengan batik-batik daerah lain. “Bahkan batik banyumas, memiliki kualitas pewarnaan yang khas dengan harga terjangkau namun bagus,” katanya.

Putera Sampoerna Foundation melalui Sahabat Wanita memberikan pelatihan batik di Banyumas. Pelatihan tersebut diberikan kepada komunitas wanita dan ibu-ibu di Banyumas untuk melestarikan batik.

Bambang Widodo mengatakan sangat memberikan apresiasi. “Semua pihak punya tanggung jawab untuk mengembangkan potensi budaya lokal, termasuk batik,” katanya.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141112/87/272482/batik-banyumas-punya-warna-khas-butuh-promosi

LLP-KUKM Lihat Pertumbuhan Mitra Binaan di Jakarta

JAKARTA–Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) Ahmad Zabadi melakukan kunjungan kerja ke workshop UKM yang menjadi binaan LLP-KUKM di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Kunjungan tersebut bertujuan melihat perkembangan bisnis beberapa mitra LLP-KUKM. Salah satunya adalah membantu pemasaran produk UKM ke berbagai gerai ritel modern.

“Dengan kunjungan ini kita bisa melihat pertumbuhan usaha KUKM, yang tadinya kecil berkembang menjadi menengah,” papar Ahmad Zabadi.

Pemilik UKM SNACKERS, Hendra yang menjual produk makanan tradisional Indonesia mengatakan, dengan menjadi mitra LLP-KUKM jalur distribusi produk mereka semakin bertambah.

“Dengan bantuan LLP-KUKM, Produk kami semakin banyak beredar di masyarakat,” ujar Hendra dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Selasa (11/11/2014).

Hal senada dikatakan Ely, produsen sambal kemasan Hellyeah yang workshopnya berlokasi di kawasan Bekasi Jawa Barat. Sebelum bergabung dengan LLP-KUKM pihaknya hanya menjual produk tersebut melalui online.

Kini, sambal Hellyeah dapat ditemukan di UKM Gallery dan outlet modern di Ibukota. “Sekarang kami berjualan sambal kemasan secara online maupun offline,” paparnya.

Selain UKM kuliner, pihak LLP-KUKM juga mengunjungi UKM furniture yang berada di daerah Jatiwaringin Jakarta Timur. Aan Rosmalia adalah pemilik usaha furniture dengan nama Eurindo Jaya. Aan yang memiliki worskhop furniture di Kediri Jawa Tengah menjual juga produknya di rumahnya di Jatiwaringin Jakarta Timur.

Beragam produk furniture dari kayu jati, dan cendera mata dari bahan kayu maupun logam dijual di rumahnya, yang juga menjadi gallery Eurindo Jaya. Karena unik dan menarik, produk Eurindo Jaya juga diminati konsumen di UKM Gallery.

Produk home decoration yang dimiliknya dijual ke pasar Eropa dan Amerika. Namun karena pasar luar negeri saat ini sedang lesu, maka penjualan dalam negeri semakin digenjotnya.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141111/87/272054/llp-kukm-lihat-pertumbuhan-mitra-binaan-di-jakarta

Kemenkop UKM Gelar Pameran Tematik

JAKARTA—Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) kembali menggelar pameran produk dan kuliner kreatif bertajuk “SMESCO Fashion, Food, and Packaging Expo 2014”.

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop UKM Emilia Suhaemi mengatakan pameran ini difokuskan untuk menjaring konsumen dari kalangan bisnis (business to business), bukan konsumen akhir (business to consumer).

“Kami berharap pameran ini bisa menjalin hubungan bisnis antara UKM dan buyer, baik dalam maupun luar negeri, secara berkesinambungan. Tujuan pameran ini tak lain membuka akses pasar bagi UKM-UKM yang memiliki produk berkualitas,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/11/2014).

Mengusung tema “Creative Collaboration”, Kemenkop UKM menghadirkan 300 pelaku UKM yang berasal dari sektor fesyen, kuliner, dan kemasan. Emilia mengatakan alasan pihaknya memasukkan produsen kemasan untuk berpameran lantaran untuk memberi contoh kemasan-kemasan yang representatif bagi pelaku UKM lainnya.

“Produk UKM Indonesia sebenarnya banyak yang bagus. Namun, beberapa di antara pelaku UKM belum memikirkan cara mengemas produk agar terlihat profesional. Padahal, kemasan merupakan bagian penting dan faktor yang bisa meningkatkan daya beli,” katanya.

Emilia menargetkan jumlah transaksi di pameran ini bisa mencapai Rp5 milyar. Adapun, dia berharap pameran ini dikunjungi oleh sekitar 10.000 orang.

Selain pameran produk fesyen, makanan, dan kemasan, pameran ini juga diisi dengan berbagai atraksi menarik a.l. pizza spinning, fruit carving, kyara bento, hijab tutorial, beauty class, hijab tutorial, dan lainnya.

Pameran SMESCO Fashion, Food, and Packaging Expo 2014 akan digelar pada 14—17 November 2014 di Convention Hall SME Tower, Jakarta. Pameran ini dibuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya alias gratis.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141110/87/271789/kemenkop-ukm-gelar-pameran-tematik

MEA 2015: Pemerintah Didesak Buat Kebijakan Pro UKM

JAKARTA – Komunitas wirausaha meminta pemerintah Kabinet Kerja mengeluarkan kebijakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan bisa mempermudah pelaku UMKM menyosongsong Masyarakat Ekonomi Asean tahun depan.

Dewan Pembina Yayasan Pro Indonesia sekaligus founder Smartpreneur Budi Satria Isman mengatakan pelaku usaha mikro dan kecil sulit naik kelas mejadi usaha menengah lantaran terhambat pembuatan izin sertifikasi produk, izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan peningkatan perusahaan dari CV ke PT.

Dia menilai UKM di Indonesia saat ini berjumlah 57,7 juta. Namun, sebagian besar dari jumlah tersebut masih berjenis usaha mikro alias ukm nonformal.

“UKM kita harus memiliki daya saing jika ingin bersaing dengan UKM dari negara Asean. Salah satu caranya adalah naik kelas menjadi UKM formal. Sebagus apapun produk UKM, kalau izinnya masih PIRT tidak akan bisa menembus pasar regional,” katanya dalam acara Gerakan Nasional Masyarakat Wirausaha Menghadapi MEA 2015 di Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Mantan Wakil Menteri Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Sapta Nirwandar mengatakan pelaku UKM di sektor kerajinan tangan (handicraft) dan fesyen muslim berkualitas tinggi dan sudah mampu bersaing dengan pelaku UKM dari negara lain. Bahkan, menurutnya, industri fesyen muslim Indonesia sudah pantas menjadi kiblat fesyen Islami di dunia.

Sebelumnya, Sapta memaparkan kontribusi fesyen muslim sekitar 30% dari total kontribusi industri fesyen dan mode, pertumbuhannya juga pesat tiap tahunnya mencapai 15%. Sepanjang tahun lalu, pakaian muslim menyumbang sekitar Rp54,5 triliun, pada tahun ini berpotensi menyumbang hingga Rp62,5 triliun.

Kendati kuat di dua sektor tersebut, sektor manufaktur belum bisa menunjukkan taringnya. “Kita masih kalah oleh China untuk manufaktur. Produktivitas mereka sangat ini. Padahal, sektor ini cukup prospektif,” ujarnya.

Fauzi Rachmanto, Presiden Komunitas Tangan di Atas (TDA) mengatakan masih banyak pelaku belum sadar akan tantangan yang mereka hadapi ketika pasar bebas berlangsung.

Hal ini terjadi lantaran beberapa seminar dan sosialiasi tentang MEA 2015 hanya membahas masuknya arus tenaga kerja dari negara Asean ke Indonesia.

“Mereka tidak sadar arus modal asing juga akan masuk. Pemodal asing tersebut bukannya pelaku usaha besar atau multinasional, tetapi UKM sama seperti mereka,” ujarnya.

Karena itu, Fauzi berharap pemerintah dan pihak-pihak terkait bersama-sama melakukan langkah konkret untuk menyiapkan pelaku UKM menghadapi pasar bebas ASEAN.

Dia berharap beberapa kementerian yang bersinggungan dengan sektor UKM bisa dekat dengan pelaku usaha dan komunitas wirausaha.

“Sementara ini, kami banyak berinteraksi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Ke depannya kami ingin menjalin kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM,” ujarnya.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141029/87/268599/mea-2015-pemerintah-didesak-buat-kebijakan-pro-ukm

Kemenkop Upayakan KUD Kuasai 40% Distribusi Pupuk Bersubsidi

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan penguasaan distribusi pupuk bersubsidi 40% pada tahun depan, dengan kembali memaksimalkan kinerja dan peran koperasi unit desa (KUD) yang ada di Tanah Air.

“Target kami 40%, tapi Kemendag harus merevisi regulasi dulu, sehingga kami bisa menjalankan itu,” kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Kamis (6/11/2014).

Saat ini, regulasi yang memberikan dasar hukum bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi tersebut masih dalam pembahasan. Regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Kementerian yang terlibat dalam pembahasan regulasi ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perdagangan.

“Selama ini Kemenkop hanya menguasai 11% distribusi pupuk nasional. Sementara sisanya diserahkan kepada mekanisme pasar,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemenkop, saat ini ada sebanyak 1.440 distributor dan 4.000 an pengecer pupuk bersubsidi di Tanah Air.

Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop Emilia Suhaimi menambahkan, nantinya penguasaan distribusi akan dilakukan secara bertahap, hingga kementerian tersebut bisa menguasai 40% proses distribusi.

Tahap awal, katanya, Kemenkop akan menangani 25% distribusi pupuk bersubsidi di Tanah Air. Jika proses tersebut berjalan lancar, maka penguasaan distribusi akan langsung ditingkatkan menjadi 40%. “Maksimal yang kami tangani 40%,” ujarnya.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141106/87/271076/kemenkop-upayakan-kud-kuasai-40-distribusi-pupuk-bersubsidi

Pemerintah Terapkan Sistem Registrasi “Online” Untuk UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan sistem registrasi online untuk mendata seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sehingga mereka bisa mendapatkan register sebagai bentuk legalitas hukum sebuah badan usaha.

“Kami akan melakukan registrasi UMKM. Dan, untuk kepentingan ini, kami perlu terlebih dahulu merancang bangun sistem registrasi,” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Setyo Heriyanto di Jakarta, Jumat

 

Ia mengatakan sistem itu akan memungkinkan para pelaku UMKM untuk dapat mengakses secara mandiri langsung pada sistem guna mendaftarkan diri dan melakukan registrasi. Demikian dikutip dari Antam.

Selanjutnya, pelaku UMKM akan memperoleh register sebagai bentuk legalitas hukum sebuah badan usaha. “Dalam melakukan registrasi, para pelaku UMKM harus melengkapi diri dengan sejumlah data yang dibutuhkan.” katanya.

Data itu di antaranya status/ legalitas kelembagaan (badan hukum), lokasi/alamat usaha, tetap atau sementara, NPWP, nomor rekening bank, izin usaha, jenis usaha/komoditas usaha (dagang) industri olahan, jasa (kreatif), kuliner, permodalan (modal sendiri/ utang), dan pendapatan bersih.

Melalui registrasi tersebut, Setyo berharap ada kesadaran yang tumbuh dari para pelaku UMKM karena nantinya akan ada sistem reward dan punishment. Misalnya, para UMKM tidak melakukan registrasi atas usahanya, maka mereka tidak dapat mengakses fasilitas apa pun yang diberikan oleh Pemerintah,” katanya.

Sementara bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan, hasil registrasi ini diharapkan akan memudahkan dalam pencarian data UMKM guna kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha.”Bagi pihak asing atau investor data ini akan memudahkan pula dalam memilih calon partner dalam kemitraan usaha,” katanya.

Menurut Setyo kebijakan itu juga akan memudahkan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan per jenis usaha UMKM.”Diharapkan meski pelan dan butuh waktu lama semoga melalui upaya registrasi online ini dapat diperoleh data yang akurat. Orientasinya ini akan bermanfaat dalam membangun kerja sama, kemitraan, dan memperluas jaringan usaha,” katanya.

Setyo juga berharap data registrasi UMKM akan bermanfaat bagi lembaga keuangan mikro dalam hal menganalisis kredit dan pembiayaan yang diperlukan bagi UMKM calon nasabah nya.

Sumber : http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1473:pemerintah-terapkan-sistem-registrasi-qonlineq-untuk-umkm&catid=50:bind-berita&Itemid=97

Jakarta Diminta Jadi Inspirasi Pengembangan UKM

Jakarta – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga berharap Jakarta bisa menjadi inspirasi pengembangan UKM, untuk daerah lainnya di Indonesia.

“Jakarta itu akan menjadi inspirasi untuk pengembangan UKM dan koperasi di daerah lain,” ucap Puspayoga usai bertemu Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (3/11/2014).

Ia mengatakan sistem yang digunakan oleh Pemprov DKI, terutama dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah cukup baik.

Meski memang masih dalam proses dan beberapa program baru akan diluncurkan. Seperti penggunaan sistem kartu anggota PKL elektronik yang multifungsi, sekaligus menjadi kartu ATM.

Sehingga selain berguna sebagai pengawasan pedagang juga memudahkan penarikan retribusi. Tak hanya itu ada pula pembangunan Lenggang Jakarta di Irti Monas sebagai inkubator PKL.

“Sudah bagus Jakarta. Saya beberapa kali turun, udah bagus. Banyak program pemda itu akan segera diluncurkan. Ya makanya kita kesini. Cari inspirasi untuk daerah lain,” jelas Puspayoga.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2128529/jakarta-diminta-jadi-inspirasi-pengembangan-ukm

Inilah Kado Pertama Menteri Koperasi Puspayoga

DENPASAR – Belum sepekan menjabat Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mendapat kado istimewa yakni bersatunya dualisme kepengurusan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud).

“Ini adalah kado pertama yang saya terima sebagai Menteri Koperasi dan UKM dan saya berharap Inkud dapat semakin solid ke depan untuk meningkatkan produktivitas KUD di seluruh Indonesia,” kata Puspayoga dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Minggu (2/11/2014).

Kedua kubu telah menyatakan bersatu kembali dalam satu entitas Inkud, salah satunya berkat inisiatif Puspayoga yang menginginkan lembaga ini kian kukuh menyongsong perekonomian ke depan yang disokong aktivitas koperasi.

Puspayoga membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkud yang mengagendakan konsolidasi dua kepengurusan yang sempat terbelah itu sekaligus memilih Ketua Umum Inkud yang baru pada 29 Oktober 2014 lalu di Jakarta.

Ia meminta kedua pihak untuk islah dan mengakhiri dualisme kepemimpinan agar bisa kembali bekerja dengan lebih baik untuk kesejahteraan anggotanya. Dalam setahun terakhir kepengurusan Inkud mengalami dualisme dalam dua kubu yakni kubu yang dipimpin oleh Herman Y.L. Wutun dan kubu Pahlevi Pangerang.

“Inkud harus bersatu dan kuat agar bisa kembali memegang peran penting dalam perekonomian bangsa termasuk kembali memegang peran dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi,” kata mantan Wagub Bali itu.

Puspayoga sendiri sebelumnya mendukung Inkud agar mengakhiri dualisme kepemimpinan yang menghambat kinerja organisasi. Dia juga mendorong segera direalisasikannya program revitalisasi KUD di seluruh Indonesia sebagai salah satu upaya untuk membangkitkan kembali sukses KUD di masa lalu.

Menurut dia, KUD memiliki jaringan yang luas hingga ke desa-desa dengan infrastruktur termasuk sarana gudang dan kantor yang masih ada hingga kini yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan anggotanya.

Oleh karena itu kisruh dalam internal Inkud dinilainya sudah seharusnya diakhiri agar Inkud dapat kembali memegang peran pentingnya dalam mengoordinasikan seluruh anggotanya di Tanah Air.

RAT Inkud tersebut menyepakati Herman Y.L. Wutun sebagai Ketua Umum Inkud setelah ia unggul satu suara dalam pemungutan suara dari rivalnya Mundarjito. Sementara Pahlevi Pangerang menyatakan mundur dari pencalonan dan memberikan dukungan kepada Mundarjito.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141102/87/269698/inilah-kado-pertama-menteri-koperasi-puspayoga-

MEA 2015: Tenaga Kerja Lokal di DKI Bisa Diadu dengan Tenaga Kerja Asing

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI menilai tenaga kerja lokal mampu bersaing dengan tenaga asing dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015.

Ketua Apindo DKI Soeprayitno mengatakan tenaga kerja terdidik atau skilled labour yang dimiliki Jakarta bisa bersaing dengan tenaga asing.

Selain itu, tenaga kerja terdidik lokal juga memiliki softskill yang lebih baik dibandingkan dengan tenaga kerja asing.

Namun, apabila dilihat secara service management, tenaga asing yang berasal dari Filipina dan Singapura dinilai lebih unggul dibandingkan tenaga kerja lokal.

“Orang kita siap secara kualitas. Secara service management kita masih kalah. Kalau soft skill kita jauh lebih menang karena kerjanya masih dengan hati dan nurani,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/10/2014).

Untuk tenaga kerja tidak terdidik lokal, lanjutnya, memang kalah bersaing dengan tenaga asing.

Menurut Soeprayitno, tenaga asing yang tidak terdidik memiliki etos kerja dan kemampuan komunikasi yang lebih baik dengan tenaga lokal.

“Dari Vietnam, Filipina, Thailand, mereka secara fisik dan kemampuannya lebih kuat dibandingkan kita,” katanya.

Soeprayitno pun berharap adanya kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dan lembaga pendidikan untuk membantu meningkatkan kemampuan komunikasi tenaga kerja lokal sehingga mampu bersaing dengan asing.

Sumber : http://jakarta.bisnis.com/read/20141029/77/268641/mea-2015-tenaga-kerja-lokal-di-dki-bisa-diadu-dengan-tenaga-kerja-asing

MEA 2015, Industri Rotan Diyakini Bergairah

CIREBON – Kalangan perajin rotan di Jawa Barat optimistis pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 mendatang diprediksi bakal memberikan dampak positif.

Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Cirebon Sonny Tanamas mengatakan MEA 2015 bakal berdampak positif jika masyarakat rotan mempersiapkan diri mempertahankan keunggulan untuk agar tetap memiliki daya saing.

Dia menuturkan hal yang perlu disiapkan masyarakat rotan antara lain menguasai akses informasi tentang industri dan pasar meubel dan rotan yang terkini.

“Kemudian perlu memperbanyak keahlian dalam manajemen operasional dan keterampilan disyen,” katanya kepada Bisnis.com,Rabu (29/10/2014).

Sonny mengungkapkan adanya pemberlakuan MEA 2015 justru nantinya membuka peluang bagi investor asing menanamkan modalnya di Indonesia khususnya Cirebon pada industri rotan.

“Semakin banyak perusahaan industri rotan maka hasil produksi perajin rotan bakal banyak terserap,” ujarnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat optimistis ekspor produk rotan akan semakin bergairah saat diberlakukannya MEA.

Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan ekspor akan bergairah jika kebijakan hanya boleh mebelnya yang diekpor.

“Kalau masih ada ekspor rotan mentah maka industri rotan akan terpuruk. Oleh karena itu, regulasi soal pelarangan ekspor bahan baku rotan harus tetap diberlakukan,” katanya.

Dia mengharapkan pemerintah pun memberikan insentif lebih kepada perajin agar mereka bisa meningkatkan produksi dengan memberikan sentuhan teknologi sehingga mampu bersaing dengan produk impor.

Selain itu, pemerintah harus segera memanfaatkan Pelabuhan Cirebon untuk kegiatan ekspor rotan. Sehingga biaya yang dikeluarkan perajin maupun pengusah tidak besar, karena selama ini harus ke Pelabuhan Tanjung Priok.

“Pemerintah bisa mengaktifkan ekspor rotan melalui Pelabuhan Cirebon, karena untuk melakukan efisiensi biaya yang dikeluarkan perajin,” ujarnya. (Adi Ginanjar Maulana/Maman Abdurahman)

Sumber: http://industri.bisnis.com/read/20141029/87/268786/mea-2015-industri-rotan-diyakini-bergairah

Usaha Kecil Menengah Harus Melek Teknologi

BANDUNG—Dalam upaya memperluas jaringan pemasaran produk unggulan, hendaknya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah melek teknologi informasi.

Pegiat Rumah Kemasan Bandung Mohammad Firsan mengatakan jika para UMKM menguasai teknologi informasi, maka mereka bisa mempromosikan dan menjual produknya melalui media sosial atau Online.

Hal tersebut dimaksudkan agar produknya bisa dengan mudah dikenal dan mampu menembus pasar dunia.

Dia menjelaskan media sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat webpage pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.

Untuk saat ini media sosial terbesar yang sudah dikenal dan akrab dengan masyarakat luas diantaranya adalah facebook dan twitter.

Banyak keuntungan yang akan diperoleh para UMKM ini jika produknya dipromosikan melalui media sosial facebook atau twitter.

“Salah satunya adalah semakin banyak orang tahu tentang produk kita, maka semakin besar pula kemungkinan produk kita laku di masyarakat,” ujarnya, Kamis (24/10).

Firsan menuturkan saat para pelaku UMKM memposting sesuatu atau produk dalam media online tersebut, secara otomatis teman akan mengetahui produk yang di promosikan.

“Apalagi jika promosi yang kita lakukan dilengkapi gambar dan video, maka promosi kita akan lebih menarik perhatian orang,” ucap Firsan.

Firsan mengatakan mayoritas pelaku UMKM pangan menghadapi kendala dalam pengadaan kemasan yang bagus dan tepat, baik penguasaan informasinya atau pengetahuan teknis serta keterbatasan modal dalam mengembangkan kemasannya.

Sekretaris Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bandung Marlan menjelaskan Kabupaten Bandung memiliki banyak produk unggulan berkualitas baik.

Namun diakuinya, produk-produk tersebut belum mampu bersaing dengan daerah lain. Sedangkan faktor utama untuk memenangkan persaingan dalam pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, menurut Marlan adalah peningkatan daya saing produk.

Sumber daya manusia yang mumpuni, kelembagaan yang kuat dan penguasaan teknologi, dinilai Marlan sangat berpengaruh terhadap peningkatan daya saing produk.

“Melalui kegiatan pelatihan ini, Saya berharap para peserta, selain dapat mengemas produknya dengan baik, mereka mempunyai bekal pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan produknya dengan cara membenahi manajemen usahanya,” ucap Marlan.

Secara terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat menilai banyaknya produk building material luar negeri yang merambah pasar Indonesia harus dijadikan inspirasi bagi para pelaku usaha lokal.

Wakil Ketua Umum Kadin Jabar Bidang Kemitraan dan UMKM Iwan Gunawan mengatakan persaingan di dunia itu merupakan hal yang lumrah.

Dia menjelaskan ketatnya persaingan usaha jangan sampai membuat para pelaku pesimistis jelang pasar bebas Asean tahun depan.

“Para pelaku harus selalu optimistis untuk terus meningkatkan kompetensi dan integritas, dan aksesibilitas dunia usaha,” ujarnya.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141023/87/267352/usaha-kecil-menengah-harus-melek-teknologi

UKM Berkembang jika Infrastruktur Memadai

Kupang – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Nusa Tenggara Timur Fredy Ongko Saputra mengharapkan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperhatikan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai untuk menarik investor.
Fasilitas pendukung investasi bagi investor yang selama ini masih menjadi hambatan di lapangan (daerah) antara lain ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai, kelancaran urusan perizinan serta kepastian hukum bagi pengusaha dan investor dalam berusaha.
Fasilitas pendukung seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut internasional dan pelabuhan udara (Bandara) untuk pesawat berbadan lebar misalnya, penting ditambahkan untuk wilayah NTT yang berbasiskan kepulauan itu.

“Harus diakui bahwa pembangunan jalan, pelabuhan, hingga bandar udara di kawasan timur termasuk Nusa Tenggara Timur belum sebaik dengan yang ada di kawasan Jawa. Oleh karena itu, perlu pemerataan ekonomi agar pembangunan infrastruktur dapat dipercepat dengan mengacu pada penerapan konsep MP3EI yang sudah digagas Pemerintah,” katanya di Kupang, Selasa lalu.

Di NTT khususnya, terdapat 60% dari 1.700 kilo meter (km) ruas jalan provinsi setempat dalam kondisi rusak berat. Jika tidak segera ditangani akan semakin parah bahkan putus total baik akibat bencana alam yang melanda wailayah maupun umur infrastruktur itu telah termakan usia.

“Kondisi yang paling parah adalah ruas jalan kabupaten/kota. Dari 14.000 km hanya sekitar 30 persen dalam kondisi baik, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Kenyataan tersebut justru jauh berbeda dengan kondisi jalan nasional. Dari panjang ruas jalan nasional di NTT 1.400 km , sekitar 90 persen dalam kondisi baik,” katanya.

Kondisi ini katanya diperparah lagi dengan istilah jalan negara, jalan provinsi, dan jalan daerah yang kurang jelas menjadi kewenangan siapa. Kalau itu ada di daerah, seharusnya menjadi wewenang daerah.

Hal-hal seperti ini yang menurut dia membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhambat sehingga harus ada pengaturan kembali agar menjadi jelas penanganannya ke depannya.

Dia memaklumi, keterbatasan alokasi anggaran yang mengakibatkan pihaknya sulit memperbaiki ruas jalan yang rusak. Bahkan melalui APBD provinsi yang dialokasiukan setiap tahun sangat tidak cukup, kecuali pemeliharaan terhadap ruas jalan penting terutama yang berhubungan dengan akses ekonomi masyarakat mnelalui Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang ada di setiap kabupaten/kota.

Menurut dia, Jokowi-JK bisa menjadi harapan baru bagi pengembangan dunia usaha di Tanah Air termasuk di NTT. Karena itu pihaknya meminta agar politik dan ekonomi bisa dipisahkan dan dikelola oleh orang-orang yang profesional.
Selain itu, terhadap pemerintahan baru pihaknya juga meminta agar mereka dapat memenuhi komitmen untuk memangkas hambatan-hambatan dunia usaha.

“Jokowi-JK, dua-duanya pengusaha dan memiliki kemampuan yang mumpuni karena mereka ahli di bidangnya dan tahu juga rasanya menjadi pengusaha seperti apa. Kami optimistis mereka bisa memangkas hambatan yang ditemui dunia usaha,” katanya.

Sumber : http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/10/23/125207/ukm-berkembang-jika-infrastruktur-memadai/#.VEmzy1SUfrc

Kuartal III, Kredit UMKM Bank Mandiri Tumbuh 19,6%

JAKARTA–PT Bank Mandiri Tbk mencatatkan penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah senilai Rp68,89 triliun hingga kuartal III/2014, atau tumbuh 19,6% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Pahala N. Mansury mengungkapkan hingga September 2014 perseroan memiliki 756 mitra binaan di seluruh Indonesia dengan nilai penyaluran Program Kemitraan sebesar Rp20 Miliar.

Kegiatan tersebut merupakan bukti komitmen kami dalam membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah, khususnya industri kreatif di Indonesia,” ungkapnya, Rabu (22/10/2014).

Pahala mengungkapkan UMKM yang kuat, akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Selain itu, katanya, salah satu kunci penting dalam pengembangan bisnis kreatif adalah jaringan pasar yang luas dan kegiatan promosi yang terjangkau serta tepat sasaran.

Berdasarkan pengalaman selama ini, lanjut Pahala, keterbatasan akses pasar merupakan salah satu masalah yang cukup menghambat perkembangan bisnis UMKM. Untuk itu, pada tahun-tahun sebelumnya pameran Pasar Indonesia selalu digelar di pusat-pusat perbelanjaan yang berbeda-beda guna menyasar konsumen yang beraneka ragam.

Sementara itu, peningkatan penyaluran kredit ke sektor usaha, mikro, kecil dan menengah telag mendorong kenaikan jumlah rekening kredit UMKM dari 630.500 rekening pada September 2013 menjadi 724.000 rekening di September 2014.

Kami gembira bahwa dengan program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Bank Mandiri selama ini, sebagian dari mitra binaan kami berhasil membukukan perkembangan bisnis yang signifikan, tambah Pahala.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141022/87/267130/kuartal-iii-kredit-umkm-bank-mandiri-tumbuh-196

MEA 2015: Promosi Produk UKM Harus Diplomasi Total

BOGOR – Indonesia dinilai perlu mengoptimalkan social media (socmed) untuk mempromosikan produk-produk UKM sebagai strategi diplomasi total dalam menghadapi persaingan menyusul implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Hariqo Wibawa Satria dari Komunitas Peduli ASEAN (@ASEANcom2015) mengatakan diplomasi total itu artinya setiap orang dengan akun sosmednya mempromokan produk-produk UKM, sebab hari ini semua orang sudah jadi kantor berita.

“Para duta besar juga harus aktif mengabarkan peluang pasar diluar negeri,” kata Horiko dalam seminar nasional Agro Industri & UKM Sebagai Pertahanan Diri Menghadapi AEC 2015 di Aula Andi Hakim Nasution Institut Pertanian Bogor (IPB), Ahad (19/10/2014).

Mengenai banyak tidak dikenalnya produk UKM, Hariqo mengingatkan sudah ada Permendag No 70 tahun 2013, yang dalam pasal 22 mengatakan pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Namun, baru saja permendag itu direvisi dengan Permendag 56/M-DAG/2014. “Kalau kata Pak M. Lutfi, revisi ini tidak mengurangi kewajiban yang 80%, dan peraturan ini untuk mendahulukan produksi dalam negeri, semoga itu benar,” jelas Hariqo, Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 yang fokus pada kajian media sosial dan diplomasi di lembaga Magnitude ini.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141019/87/266134/mea-2015-promosi-produk-ukm-harus-diplomasi-total

BI Klaim Peningkatan Kualitas UMKM dapat Tekan Kemiskinan

JAKARTA–Bank Indonesia (BI) menilai program pemberdayaan dan peningkatan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bakal mengentasan kemiskinan di Indonesia.

Seperti yang dikutip Bisnis.com dalam laman resmi bank sentral, Kamis (16/10/2014), menyebutkan pengentasa kemiskinan dilakukan dengan memberikan bantuan teknis, produksi,pemasaran dan lembaga keuangan mikro.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengungkapkan dalam regulasi yang telah dirilis BI, perbankan wajib menyalurkan kredit 20% dari total kredit kepada UMKM paling lambat sampai 2018.

Saat ini kredit yang disalurkan kepada UMKM mencapai 19,6% dari total kredit perbankan dengan pertumbuhan tahunan sebesar 12%. Adapun program inisiatif yang diluncurkan BI, pertama, pembentukan lembaga pemeringkat kredit UMKM, Perusahan Penjamin Kredit Daerah, dan juga asuransi ternak sapi.

Kedua, terobosan baru yakni Layanan Keuangan Digital, untuk melayani kebutuhan pendanaan maupun pembiayaan khususnya bagi unit usaha mikro. Terobosan ini telah mendorong penggunaan 33,3 juta uang elektronik. Ketiga, BI terus mendiseminasikan berbagai informasi terkait UMKM melalui website BI.

Halim Alamsyah menuturkan tercatat 99,9% unit usaha di Indonesia adalah UMKM dimana 98% nya adalah unit usaha mikro. UMKM sendiri menyerap 97,2% tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi terhadap perekonomian juga signifikan yakni sekitar 57,84% dari produk domestik bruto.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141016/87/265490/bi-klaim-peningkatan-kualitas-umkm-dapat-tekan-kemiskinan

44 Pengrajin Ikut Pameran UKM Indonesia Timur

JAKARTA–Kementerian Perindustrian adakan pameran Cahaya Dari Timur Indonesia guna mendorong IKM sektor kerajinan, fesyen, makanan dan minuman di wilayah timur Indonesia untuk lebih berkembang.

Pameran yang diadakan selama empat hari, mulai 14-17 Oktober 2014 dan diikuti oleh 44 pengrajin menghadirkan potensi lokal yang sulit dilihat tanpa hadirnya pameran-pameran serupa.

M.S Hidayat, Menteri Perindustrian, mengatakan, selama ini IKM di wilayah timur Indonesia sulit berkembang akibat minimnya wajah untuk mendistribusikan hasil produksi mereka.

“Semoga pameran ini dapat menjadi tonggak untuk IKM timur Indonesia bisa berkembang dan memperoleh pasar,” tuturnya setelah mengunjungi stand pameran, Selasa (14/10/14).

Wilayah timur Indonesia terdiri dari 12 provinsi yang memiliki sumber daya alam yang relatif sama, keunggulan SDM menjadi faktor penentu dalam mengeksplorasi potensi yang ada.
Provinsi yang terlibat dalam pameran ini diantaranya, NTB, NTT, Sulawesi selatan, Sulawesi tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Berat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141014/87/264800/44-pengrajin-ikut-pameran-ukm-indonesia-timur

Ketika UMKM Jatuh Hati Kepada Bank SumselBabel

JAKARTA – Setelah belasan tahun menjalani usaha kerajinan kain jumputan khas Sumatra Selatan, Badriah akhirnya melirik kredit perbankan yang selama ini di matanya masih terkesan membebani pelaku usaha kecil.

“Dulu saya tidak tertarik karena kata orang bunga kreditnya tinggi tetapi setelah saya jalani ternyata saya mampu dan memang membantu,” katanya saat berbincang dengan Bisnis beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan dari sekian bank yang menawarkan akses pembiayaan, Badriah akhirnya kepincut dengan kredit usaha mikro (KUM) yang dimiliki PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) SumselBabel.

Menurut dia Bank SumselBabel (BSB) mematok suku bunga yang relatif terjangkau sehingga Badriah pede untuk meminjam uang ke perbankan.

Pengrajin yang mulai bisnis usahanya sejak 2000 itu mengaku tambah tertarik karena BSB juga memberikan kemudahan syarat tanpa agunan untuk pengajuan kredit mikro.

“Kan kalau bunganya sudah bisa dijangkau tapi harus pakai agunan percuma karena saya memang tidak punya sesuatu yang bisa dijaminkan ke bank,” ujarnya.

Pemilik toko Alfhy Collection di Pasar 16 Ilir Palembang itu mendapat kucuran kredit senilai Rp20 juta dari BSB.

Badriah mengenang saat pengajuan kredit tersebut dia sedang membutuhkan tambahan modal cepat karena pesanan sedang meningkat sehingga dia merasakan manfaat dari peran lembaga intermediasi yang menyediakan kecepatan dan kemudahan dalam pencairan dana.

Menurut dia, permintaan produk kerajinan khas Sumsel itu seringkali melonjak manakala sedang berlangsung event-event skala besar, seperti Islamic Solidarity Games (ISG) yang membuat Badriah menerima tawaran pembiayaan dari BSB pada tahun lalu.

Dia mencatat saat itu produksi dan omzet dari usahanya meningkat hampir 50% dari kondisi normal. Biasanya Badriah menghasilkan 40 potong kain jumputan dnegan omzet sekitar Rp35 juta per bulan.

“Orderan waktu itu lagi banyak sekali, bantuan modal itu cukup untuk membeli bahan baku kain dan pewarnaan serta tambahan untuk upah pegawai,” katanya.

Kontribusi perbankan dalam mendorong berkembangnya UMKM di Sumsel juga dirasakan Erly Febriany, wirausahawan muda yang berkecimpung di bisnis kuliner es krim.

Setelah merasa bosan menjadi karyawan, perempuan lulusan Teknik Sipil Poltek Sriwijaya 2010 itu banting setir membuka kios kuliner olahan es krim.

Erly mengaku terjun ke dunia usaha dengan modal nekat ditambah sisa gaji dan sedikit tabungan untuk menyewa kios di Jalan Merdeka Palembang.

“Modal awal Rp20 juta banyak habis untuk sewa kiosnya setelah usaha berkembang dan ingin ekspansi saya bingung mencari tambahan modal,” katanya kepada Bisnis.

Erly yang sebelumnya bekerja sebagai marketing itu memutuskan pinjam ke bank dengan melakukan “survei” dahulu untuk mencari tahu keunggulan produk kredit UMKM dari perbankan yang ada di Palembang.

“Saya tanya ke beberapa bank untuk mencari suku bunga yang paling rendah dan kemudahan yang paling banyak,” katanya seraya tertawa.

Sama seperti Badriah, Erly akhirnya jatuh hati pada produk KUM Bank SumselBabel. Menurut dia, kemudahan tanpa agunan serta suku bunga yang relatif lebih rendah membuat dia memilih menggunakan jasa pembiayaan BSB.

Dari penelusuran Bisnis melalui situs resmi Bank Indonesia menunjukkan suku bunga dasar kredit mikro BSB tergolong lebih rendah jika dibanding bank umum, termasuk BPD lain yang beroperasi di Palembang.

Saat ini SBDK mikro BSB tercatat 15% per Agustus 2014 lebih rendah dibanding BPD DKI yang sudah ekspansi ke Palembang dengan SBDK mikro senilai 19% dan BJB senilai 18,99%.

Erly pun menggunakan dana pinjaman itu untuk membuka toko cabang baru. Ekspansi itu membuahkan hasil di mana omzetnya meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp6 juta – Rp8 juta per bulan.

“Sekarang saya top up pinjaman sebanyak Rp20 juta ke BSB karena sudah merasa enaknya dan memang butuh lagi untuk renovasi kios,” katanya.

Erly dan Badriah merupakan dua dari 6.224 debitur kredit UMKM yang dibiayai oleh BSB. Adapun total realisasi kredit yang dikucurkan sudah mencapai Rp468 miliar per September 2014.

Sekretaris Perusahaan Bank SumselBabel Faisol Sinin mengatakan pihaknya mencatat kredit UMKM di kedua provinsi itu memilki pertumbuhan yang cukup memuaskan.

“Pertumbuhannya cukup bagus, kami mencatat hingga per September 2014 kredit UMKM BSB mampu tumbuh hingga 25%,” katanya.

Adapun secara umum, Bank Indonesia Perwakilan VII Palembang mencatat pertumbuhan kredit UMKM di Sumsel senilai 20,13% pada Semester I/2014.

Sementara realisasi kreditnya mencapai Rp1,56 triliun meningkat dari Semester I/2013 senilai Rp1,30 triliun. Pembiayaan kepada pelaku UMKM itu mayoritas digunakan untuk modal kerja daripada investasi.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank SumselBabel M. Adil mengatakan perusahaan ingin terlibat dalam memajukan UMKM di Sumsel dan Babel.

“Sudah ada beberapa usaha binaan kami jadi yang terbaik dan kami yakin jasa perbankan bisa memajukan usaha kecil,” ujarnya.

Adil mengemukakan BPD itu menginginkan penyaluran pembiayaan kredit mikro dan UKM itu juga bisa lebih menyebar ke seluruh daerah yang ada di Sumsel dan Babel.

Menurut dia saat ini pihaknya sudah memiliki sejumlah binaan di daerah, seperti Kabupaten Lahat di Sumsel dan Bangka di Babel.

Dia menambahkan BSB juga tetap mengutamakan sektor UMKM inline .

“Kami juga coba memetakan dan memotret pemain unggulan daerah, termasuk industri dan UMKM unggulan daerah, kami ingin masuk ke top ten baik pemainnya maupun sektor usahanya,” katanya kepada Bisnis.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141007/87/263010/ketika-umkm-jatuh-hati-kepada-bank-sumselbabel

UKM 99% Masih Dominasi Perusahaan di Indonesia

Jakarta – Usaha Kecil dan Menengah(UKM) memiliki peranan penting dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Namun bukan hanya itu, di Asia Tenggara pun, UKM memainkan peran penting bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara di wilayah ini.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, UKM selama ini banyak membantu kelompok masyarakat termasuk perempuan, minoritas, dan kelompok yang kurang beruntung lainnya.

Oleh karena itu, dukungan untuk UKM dalam rantai nilai global adalah bagian penting dari solusi permasalahan tersebut.

Dia menjelaskan, data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 99 persen perusahaan di Indonesia adalah UKM. “Mereka memberikan kontribusi terhadap GDP sebesar 59 persen dan kontribusi terhadap lapangan pekerjaan sebesar 97 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Menurut Bayu, secara historis UKM di Indonesia merupakan pemain utama dalam aktivitas ekonomi di dalam negeri dimana UKM memberikan kesempatan kerja yang besar bagi penduduk Indonesia.

“UKM juga merupakan sumber pendapatan utama maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di Indonesia,” lanjutnya.

Di Indonesia, UKM tumbuh signifikan. Pada 2011-2012, UKM tumbuh 2,41 persen dari total lebih dari 55 juta unit UKM. UKM juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia.

Dia mencontohkan pada tahun 2011, UKM berhasil menciptakan 97,24 persen pekerjaan atau setara dengan 101 juta orang, dan berkontribusi sebesar 57,94 persen dari PDB Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2012 kontribusi UKM terhadap lapangan pekerjaan meningkat sebesar 9,16 persen atau setara dengan 107 juta orang, dan berkontribusi 59,08 persen dari PDB Nasional.

“Oleh karena itu, Indonesia secara konsisten mendukung UKM dalam banyak hal, antara lain melalui pembuatan kebijakan dan strategi yang dapat memberdayakan dan memperkuat UKM dengan memberikan fasilitas baik program capacity building maupun pengelolaan dana bergulir untuk usaha mikro,” tandasnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2113181/ukm-99-masih-dominasi-perusahaan-di-indonesia

96% Ekonomi Asean Tergantung pada UKM

JAKARTA–Wamen Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa UKM di Asia Tenggara memainkan peran penting bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara di wilayah ini.

UKM selama ini banyak membantu kelompok masyarakat termasuk perempuan, minoritas, dan kelompok yang kurang beruntung lainnya. Oleh karena itu, dukungan untuk UKM dalam rantai nilai global adalah bagian penting dari solusi permasalahan tersebut.

“Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 99% perusahaan di Indonesia adalah UKM. Mereka memberikan kontribusi terhadap GDP sebesar 59% dan kontribusi terhadap lapangan pekerjaan sebesar 97%,” tegas Bayu, Rabu (1/10/2014).

Secara historis, UKM di Indonesia merupakan pemain utama dalam aktivitas ekonomi di dalam negeri.

“UKM memberikan kesempatan kerja yang besar bagi penduduk Indonesia dan merupakan 96% sumber pendapatan utama maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di Indonesia,” jelasnya.

Di Indonesia, UKM tumbuh signifikan. Pada 2011-2012, UKM tumbuh 2,41% dari total lebih dari 55 juta unit UKM. UKM juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia.

Misalnya pada 2011, UKM menciptakan 97,24% pekerjaan atau setara dengan 101 juta orang, dan berkontribusi sebesar 57,94% dari PDB Indonesia. Sementara itu, pada 2012 kontribusi UKM terhadap lapangan pekerjaan meningkat sebesar 9,16% atau setara dengan 107 juta orang, dan berkontribusi 59,08% dari PDB Nasional.

Perekonomian Indonesia pada dasarnya didominasi oleh UKM akar rumput, yaitu hampir 99% dari jumlah perusahaan di Indonesia.

“Oleh karena itu, Indonesia secara konsisten mendukung UKM dalam banyak hal, antara lain melalui pembuatan kebijakan dan strategi yang dapat memberdayakan dan memperkuat UKM dengan memberikan fasilitas baik program capacity building maupun pengelolaan dana bergulir untuk usaha mikro,” tegas Wamendag.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141001/12/261694/96-ekonomi-asean-tergantung-pada-ukm

Ini 4 Strategi Internasionalisasi Industri Kecil

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan empat pilar strategi kebijakan untuk menorong industri kecil menengah (IKM) Indonesia bersaing di pasar internasional.

Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring mengungkapkan strategi itu terbagi atas sektor upstream (pembangunan kapasitas), middle (pembangunan infrastruktur), downstream (promosi dan akses pasar), dan intra IKM.

Regulasi upstream dilakukan dengan mengidentifikasi produk IKM berpotensi/berorientasi ekspor, memetakan tujuan ekspor, memfasilitasi pembangunan kapasitas, one village one product, fasilitasi akses bahan baku, dan membangun kemitraan dengan pola waralaba, subkontrak, pariwisata, dan small-order execution system (SOEs).

“Sektor middle dilakukan dengan konsolidasi pelabuhan kargo ekspor, memperluas alat promosi ekspor IKM, membangun PLUT, standardisasi dan sertifikasi produk IKM, membangun badan perdagangan IKM, revitalisasi pasar, dan kerja sama ritel modern,” katanya, Rabu (1/10/2014).

Adapun, lanjut Meliadi, sektor downstream ditopang dengan fasilitasi pameran, diversifikasi negara tujuan ekspor, memperkuat jejaring dan akses pasar, mempromosikan produk premium IKM dengan standar internasional, dan partisipasi forum IKM internasional.

Sementara itu strategi intra IKM dilakukan dengan mendorong inovasi, utilisasi teknologi untuk memangkas ongkos produksi, membentuk spesifikasi produk, membuka akses jejaring kerja sama dengan perusahaan multinasional raksasa, dan pembangunan klaster industri.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141001/87/261693/ini-4-strategi-internasionalisasi-industri-kecil-

Kadin Minta Presiden Jokowi Bentuk Kementerian Ekonomi Kreatif

JAKARTA–Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia melaju pesat. Oleh karena itu, salah satu cara pemerintah untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif adalah dengan membentuk kementerian ekonomi kreatif.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Kreatif dan Mice Budiarto Linggowijono mengatakan pemerintahan baru seharusnya memisahkan sektor ekonomi kreatif dengan pariwisata. Jika kementerian ekonomi kreatif tidak bisa dibentuk, pemerintah bisa menggabungkan sektor ekonomi kreatif dengan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM).

“Kajian pariwisata itu berfokus pada destinasi sedangkan ekonomi kreatif justru mengedepankan properti intelektual . Saya melihat ekonomi kreatif lebih pas disandingkan dengan sektor koperasi dan UKM karena rata-rata pelaku ekonomi kreatif berstatus pelaku UKM,” kata Budiarto, Rabu (1/10/2014)

Lebih lanjut, Budiarto mengatakan penanganan sektor ekonomi kreatif saat ini terjadi secara tumpang tindih. Hal ini terjadi lantaran adanya persinggungan antara beberapa kementerian. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah membentuk Kementerian Ekonomi Kreatif dan membangun penugasan-penugasan yang lugas.

“Jika nanti dibentuk kementerian ekonomi kreatif kami berharap akan ada sinergi antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian-Kementerian pendukung. Fokusnya di Kementerian Ekonomi Kreatif dan institusi lain bisa berperan sebagai pemberi masukan dan kontributor,” ujarnya.

Ekonomi kreatif terbagi atas 14 subsektor dan 1 bagian riset dan pengembangan. Subsektor fesyen menjadi penyumbang terbesar ekspor industri kreatif dengan kontribusi mencapai lebih dari 61,13% dari total produk kreatif pada 2013. Persentase ini setara dengan 5,96% dari nilai ekspor nasional dengan rata-rata mencapai Rp53,94 triliun.

Lebih lanjut, posisi kedua dan ketiga ditempati oleh subsektor kerajinan tangan dan dan barang seni 25,12% (Rp92,6 trilyun) dan subsektor periklanan dan media 7,18%. Menyusul subsektor desain, musik, penerbitan dan percetakan, arsitektur, layanan komputer dan peranti lunak, serta film, video, dan fotografi.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20141001/87/261688/kadin-minta-presiden-jokowi-bentuk-kementerian-ekonomi-kreatif

PT PNM Dorong Produk UMKM Miliki Daya Saing

SOLO—PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM berkomitmen mendorong produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki daya saing dan diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Komitmen PNM direalisasikan dengan memfasilitasi nasabah binaan terbaik dalam acara Solo Gebyar UKM 2014 pada Jumat-Senin (26-29/9/2014) di Solo.

Pada kegiatan itu, PNM mengenalkan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) sebagai agen utama yang memfasilitasi pelaku UMKM di daerah untuk memasarkan beragam produknya kepada masyarakat di sekitar Soloraya.

Haryono, Pemimpin PNM Cabang Solo, menerangkan selain mengenalkan ULaMM, pameran produk UMKM ini bertujuan untuk mendekatkan produk-produk UMKM kepada masyarakat. Dia mengatakan produk UMKM mestinya memiliki daya saing lebih dibandingkan dengan produk impor.

“Pameran ini merupakan ekspo hasil pemberdayaan UMKM oleh PNM sekaligus etalase produk-produk UMKM unggulan di wilayah Solo dan sekitarnya,” paparnya kepada Bisnis, Jumat (26/9/2014).

PNM Cabang Solo, lanjut Haryono, secara aktif dan konsisten melaksanakan kegiatan pemberdayaan UMKM di seluruh jaringan layanan ULaMM, dengan memberikan pembekalan ilmu pemasaran, ketrampilan berusaha, serta sikap optimistis dalam membangun bisnis ke depan.

PNM Solo juga selalu menerapkan nilai-nilai modal spiritual kepada debitur dalam berbisnis agar tetap menjunjung tinggi etika bisnis dan nilai-nilai budi pekerti yang luhur agar dapat memuaskan dalam pelayanan.

“Kami juga berharap melalui kegiatan semacam ini bisa menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap produk unggulan Indonesia dengan cara memiliki dan menggunakan produk dalam negeri,” tuturnya.

Menurut Arief Mulyadi, Executive Vice President I PNM, partisipasi korporasi dalam pameran ini diharapkan dapat meningkatkan akses pasar dan jaringan bisnis nasabah maupun layanan ULaMM.

Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan dan efek berganda bagi UMKM dan ULaMM, serta masyarakat sekitar.

“Pameran ini juga membuka peluang terciptanya kerjasama bisnis dan kelembagaan, tak hanya ULaMM dan nasabahnya, tetapi juga antar-pelaku UMKM,” tambah Arief.

Carolina Dina Rusdiana, Direktur Bisnis Mikro II PNM yang membawahi operasional dan bisnis ULaMM di wilayah Soloraya, mengatakan pameran UMKM semacam ini sangat berguna untuk membangkitkan semangat wirausaha masyarakat Indonesia.

Kegiatan seperti ini menjadi salah satu bagian dari program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang diprakarsai oleh PNM sebagai sebuah inisiatif nasional untuk membantu pelaku UKM di Tanah Air.

“Program seperti ini bertujuan membuka akses jaringan dalam membangun bisnis UKM, dengan menyediakan wadah bagi nasabah dalam mempromosikan produk,” terangnya.

Dina menambahkan offline activity seperti ini merupakan bagian terintegrasi dari bisnis PNM sebagai BUMN yang dikhususkan untuk memberdayakan UMKM.

Aktivitas pemberdayaan UMK, yang mengkombinasikan bisnis pembiayaan dan pengembangan kapasitas usaha, merupakan keunggulan dan keunikan PNM dibanding lembaga keuangan lainnya.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140926/87/260319/pt-pnm-dorong-produk-umkm-miliki-daya-saing

PESANTREN Didorong Bikin Koperasi, Dijanjikan Dana Rp100 Juta

PURWOREJO – Pemerintah mendorong pesantren untuk membentuk koperasi, sebagai instrumen untuk membekali kemampuan santri berorganisasi dan berwirausaha. Pemerintah menjanjikan bantuan Rp100 juta untuk setiap koperasi santri.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Setyo Heriyanto mengatakan sampai saat ini jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai 18.000 pondok dengan ribuan jumlah santri.

“Ini potensi sumber daya insani ke depan untuk memajukan perekonomian di Indonesia,” katanya saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al Hikmah di Desa Bendo Bumiayu, Jawa Tengah, Kamis (25/9/2014).

Oleh karena itu pihaknya mendorong pengelola pondok pesantren untuk membentuk koperasi sebagai upaya membekali para santri pengetahuan tambahan soal koperasi dan wirausaha.

Pihaknya sendiri memiliki program khusus pendukungan dan fasilitasi bagi upaya peningkatan keterampilan para santri melalui program Tempat Praktik Keterampilan Usaha (TPKU) di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren.

Pondok pesantren yang telah memiliki koperasi akan diberi bantuan dana Rp100 juta untuk peralatan usaha dan pendampingan berwirausaha.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga mendorong pengelola Pondok Pesantren Al Hikmah di Bumiayu untuk membentuk koperasi mewadahi 7.000 santrinya. “Penting bagi mereka untuk mendapatkan bekal berkoperasi dan berwirausaha,” katanya.

Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140925/87/260073/pesantren-didorong-bikin-koperasi-dijanjikan-dana-rp100-juta

Usai Temui Tim Transisi Jokowi-JK, Ini Harapan Pegiat Koperasi

Jakarta – Visi misi ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widowo dan Jusuf Kalla, dianggap dapat menjadi harapan baru dunia koperasi di negeri ini. Sebutan koperasi sebagai soko guru ekonomi akan segera dirasakan dampaknya dalam perkembangan ekonomi kecil di Indonesia di masa pemerintahan Jokowi-JK.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Koperasi Wanita Setia Budi Wanita (Kopwan SBW) Malang Sri Untari, yang sempat diminta oleh Tim Transisi Jokowi-JK menyusun draf naskah akademik yang dibutuhkan koperasi di Indonesia, Minggu (31/8/2014).

“Saya optimis Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK memiliki kemampuan menata sektor koperasi menjadi lebih baik sehingga koperasi benar-benar menjadi soko guru ekonomi di negeri ini,” kata Untari.

Dalam pertemuan yang digelar pada Rabu, 27 Agustus 2014 lalu, bersama dengan beberapa Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, ‎Untari dan beberapa penggiat koperasi menyampaikan pentingnya membangun koperasi berdasarkan Trisakti Bung Karno, yang menyebutkan bahwa koperasi merupakan jalan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

“Kami meyakini kalau pemerintahan Jokowi-JK akan menyelesaikan persoalan perkoperasian,” ujar dia.

Dalam kunjungan itu, Untari mengungkapkan, Deputi Tim Transisi kemudian memintanya untuk menyusun draf naskah akademik yang dibutuhkan koperasi di Indonesia dan aturannya sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan atau pembanding RUU Perkoperasian yang baru.

Menurut dia, koperasi di bawah ‎pemerintahan Jokowi-JK mendatang kemungkinan besar akan memberikan warna baru dalam perkembangan dunia koperasi‎. Ia pun berharap kepada Jokowi-JK tidak mengubah filosofi dan definisi koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa agar keberadaannya tetap sesuai dengan jati diri koperasi yang sesungguhnya.

“Kalau definisinya benar tentu batang tubuhnya akan benar,” ujar Untari seraya menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan permohonan gugatannya terhadap UU Perkoperasian, beberapa waktu lalu.

Lebih jauh Untari menjelaskan, koperasi berbasis pada keanggotaan dan bukan berbasis pada modal. Karena itu, Untari yang mengaku menjadi bagian dari ‎pemohon ke MK ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perkoperasian yang dianggap melucuti filosofi koperasi dan penyamakan dengan PT (perseroan terbatas).

Koperasi, lanjut dia, telah menjadi kekuatan ekonomi di negeri ini yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari kalangan paling bawah. “Melalui koperasi, masyarakat yang tergabung sebagai anggota akan bersinergi mengembangkan usaha ekonomi untuk mencapai kesejahteraan secara bersama-sama,” pungkas Untari. (Sun)

Sumber : http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2098995/usai-temui-tim-transisi-jokowi-jk-ini-harapan-pegiat-koperasi

UKM Serap 500 Juta Tenaga Kerja pada 2030

Jakarta – Tak hanya di Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di negara-negara berkembang di dunia juga menjadi andalan dan tulang punggung bagi perekonomian sebuah negara.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Nus Nuzulia Ishak menilai, UKM bahkan mempunyai peran yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini terbukti sebanyak 2/3 angkatan kerja mampu diserap oleh sektor ini.

“Di negara tertinggal, UKM bahkan mampu berkontribusi sebesar 80 persen terhadap tenaga kerja dan menjadi kunci pertumbuhan suatu negara,” ujar Nus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Selain itu, Internasional Trade Center (ITC) juga memprediksi UKM akan menjadi sumber utama penyerapan tenaga kerja bagi 500 juta orang, baik laki-laki maupun perempuan yang tergabung dalam pasar tenaga kerja global pada 2030.

“Peran penting ini yang membuat Kemendag berkomitmen memperkuat dan mendukung UKM hingga memiliki rantai perdagangan di tingkat global,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Kemendag Dody Edward menyatakan selain menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia, UKM juga menjadi salah satu sumber pemberdayaan perempuan. Sehingga dia menilai keterlibatan UKM dalam forum-forum perdagangan global harus terus dijalin secara berkesinambungan.

“Kami terus memberikan dukungan dan kontribusi terhadap upaya kerja sama internasional yang bertujuan meningkatkan pastisipasi negara-negara berkembang dalam perdagangan regional maupun global guna menciptakan fair trade,” tandas dia. (Dny/Ahm)

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2106440/ukm-serap-500-juta-tenaga-kerja-pada-2030

Dell Lirik Peluang Manis di Pasar UKM Indonesia

Jakarta – Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia bukan hanya membuka peluang kerja bagi masyarakat, tapi juga keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya perusahan teknologi komputer Amerika Serikat (AS), Dell.

Dell mengklaim memiliki serangkaian solusi untuk UKM yang bisa mendukung produktivitas, mulai dari desktop, notebook, layanan cloud, hingga server. Dell pun meyakini UKM di Tanah Air akan terus tumbuh, sehingga turut membuka peluang manis untuk perusahaan.

“UKM adalah segmen pasar dengan pertumbuhan tercepat. Untuk di Indonesia sendiri, pertumbuhan UKM juga cepat. Karena itu, UKM di Indonesia adalah salah satu kunci pertumbuhan bisnis kami dalam beberapa tahun ke depan,” ungkap Managing Director Dell Indonesia, Catherine Lian di Indosurya Plaza, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Pertumbuhan UKM, sambungnya, tidak hanya terjadi di wilayah Jakarta. Melainkan kota-kota besar lainnya di Tanah Air. Pada akhir 2012 sendiri, Dell mengutip data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, ada lebih dari 56 juta UKM di Indonesia.

Dari gambaran jumlah UKM yang ada itu, perusahaan optimis bisa memperluas pasarnya ke berbagai wilayah.

Ditambahkan Brand Manager Dell Indonesia, Jane Ritonga, Dell tidak merasa kewalahan melayani pesanan produk untuk pelaku UKM. Pasalnya, dia mengklaim Dell memiliki semua lini produk yang dibutuhkan seperti desktop, notebook, hinga server.

Masing-masing solusi itu, katanya, memiliki daya tarik tersendiri dan sesuai dengan kebutuhan. “Kalau aktivitas UKM lebih banyak mobile, maka mereka cenderung memilih laptop. Tapi kalau bisnisnya statis seperti hanya di kantor saja, maka dipilihnya desktop PC,” kata Jane.

Credit: Dewi Widya Ningrum
Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/2103970/dell-lirik-peluang-manis-di-pasar-ukm-indonesia

Ikatan Saudagar Muslim Dorong UMKM Berbasis Syariah

JAKARTA—Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI) berencana menyusun pilot project untuk mengembangkan UMKM melalui basis syariah.

Ketua Umum ISMI Ilham Akbar Habibie mengatakan UMKM tidak bisa hanya mengandalkan proteksi dari pemerintah dalam menghadapi persaingan yang kian terbuka, salah satunya Masyarakat Ekonomi Asean yang akan dimulai tahun depan.

“Perlu kemandirian dan daya saing, harus ada agenda keberpihakan,” ujarnya seusai membuka Rakornas ISMI I di Jakarta, Sabtu (13/9/2014).

UMKM adalah bagian penting dalam perekonomian nasional. Kontribusi sektor ini pada PDB dalam beberapa tahun terakhir, katanya, mencapai 56%.

“Kalau dilihat struktur ekonomi Indonesia, maka UMKM porsinya cukup besar mencapai 99%, harus ada keterwakilan. Kalau usaha besar saya kira Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) sudah cuku mewakili, makanya kami fokus ke UMKM,” kata Ilham.

Dia tidak menampik usia ISMI sebagai sebuah organisasi masih tergolong muda. Namun dia meyakini melalui pilot project yang tepat kontribusi ke UMKM dapat dioptimalkan. Selain dari sektor permodalan, ISMI juga akan mengembangkan jejaring sektor UMKM.

Ilham menambahkan, tahun depan ISMI berencana melebarkan jaringan ke berbagai provinsi maupun kabupaten/kota. “Sekarang susun program kerja dulu dan membuat pilot project baru nanti dirikan ISMI di provinsi atau kota.”

ISMI dideklarasikan pada 2013 oleh sejumlah organisasi antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Kadin dan Majelis Ulama Indonesia. Beberapa tokoh dan pengusaha nasional yang aktif dalam ISMI antara lain Erick Thohir, Erwin Aksa dan Anindya Bakrie.

Editor : Hery Lazuardi
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140913/87/257054/ikatan-saudagar-muslim-dorong-umkm-berbasis-

YDBA Gelar Forum UMKM Bengkel Astra

JAKARTA–Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) dan Himpunan Bengkel Binaan YDBA (HBBA) menyelenggarakan Forum UMKM Bengkel di Bandung.

Program yang dihadiri oleh 75 UMKM Bengkel Mitra YDBA ini merupakan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi UMKM bengkel dengan instruktur yang kompeten dan berasal dari berbagai Grup Astra.

General Manager YDBA Mohammad lqbal menyampaikan secara kualitatif kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis, kompetensi dan kualitas pelayanan bengkel HBBA.

“Forum ini dapat meningkatkan kekuatan finansial dan omzet bengkel melalui program fasilitasi pasar dan pembiayaan,” ujarnya dalam rilis yang diterima Bisnis.com, Sabtu (13/9/2014).

Lebih lanjut, Ketua HBBA Heri Cahyono menyosialisasikan strategi roadmap yang telah disusun bersama YDBA kepada anggotanya.

“Strategi roadmap tersebut dibagi dalam 3 tahapan yaitu, organization Development, Business Development Program, dan Sustainable Growth,” tuturnya.

Selain UMKM mitra YDBA, acara ini juga diikuti oleh perwakilan Grup Astra a.l. Toyota Sales Operation (Auto2000), PT Astra Honda Motor, PT Denso Sales lndonesia, PT Serasi Autoraya (TRAC)dan PT Astra Mitra Ventura.

Editor : Rustam Agus
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140913/87/257073/ydba-gelar-forum-umkm-bengkel-astra

PROGRAM MP3I: Syarief Hasan Minta Jokowi Melanjutkan

BANDUNG – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meminta pemerintahan mendatang melanjutkan program MP3I agar pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih membaik.

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan selama ini program MP3I kelanjutannya sudah bagus dengan keberhasilan dan hal ini bisa diteruskan oleh pemerintahan mendatang.

“Tinggal dievaluasi dan ditelaah yang cocok. Pada dasarnya program ini harus diteruskan karena programnya pasti ada yang serupa,” katanya di Sabuga ITB, Senin (8/9/2014)

Dia menjelaskan salah satu keberhasilan yakni kontribusi kewirausahaan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup signifikan.

“Pada 2004 pertumbuhan tumbuh dari lebih 4%. Saat itu, APBN tidak lebih dari RP430 triliun. Namun adanya penggenjotan kewirausahaan di sektor UKM APBN pada 2014 mencapai Rp1.800 triliun,” katanya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ini ditunjang oleh pemerintahan yang baik, di mana sektor UKM ini terutama kewirausahaan terus digalakkan.

“Hal ini tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.”

Ke depan, ujarnya, pemerintahan baru harus mampu terus menumbuhkan pertumbuhan ekonomi pada 2015 lebih dari 5,2%.

Pemkot Cimahi akan mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar mempersiapkan diri menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Kepala Diskoperindagtan Kota Cimahi Huzen Rachmadi mengatakan, agar pelaku UMKM lebih siap menghadapi pasar bebas, pihaknya akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan.

“Sejauh ini kami telah mendorong mereka agar membuat paguyuban sendiri. Dengan begitu, hal ini akan memudahkan kami dalam memonitor mereka,” katanya.

Menurut dia, saat ini di Cimahi sudah mulai banyak tumbuhnya pelaku UMKM lokal yang termasuk kategori unggulan dimana salah satu prasayaratnya adalah mereka harus membuat produk yang bisa diterima pasar.

Selain bisa diterima, mereka pun harus mampu memenuhi permintaan pasar baik dalam dan luar negeri. Yang lebih diprioritaskan tentu saja adalah kebutuhan pasar dalam negeri.

“Sedangkan agar produk mereka bisa keluar, kami dorong mereka punya web sendiri untuk memasarkan produk ke seluruh dunia lewat fasilitas dunia maya,” ucapnya.

Mengenai pemasaran, para pelaku UMKM terus didorong agar produk mereka bisa menembus pasar modern seperti minimarket yang tersebar di sejumlah penjuru kota.

Menurutnya, apabila produk UMKM mampu menembus pasar modern itu menunjukan peningkatan kualitas. Pasalnya, tidak sembarang produk bisa tembus sebab harus melalui proses seleksi mutu produk dan memiliki ketahanan permodalan.

“Kami arahkan UMKM Cimahi itu pada empat klaster pertama klastermakanan dan minuman, kerajinan, animasi dan tekstil dan produk tekstil (TPT),” paparnya

Editor : Martin Sihombing
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140908/87/255799/program-mp3i-syarief-hasan-minta-jokowi-melanjutkan

Ini Wirausaha Konsep Oneintwenty

JAKARTA – Yayasan Pro Indonesia dan Smartpreneur.net menggelar gerakan wirausaha Oneintwenty.

Mengusung filosofi Learn, Success, and Share, gerakan ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas wirausaha di Indonesia.

Budi Satria Isman Dewan Pembina dan Founder Smartpreneur.net mengatakan siapapun bisa bergerak membangun ekosistem wirausaha. Bahkan tanpa harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Gerakan ini murni dilakukan oleh para relawan. Konsep Oneintwenty adalah menciptakan 1 dari 20 orang Indonesia untuk menjadi wirausaha. Jika ini tercapai, jumlah wirausaha akan berjumlah 5% dari total penduduk. Sekarang jumlahnya baru 1,65%,” ujarnya dalam konferensi pers gerakan OneinTwenty di Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Budi mengaku saat ini jumlah wirausaha di Indonesia mencapai 56,5 juta orang. Namun demikian, 99,8% masih bergerak di sektor mikro dan informal. Oleh karena itu, dia juga berupaya agar 1 juta wirausaha mikro bisa naik kelas.

Lebih lanjut, menurutnya, wirausaha Indonesia menghadapi berbagai masalah. “Mereka masih kekurangan pengetahuan tentang wirausaha, keterbatasan menjangkau pasar, akses permodalan, minim teknologi, serta belum mengerti legal dan hak paten,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Budi dan rekan-rekannya juga menggelar berbagai acara yang bertujuan menguatkan ekosistem wirausaha di Indonesia. Beberapa acara yang dibuat a.l. mencetak pelatih bisnis, membuat sistem e-monitoring UMKM, membuat media sosial www.onein20.com. Selain itu, dia juga menggandeng CEO perusahaan, pakar bisnis, dan angel investor untuk menjadi pengisi acara.

“Kami juga bekerja sama dengan www.sindonews.com sebagai media partner. Kami merasa saat ini belum banyak media yang mengekspos geliat UKM. Padahal, UKM adalah penggerak roda perekonomian di Indonesia,” katanya.
Gerakan Oneintwenty akan berlangsung sepanjang September 2014 hingga Maret 2015. Budi beserta rekan-rekannya akan melakukan roadshow di Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Padang, Surabaya, Pekanbaru, Jambi, dan Palembang.

Editor : Sepudin Zuhri
sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140904/87/255156/ini-wirausaha-konsep-oneintwenty

KUCURAN KUR: Pemerintah Naikkan Jumlah Debitur

JAKARTA- Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan pemerintah menargetkan 40% dari total 56 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah akan menikmati dana KUR pada 2015.

“Kami sudah menyalurkan KUR kepada 11.501.245 pelaku UMKM sejak Januari hingga Juli 2014. Kami berharap pelaku usaha mikro bisa mengembangkan usahanya dan naik kelas menjadi usaha kecil,” ujar Braman di Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Setiap pelaku usaha diproyeksi bisa menerima kucuran dana KUR mulai dari Rp5 juta–Rp20 juta di level mikro dan Rp20 juta–Rp500 juta di level ritel.

Namun, dia berharap pemerintah mampu mempermudah akses kepada calon debitur dan menurunkan suku bunga kredit UMKM.

“Rata-rata pelaku usaha mikro ini kan belum terbiasa dengan sistem perbankan. Pengetahuan mereka tentang kredit masih kurang. Kami berharap pemerintah lebih gencar memberi edukasi dan sosialisasi,” katanya.

Menurutnya, pelaku usaha mikro dan kecil akan sulit mendapat dana jika suku bunga tinggi dan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi.

“Kami berharap pemerintah bisa memberikan subsidi bunga kredit kepada pelaku usaha mikro dan kecil,” imbuhnya.

Program KUR dimulai sejak 2007 silam. Untuk menyalurkan KUR, pemerintah bekerja sama dengan beberapa bank dan perusahaan penjamin. Sejak 2007-2014, pemerintah telah mengucurkan dana Rp161 trilyun kepada 11,5 juta pengusaha UMKM.

Editor : Linda Teti Silitonga
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140904/87/255016/kucuran-kur-pemerintah-naikkan-jumlah-debitur

Bangun UKM, Jokowi Diharapkan Andalkan Koperasi

Jakarta – Deputi Menteri Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Braman Setyo berharap Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi tetap menjadikan koperasi sebagai tonggak ekonomi bagi para pelaku usaha kecil. Dengan demikian, peran koperasi sebagai salah satu strategi jitu dapat mengurangi 28,6 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2012.

Menurut Braman, koperasi dapat mewujudkan tujuan ini antara lain dengan bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa,” ujar Braman melalui pesan singkat yang diterima Liputan6.com, Kamis, (14/8/2014).

Braman memaparkan, sinergi antara BUMDes dan Koperasi Unit Desa (KUD) akan menjawab kekhawatiran terkikisnya peran koperasi sebagai salah satu instrumen untuk menyejahterakan masyarakat desa. Menurut dia, esensi koperasi adalah sebuah gerakan sosial yang tidak hanya memiliki pemenuhan kesejahteraan rakyat semata, tapi juga bermanfaat untuk memperkuat basis-basis demokrasi partisipatoris rakyat.

“Ke depan dengan UU Desa, di mana salah satu pasalnya akan memberikan perkuatan anggaran 1 desa Rp 1,4 miliar, tentunya bukan hanya untuk pembangunan fisik semata. Saya berharap ada alokasi minimal 10-15 persen anggaran desa sebagai modal pengembangan koperasi untuk menguatkan ekonomi-ekonomi pedesaan,” tutur dia.

Selanjutnya menurut Braman, koperasi yang merupakan lembaga ekonomi (entitas bisnis) berwatak sosial dianggap lebih mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan bersama. Di samping itu, gotong royong merupakan ruh ekonomi kerakyatan yang memerlukan dukungan pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang dapat menumbuhkan koperasi dalam mewarnai pertumbuhan ekonomi Indonesia bersama pelaku usaha lain.

“Kondisi koperasi Indonesia saat ini berjumlah sekitar 200 ribu unit (per Juni 2014), dengan jumlah anggota 35 juta dan volume usaha sekitar Rp 125 triliun. Penyerapan tenaga kerja mencapai hampir 500 ribu orang. Jadi, koperasi telah berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran selama 10 tahun ini, khususnya pada tingkat akar rumput,” ucap Braman.

Sementara itu, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya meyakini Jokowi tetap akan menjadikan koperasi sebagai soko guru (pilar utama) perekonomian nasional bila dilihat dari gaya kerjanya yang cenderung lebih melibatkan rakyat.

“Koperasi sangat relevan di era pasar bebas sekarang. Jokowi harus memperkuat gerakan koperasi, gerakan ini yang bisa menjadi instrumen untuk menjembatani penguatan perekonomian rakyat dengan penguatan proses demokrasi. Ia adalah perangkat ekonomi agar masyarakat tidak lagi dipekerjakan oleh kapital,” ucap Berly.

Dengan mengandalkan koperasi menurut Berly, para pelaku ekonomi kecil dapat meminjam modal untuk membentuk koperasi ke bank, mereka bisa gotong royong memproduksi hasil usahanya, seperti koperasi petani kopi, mereka bisa membeli mesin pengolah kopinya, sehingga bisa memproduksi kopi lokal tanpa jeratan tengkulak.

“Untuk itu pemerintah harus mendukung penguatan koperasi, khususnya kredit usaha lunak dari perbankan BUMN. Nah, tugas Menteri Koperasi dan UKM ke depan adalah menjamin regulasi yang menjadi payung hukum untuk mengembangkan koperasi di Indonesia,” demikian Berly.

Credit: Anri Syaiful
Sumber : http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2091230/bangun-ukm-jokowi-diharapkan-andalkan-koperasi

Peduli Koperasi dan UMKM, Bupati Batang Terima Pin Emas

BATANG, Jawa Tengah— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo berupa pin emas karena berhasil memajukan Koperasi dan UMKM di wilayah ini.

Penghargaan itu diberikan sejalan dengan upaya Bupati Batang mewujudkan visi ekonomi bangkit melalui program dalam pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menegah).

Dalam kepemimpinannya, Yoyok memiliki terobosan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk memberikan dana pendamping dalam permodalan melalui CSR yang belum tergali oleh daerah dan perbankan.

Di samping itu, pemerintah terus memberikan pelatihan bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta mencarikan pasar untuk menjual produknya.

Pemkab Batang juga memberikan pendampingan serta pelatihan dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, salah satunya melalui instansi perijinan (BPMPT) yang tidak memberikan izin usaha pendirian mall, serta tidak mengizinkan penambahan minimarket modern baru selama pasar – pasar tradisional belum dibangun dan dikembangkan, karena Bupati menginginkan pengembangkan ekonomi modern berbasis kerakyatan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang Jamal Abdul Naser menjelaskan penghargaan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Alun – alun Wonosobo, Rabu (27/8/14), bertepatan dengan Peringatan Hari Koperasi Tahun 2014.

“Ditetapkannya Bupati Batang sebagai peraih penghargaan sudah melalui proses dan tahapan penilaian oleh tim penyelenggara dari Provinsi Jawa Tengah,” papar dia, Rabu.

Jamal menerangkan penilaian dilakukan terkait kebijakan Bupati yang pro terhadap keberadaan UMKM di Kabupaten Batang untuk kemajuan UMKM yang akan mendorong tumbuh kembangnya perekonomian kerakyatan.

Untuk menjadi yang terbaik Bupati Batang harus bersaing dengan enam kabupaten lain, yakni Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Magelang, Brebes, Pekalongan dan Kebumen. Setelah melalui penilaian, akhirnya terpilih tiga bupati yang mendapatkan penghargaan utama berupa Pin Emas dan Piagam dari Gubernur Jawa Tengah, yakni Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Banyumas Ahmad Husein, dan Bupati Brebes Idza Priyanti.

Proses penilaian dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, penilaian borang, yang dilakukan terhadap borang yang dikumpulkan kabupaten/kota meliputi aspek penumbuhan iklim usaha, aspek implementasi pengembangan usaha, aspek pembiayaan dan penjaminan, kemitraan sertaa aspek koordinasi dan pengendalian.

Tahap kedua, penilaian visitasi yang bertujuan untuk melakukan konfirmasi borang yang dikumpulkan kabupaten, dan tahap ke tiga penilaian paparan Bupati terkait dengan visi-misi pengembangan koperasi dan UMKM.

Usai menerima penghargaan Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan dirinya sangat mengharapkan penghargaan ini dapat memacu semua SKPD untuk bersama fokus menyatukan visi dan misi dengan pola terpadu guna mengembangkan koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Batang.

Editor : Nurbaiti
Sumber :http://industri.bisnis.com/read/20140827/87/253076/peduli-koperasi-dan-umkm-bupati-batang-terima-pin-emas

250.000 UKM Jateng Diklaim Berstandar Internasional

SEMARANG—Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Tengah menyebut sebanyak 250.000 usaha kecil dan menengah (UKM) telah siap menghadapi pasar bebas Asean 2015, seiring dengan proses produksi yang memenuhi standar internasional.

KetuaUmumKadin Jawa TengahKukrit Suryo Wicaksono mengatakan jumlah keseluruhan UKM se-Jateng sekitar 2,5 juta. Dari angka tersebut, sekitar 10% UKM telah memenuhi pembuatan produksi dengan standar nasional dan internasional. Artinya, proses produksi dari 250.000 UKM di Jateng sudah teruji secara kualitas maupun mutu barang.

Pihaknya mengklaim jumlah UKM di Jawa Tengah terbanyak di Indonesia dengan multi produk yang mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

“Saya yakin UKM Jateng memiliki potensi layak jual. Kendalanya, bagaimana menjualnya, setelah itu cara mengembangkan pasar seperti apa? Makanya, Kadin ingin menjadi partner mereka,” papar Kukrit kepada Bisnis, Senin (25/8/2014).

Dia mengatakan saat ini masyarakat mestinya tidak perlu lagi memperdebatkan setuju atau tidak setuju dengan implementasi pasar bebas Asean yang menyisakan waktu beberapa bulan lagi. Yang diperlukan para pelaku usaha, kata Kukrit, bagaimana menciptakan produk dengan kualitas bagus dan diterima semua pasar nasional serta internasional.

Kukrit berharap pelaku UKM yang telah menciptakan produk sesuai standar nasional bisa memberikan contoh kualitas kepada pelaku UKM lain yang belum berstandar.

“Saat ini kami fokus mengembangkan pemanfaatan e-commerce untuk mendorong peningkatan kapasitas UKM. Oktober ini akan diluncurkan e-commerce yang bekerjasama dengan Kadin Singapura dan Kadin Kuala Lumpur,” tuturnya.

Produk UKM Jateng yang telah ekspor, kata dia, yakni produk furnitur, handicraf, batik serta makanan khas dari Jawa Tengah. Kukrit mengatakan perkembangan bisnis di Jateng terus tumbuh setiap tahun.

Dia mengungkapkan Jateng merupakan sentra grafika, sentra industri jamu, sentra industri furnitur, sentra karoseri mobil, sentra industri gula dan lainnya.

“Jawa Tengah harusnya menjadi kiblatnya perekonomian di Indonesia. Karena sentra produksi ada di sini,” terangnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memaparkan kinerja Kadin Jateng beberapa kali telah membuat konsultasi bisnis dengan sasaran pelaku UKM dan UMKM. Selain itu, Gubernur mengakui gencar mempromosikan produk UKM kepada wisawatan yang berkunjung ke Jateng.

Editor : Ismail Fahmi
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140825/87/252359/250.000-ukm-jateng-diklaim-berstandar-internasional

INDUSTRI KREATIF: Pemerintah Dukung Lembaga Inkubator Perkuat UKM

JAKARTA— Pemerintah merekomendasi 14 sektor industri kreatif yang bisa dikembangkan berbagai lembaga inkubator bisnis khusus di bidang Information and Communications Technology atau ICT yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo mengungkapkan 14 sektor industri kreatif yang didorong dikembangkan lembaga inkubator bisnis, karena potensi mendatangkan devisa sangat besar.

”Selain itu mampu mendorong kreativitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bagi perguruan tinggi, instansi pemerintah dan swasta yang berminat mendirikan lembaga inkubator bisnis, ada banyak pilihan untuk difasilitasi,” katanya kepada Bisnis, Minggu (20/7/2014).

Untuk tahap paling awal, dukungan pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Terutama menghadirkan infrastruktur pendukung seperti peralatan. Termasuk dukungan ahli yang memahami sektor yang dimaksud.

Menurut Braman, pemerintah atau Kementerian Koperasi dan UKM memberi pilihan bagi lembaga inkubator bisnis untuk mengembangkan sektor industri tertentu, sesuai dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) pada lembaga tersebut.

Secara khusus yang terkait langsung dengan infrastruktur yang dimiliki maupun jejaring pendukung lainnya yang dikuasai. Selanjutnya lembaga inkubator bisa membina dan mengembangkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai tenant.

Tentu saja melalui proses inkubasi dengan tahap tertentu, yakni pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Itu merupakan penekanan alur yang harus dijalani UKM tenant setelah menyatakan bersedia mengikuti proses inkubasi.

”Output yang diinginkan adalah, menjadikan tenant sebagai usaha baru atau perusahaan yang inovatif dan memiliki etika kuat serta membentuk kelompok usaha yang terintegrasi. Ini yang diingankan pemerintah,” tandas Braman Setyo.

Harapan pemerintah paling tinggi adalah, UKM tenant bisa menjadi basis ekonomi yang kuat untuk mendukung usaha lokal maupun pariwisata guna mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan.

Adapun 14 sektor industri kreatif yang menjadi pilihan berbasis ICT terdiri dari arsitektur, desain, fesyen, film-video-fotograpi, kerajinan, layanan computer dan piranti lunak, musik, barang seni, penerbitan dan percetakan, periklanan, permainan interaktif, riset dan pengembangan, seni pertunjukkan, dan tv serta radio.

Sumber : http://ukm.kalbarprov.go.id/berita.php?news=170

Sebanyak 4 UKM Mitra YDBA Raih ISO 9001

JAKARTA–Empat usaha kecil menengah (UKM) mitra Yayasan Dharma Bakti Astra memperoleh sertifikat ISO 9001 dari European Quality Assurance (EQA).

Keempat UKM tersebut yaitu PT Bahana Unindo Teknik, PT Galih Ayom Mandiri, PT Aristo Satrio Mandiri Indonesia, dan PT Teknikatama Karya Mandiri.

Ketua Pengurus YDBA F.X. Sri Martono mengatakan program sertifikasi ini merupakan salah satu cara mengajak mitra YDBA untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

“Pelaksanaan MEA tak bisa ditunda. Oleh karena itu, kami tak bosan-bosan mengingatkan mitra untuk meningkatkan keunggulan kompetitif untuk menghadapi UKM dari negara lain yang akan masuk ke Indonesia,” ujarnya ketika ditemui di acara Halal bi Halal di Galeri YDBA di Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Dia menuturkan tahun ini YDBA bekerja sama dengan Politeknik Manufaktur Astra (POLMAN Astra) menjalankan pelatihan dan pendampingan Sistem Manajemen Mutu. Program yang dijalankan sejak akhir 2013 ini berlangusung hingga Juni 2014.

Lebih lanjut, program tersebut diselenggarakan dengan menempatkan mahasiswa tingkat akhir POLMAN Astra selama 6 bulan untuk membantu menjalankan proses Plan Do Check Action (PDCA). Supervisi intens dilakukan oleh dosen pembimbing dari POLMAN Astra.

Dengan keberhasilan tersebut, YDBA telah mengantar keempat UKM mitranya sehingga mereka memiliki kompetisi baru yang lebih prima. Khususnya di bidang manufaktur, yang sesuai dengan inti bisnis Astra.

“Kami berharap dengan adanya sertifikasi ini, UKM mitra YDBA makin siap untuk mengikuti fasilitas pasar di dalam value chain Bisnis Astra. Termasuk menghadapi pasar bebas Asean 2015,” ujarnya.

Editor : Rustam Agus
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140815/87/250323/sebanyak-4-ukm-mitra-ydba-raih-iso-9001

Inilah Potensi Pasar UMKM di Indonesia

JAKARTA — Kalangan perbankan Indonesia kini tengah ramai menggarap pasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengingat potensinya yang menggiurkan.

Salah satu bank yang telah berkecimpung di sektor usaha kecil dan menengah yaitu PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Director Micro Business Banking dan Consumer Mass Market Bank Danamon Khoe Minhari Handikusuma mengatakan berdasarkan data dari Kementrian UMKM tahun 2013, ada sekitar 56,5 juta unit usaha ini di seluruh Indonesia.

“Ada 48.997 usaha menengah, 629.418 usaha kecil, dan 55,8 juta unit usaha mikro,” ujarnya pada acara Seminar Nasional Strategi dan Tantangan Edukasi Keuangan bagi Ibu Rumah Tangga dan UMKM di Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Adapun, Khoe menjelaskan usaha yang dikategorikan menengah yaitu dengan hasil penjualan pertahunnya antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Kategori usaha kecil yaitu dengan hasil penjualan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sementara, kategori mikro yaitu untuk usaha dengan hasil penjualan kurang dari Rp300 juta tiap tahunnya.

Khoe menuturkan keseluruhan UMKM tersebut menyumbang 57,94% produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp4.303 triliun. Sementara itu, kelompok usaha ini mampu menyerap hingga 110,8 juta tenaga kerja.

Editor : Martin Sihombing
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140807/87/248431/inilah-potensi-pasar-umkm-di-indonesia

Ingin Jadi Pengusaha Muda, Ikut Saja Program Kemenkop UKM

Jakarta – Dalam usaha memberikan peningkatan kualitas dan produktifitas bagi anak muda yang akan terjun sebagai pengusaha, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai program pengembangan wirausaha baru.

Asisten Deputi Bidang Perdagangan dalam negeri Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Ahmad Husein mengatakan, program wirausaha baru bagi anak-anak muda ini akan bekerja sama dengan perusahan besar.

Setelah mendapatkan pelatihan maka anak-anak muda tersebut akan diberikan kesempatan memegang sebuah perusahaan.

“Kami dari Kementerian Koperasi punya pengembangan wirausaha baru, kita didik anak muda mahasiswa, untuk meningkatkan kita mencapai 2%-2,5% bisa dicapai dalam akihir kabinet ini. Kita minta usaha besar untuk memberi kesempatan anak muda yang kita latih untuk magang di tempat dia,” ujarnya di Carrefour MT Haryono, Jakarta, Kamis (1/5/2014).

Kemudian, untuk program pemasaran, jelas Ahmad Husein, Kemeterian Koperasi akan membuat sebuah minimarket untuk setiap produk UKM yang meliputi seluruh Indonesia.

“Untuk program pemasaran, kita membangun minimarket, diharapkan bisa memasarkan produk UKM di seluruh indonesia,” jelas dia.

Husein melanjutkan, untuk membuat produk yang baik, Kemenkop akan memberikan pelatihan dasar kepada setiap calon pengusaha. Mulai dari kualitas barang hingga pengemasan yang sesuai standar.

“Melatih mereka supaya produknya bagus. Bentuk pelatihannya apa saja, dari mulai kulitas produk, higienis, packaging,” katanya.

Kemudian untuk program pemasaran produk UMKM keluar negeri, Kemenkop juga sudah mempunyai program. Yakni dengan memasarkan hasil produk dari UKM tersebut di luar negeri.

“Dari kemenkop, di deputi bidang pemasaran dan jaringan usaha, ada satu program, kita tingkatkan kualitas produk, kita ajak pameran di luar negeri. Diharapkan mendapatkan buyer di luar negeri supaya bisa berkerlanjutan,” jelas dia.

“Tentu, kalau yang sudah ekspor, harus ada kurasi produk yang sangat ketat karena menyangkut nama Indonesia,” tandas dia.

(nurmayanti)
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2044246/ingin-jadi-pengusaha-muda-ikut-saja-program-kemenkop-ukm

Kemenkop Draft Akademis Segera Rampung

Jakarta – Naskah akademis Rancangan Undang-Undang Perkoperasian pengganti UU Nomor 17 Tahun 2012 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi belum lama ini ditargetkan segera rampung, kata pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. “Kami sedang bahas terus dalam tim internal kementerian, agar bisa segera diajukan ke DPR,” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Setyo Heriyanto di Jakarta, kemarin.

Pihaknya menargetkan pembahasan naskah akademis itu rampung dalam dua bulan ke depan.

Ia menekankan pada pentingnya “law enforcement” pada penyimpang-an-penyimpangan pk-num yang menyalahgunakan koperasi. “Banyak pasal soal law enforcement dipertajam dan ditingkatkan,” katanya.

Pihaknya menyiapkan anggaran Rp3,5 miliar untuk menyusun naskah akademik Undang-Undang (UU) Perkoperasian yang baru pasca-dibatal-kannya UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian oleh MK.

Menurut dia penyusunan naskah akademik wajib segera dilaksanakan sebagai pemenuhan atas amanat dari Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan hasil rapat kerja Komisi VI DPR RI.

Sebelumnya MK membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sehingga UU lama yakni UU Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan berlaku kembali sebelum terbitnya UU Perkoperasian baru.

Pihaknya menekankan pada pentingnya masalah pengawasan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan

Pinjam (USP) yang selama ini rawan penyimpangan karena menggalang dana dari masyarakat. “Kalau sudah ada naskah akademik ini, maka kami harapkan tahun depan pembahasan revisi UU Perkoperasian bisa dilakukan,” katanya.

Sebagaimana ketentuan dan keputusan MK yang mengembalikan pemberlakuan UU Nomor 25 Tahun 1992 sebagai payung hukum bagi koperasi di Tanah Air maka pengawasan koperasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi sesuai peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1995.

Sumber: http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1456:kemenkop-draft-akademis-segera-rampung&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98

Pertumbuhan IKM Bisa capai 9% Tahun Ini

JAKARTA–Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) tahun ini mencapai 9% atau tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang skeitar 7,5%.

Dirjen IKM Kemenperin Euis Saedah mengatakan selama ini IKM sangat bergantung pada pada IKM kerajinan, tetapi belakangan industri fesyen berhasil menyalip pertumbuhan kerajinan. Menurutnya, selama tiga tahun belakangan, industri fesyen bisa tumbuh skeitar 9%-10%.

“Kreatifitas itu terus meningkat. Saya yakin bisa tumbuh 9% atau lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Sekarang ini, IKM itu bukan hanya di Kemenperin, tetapi hampir di setiap kementerian ada program untuk IKM,” kata Euis di Kemenperin, Senin (21/7/2014).

Pihaknya optimistis produk IKM dalam negeri bisa bersaing dengan negara Asean lainnya pada saat masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015 berlaku. Bahkan, bila dibandingkan dengan produk China, produk IKM Indonesia lebih bagus dibandingkan dengan China.

“Kalau soal kecepatan produksi, boleh China menang, tetapi kalo kualitas dan kreatifitas, Indonesia lebih baik,” tegasnya.

Adapun kelemahan dari sektor IKM adalah tidak memiliki data ekspor yang baik. Sebagian besar ekspor tidak tercatat dengan baik oleh pemerintah.

“Sampai sekarang belum tercatat dengan baik, misalnya ada yang pameran ke luar negeri berapa pendapatannya dan sebagainya, banyak yang tidak memberi tahu,” paparnya.

Editor : Ismail Fahmi
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140721/87/244924/pertumbuhan-ikm-bisa-capai-9-tahun-ini

Pemkab Bulungan Tutup 48 Koperasi Tidak Aktif dan Tidak Sehat

MEDAN- Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara telah menutup 48 koperasi yang dianggap tidak aktif dan tidak sehat guna menghindari adanya oknum yang memanfaatkan koperasi sebagai kedok untuk keuntungan pribadi.

Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bulungan Agus Murdiansyah mengatakan pihaknya mendata koperasi yang tidak sehat berdasarkan acuan dari penggelaran rapat anggota tahunan (RAT). Apabila koperasi tidak menyelenggarakan RAT dalam waktu bertahun tahun dan tidak disertai kejelasan kepengurusan, Disperindagkop Kabupaten Bulungan pun akan menutup koperasi tersebut.

“Pada 2012 ada 37 koperasi yang saya tutup, pada 2013 ada 11 koperasi. Totalnya ada 48 koperasi yang saya tutup,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (16/7/2014).

Namun, Disperindagkop juga memberikan pembinaan terhadap koperasi yang belum menyelenggarakan RAT tetapi masih bisa dilacak keberadaannya.Dia menyebutkan saat ini terdapat 138 unit koperasi yang ada di Bulungan dengan jumlah koperasi aktif mencapai 80 unit.

Penutupan atau pembubaran koperasi dinilai perlu untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin masih belum diselesaikan oleh pengurus. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menghindari adanya oknum yang memanfaatkan koperasi sebagai kedok untuk keuntungan pribadi.

“Namanya koperasi kan harus berazaskan kekeluargaan. Bukan milik pengurus atau satu orang saja, tetapi milik bersama,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim Mohammad Djailani berpendapat penutupan koperasi tidak perlu dilakukan karena koperasi yang tidak sehat dan tidak aktif akan secara otomatis terkubur.

“Pemerintah juga tidak mungkin memberikan bantuan kepada koperasi semacam itu kan,” katanya.

Apabila masih memungkinkan untuk dibina, koperasi tersebut bisa diarahkan sesuai dengan kesepakatan anggotanya. “Dengan catatan anggotanya mau untuk melakukan inovasi agar koperasinya tidak mati suri.”

Ubah paradigma

Djailani mengatakan koperasi perlu untuk mengubah paradigma dalam menjalankan bisnisnya. Selama ini, koperasi banyak berharap kepada bantuan pemerintah untuk dapat tumbuh dan berkembang.

“Padahal bantuan itu hanya bersifat stimulan. Koperasi tidak boleh bergantung pada bantuan,” ujarnya.

Sumber pendanaan lain, lanjutnya, dari lembaga keuangan bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kapasitas usaha. Tentunya, pengurus harus menjaga fokus usaha dan laporan keuangan. “Agar lembaga keuangan mau memberikan pinjaman kepada koperasi tersebut.”

Masalah kelayakan usaha, diakuinya, menjadi salah satu penyebab terhambatnya pinjaman modal dari lembaga keuangan. Karena itu, Pemprov Kaltim akan mengoperasikan PT Jamkrida Kaltim sebagai lembaga penjamin kredit daerah.

Pemprov masih berupaya menuntaskan kekurangan penyertaan modal PT Jamkrida Kaltim senilai Rp25 miliar yang diharapkan bisa rampung tahun ini. Apabila modal sudah terpenuhi, selanjutnya tinggal menunggu pernyataan dari OJK mengenai kelayakan beroperasi.

Editor : Linda Teti Silitonga
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140716/87/243696/pemkab-bulungan-tutup-48-koperasi-tidak-aktif-dan-tidak-sehat

PEMPROV NTB Targetkan 500 Koperasi Simpan Pinjam Syariah

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pembentukan 500 koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) selama 2014-2015.

“Memang di tahun 2014 sudah terbentuk, tapi kita targetkan 2015 bisa mencapai 500 unit,” kata Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, di Mataram, Minggu (13/7/2014).

Dalam rangka mencapai target 50 KSPPS tersebut, pada 2016 dan selanjutnya baik pemerintah maupun para pelaku koperasi dapat mempersiapkan untuk pembenahan dan pengembangan kelembagaan, usaha serta permodalan.

“Mari kita semua geliatkan perkoperasian di NTB, pada sentra-sentra industri, pariwisata, dan bidang ekonomi lainnya,” pintanya.

Dia menyebutkan jumlah koperasi di NTB mencapai 3.851 unit dengan total anggota 624.947 orang. Di mana, sebanyak 2.596 koperasi melaksanakan kegiatan simpan pinjam, dengan total jumlah anggota sebanyak 563.010 orang dengan volume usaha sebesar Rp1,4 triliun.

“Semua ini menunjukkan bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk usaha koperasi yang banyak diminati masyarakat di NTB,” jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Supran mengungkapkan keberhasilan NTB dalam mengembangkan koperasi terbukti dengan prestasi yang telah diraih sejumlah koperasi di daerah tersebut.

Sejak 2011 pemerintah pusat menetapkan 3 koperasi berprestasi berasal dari NTB. Selanjutnya, pada 2013 terpilih 4 koperasi berprestasi. “Pada 2015 ada 5 koperasi berpestasi,”ujarnya.

Penilain koperasi berprestasi di lihat dari bagaimana cara pengelolaan usaha, modal, sistim akuntasi keuangan berbasis IT, kemampuan anggota untuk berinvestasi apakah itu tabungan sukarela atau SHU, termasuk manajemen pengelolaan koperasi itu.

Editor : Fatkhul Maskur
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140713/87/242913/pemprov-ntb-targetkan-500-koperasi-simpan-pinjam-syariah

Koordinasi UU LKM, Tiga Lembaga Teken Nota Kesepahaman

JAKARTA–Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menanatangi nota kesepahaman terkait koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).

Nota kesepahaman (Mou) tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan di Kantor OJK Kompleks Bank Indonesia Jakarta, Jumat (11/7/2014).

“Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 28 UU LKM yang menegaskan empat hal,” tulis siaran pers OJK, Sabtu (12/7/2014).

Empat hal yang dimaksud adalah, pertama, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kedua, dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Ketiga, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Keempat, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk.

Selain itu, Nota Kesepahaman ini juga dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 UU LKM.

Pasal itu menegaskan bahwa OJK, Kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum.

Editor : Ismail Fahmi
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140712/87/242774/koordinasi-uu-lkm-tiga-lembaga-teken-nota-kesepahaman

Askosindo Akan Dirikan LPS Koperasi

JAKARTA—Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askosindo) mengagendakan pendirian lembaga simpan pinjam (LSP) koperasi menyusul pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi pada 28 Mei 2014.

Ketua Askosindo, Sahala Panggabean, mengatakan selain berupaya mendirikan lembaga simpan pinjam koperasi (LSP-K), asosiasi itu juga tengah berupaya mendirikan lembaga sertifikasi kompetensi.

Pendirian LSP-K yang dirancang Askosindo untuk dapat mensejajarkan diri dengan lembaga keuangan perbankan. Paling tidak mampu memberi kenyamanan terhadap anggota agar tidak ragu menyimpan dana mereka pada koperasi simpan pinjam (KSP).

”Kami akan terus melakukan koordinasi dengan Kementeian Koperasi dan UKM sebagai lembaga pemerintah yang menaungi KSP. Konsep ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.” Katanya kepada Bisnis, Jumat (11/7).

Untuk maksud itu, seluruh anggota Askosindo telah melakukan modernisasi menjalankan bisnis mereka. Di antaranya membangun sistem komputerisasi terintegrasi melaksanakan pelayanan serta penhimpunan dana dari anggota.

”Sifatnya real time seperti halnya sistem layanan adminsitrasi yang diberikan perbankan nasional kepada debitornya.”

Terkait rencana pendirian lembaga sertifikasi kompetensi, untuk sementara hanya ditujukan bagi seluruh sumber daya manusia (SDM) anggota Askosindo. Anggota asosiasi tersebut belum terlalu besar, karena masih berorientasi kepada KSP yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

”Kami sangat selektif memilih KSP untuk bisa diterima menjadi anggota. Yang kami terima hanya KSP yang berkompeten dan mempunyai visi misi yang jelas serta didukung pengelolaan manajemen yang berkualitas,” ujar Sahala Panggabean.

Koperasi simpan pinjam yang tergabung dalam Asosiasi itu adalah, Kospin Jasa Pekalongan, KSP Nasari Semarang, KSP Sejahtera Bersama Bogor, KSP Nusantara Jakarta, KSP Kodanua Jakarta, KSP Surya Kencana Jakarta, KSP Intidana Semarang, dan KSP Serambi Dana Jakarta.

KSP yang telah bergabung dalam Askosindo secara umum tergolong elite, karena masing-masing mempunyai jasa layanan di beberapa provinsi. Dengan alasan itu Askosindo melakukan seleksi yang ketat terhadap KSP yang ingin bergabung.

Editor : Taufik Wisastra
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140711/87/242676/askosindo-akan-dirikan-lps-koperasi

Koordinasi UU LKM, Tiga Lembaga Teken Nota Kesepahaman

JAKARTA–Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menanatangi nota kesepahaman terkait koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).

Nota kesepahaman (Mou) tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan di Kantor OJK Kompleks Bank Indonesia Jakarta, Jumat (11/7/2014).

“Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 28 UU LKM yang menegaskan empat hal,” tulis siaran pers OJK, Sabtu (12/7/2014).

Empat hal yang dimaksud adalah, pertama, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kedua, dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Ketiga, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Keempat, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk.

Selain itu, Nota Kesepahaman ini juga dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 UU LKM.

Pasal itu menegaskan bahwa OJK, Kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum.

Editor : Ismail Fahmi
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140712/87/242774/koordinasi-uu-lkm-tiga-lembaga-teken-nota-kesepahaman

Askosindo Akan Dirikan LPS Koperasi

JAKARTA—Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askosindo) mengagendakan pendirian lembaga simpan pinjam (LSP) koperasi menyusul pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi pada 28 Mei 2014.

Ketua Askosindo, Sahala Panggabean, mengatakan selain berupaya mendirikan lembaga simpan pinjam koperasi (LSP-K), asosiasi itu juga tengah berupaya mendirikan lembaga sertifikasi kompetensi.

Pendirian LSP-K yang dirancang Askosindo untuk dapat mensejajarkan diri dengan lembaga keuangan perbankan. Paling tidak mampu memberi kenyamanan terhadap anggota agar tidak ragu menyimpan dana mereka pada koperasi simpan pinjam (KSP).

”Kami akan terus melakukan koordinasi dengan Kementeian Koperasi dan UKM sebagai lembaga pemerintah yang menaungi KSP. Konsep ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.” Katanya kepada Bisnis, Jumat (11/7).

Untuk maksud itu, seluruh anggota Askosindo telah melakukan modernisasi menjalankan bisnis mereka. Di antaranya membangun sistem komputerisasi terintegrasi melaksanakan pelayanan serta penhimpunan dana dari anggota.

”Sifatnya real time seperti halnya sistem layanan adminsitrasi yang diberikan perbankan nasional kepada debitornya.”

Terkait rencana pendirian lembaga sertifikasi kompetensi, untuk sementara hanya ditujukan bagi seluruh sumber daya manusia (SDM) anggota Askosindo. Anggota asosiasi tersebut belum terlalu besar, karena masih berorientasi kepada KSP yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

”Kami sangat selektif memilih KSP untuk bisa diterima menjadi anggota. Yang kami terima hanya KSP yang berkompeten dan mempunyai visi misi yang jelas serta didukung pengelolaan manajemen yang berkualitas,” ujar Sahala Panggabean.

Koperasi simpan pinjam yang tergabung dalam Asosiasi itu adalah, Kospin Jasa Pekalongan, KSP Nasari Semarang, KSP Sejahtera Bersama Bogor, KSP Nusantara Jakarta, KSP Kodanua Jakarta, KSP Surya Kencana Jakarta, KSP Intidana Semarang, dan KSP Serambi Dana Jakarta.

KSP yang telah bergabung dalam Askosindo secara umum tergolong elite, karena masing-masing mempunyai jasa layanan di beberapa provinsi. Dengan alasan itu Askosindo melakukan seleksi yang ketat terhadap KSP yang ingin bergabung.

Editor : Taufik Wisastra
Sumber : http://industri.bisnis.com/read/20140711/87/242676/askosindo-akan-dirikan-lps-koperasi

Pemerintah Dorong Minat Masyarakat Berkoperasi

      Pemerintah menilai kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih kurang sehingga perlu menggalakkan sosialisasi betapa pentingnya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka di pelosok perdesaan.

Terutama masyarakat yang biasanya mengalami kesulitan mengakses permodalan ke sumber pembiayaan lembaga perbankan.

Untuk itu, pemerintah setiap tahun melaksanakan gerakan masyarakat sadar koperasi (Gemaskop) sebagai upaya meningkatkan kemauan masyarakat berkoperasi.

Setyo Heriyanto, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan Gemaskop diluncurkan memang untuk mensosialisasikan pentingnya koperasi untuk masyarakat. Sasarannya adalah kelompok masyarakat, siswa sekolah menengah umum, dan mahasiswa.

”Bagi kelompok masyarakat maupun individu yang telah terlibat dalam gerakan koperasi, diharapkan partisipasinya agar semakin aktif. Bagi yang belum jadi anggota koperasi diharapkan segera bergabung. Kegiatan berkoperasi bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan,” katanya kepada Bisnis, Senin (9/6/2014).

Kegiatan yang dimaksud mulai dari pendidikan, penyuluhan, seminar, diskusi dan ceramah.

Kegiatan Gemaskop diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, sehingga semakin menarik bagi masyarakat.

Dalam kegiatan Gemaskop diundang koperasi yang telah berhasil, termasuk yang berhasil meraih penghargaan.

Menurut dia, kegiatan Gemaskop selalu melibatkan masyarakat luas, sehingga mereka diharapkan semakin dekat dengan koperasi dan semakin sadar keberadaannya.

Dikemukakan, keberadaan koperasi sebenarnya tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Namun masih perlu sosialisasi.

Eksistensi koperasi akan semakin tangguh apabila telah mempunyai berbagai infrastruktur sebagaimana kehadiran gerakan perkoperasian.

Misalnya, kantor sudah ada, struktur organisasi lengkap, dan kantor tidak menumpang.

Kelengkapan ini untuk membedakan gerakan koperasi dengan paguyuban.

Secara nasional, jumlah koperasi Indonesia mencapai 203.701 unit.

Meski demikian, Setyo tidak memungkiri 60.000 unit di antaranya dinyatan tidak aktif. Artinya, tak ada lagi kegiatan usaha, tidak ada pengurus dan papan nama koperais juga tidak ada.

”Dengan alasan itulah Kementerian Koperasi dan UKM dalam tiga tahun terakhir rutin melaksanakan Gemaskop yang diselenggarakan secara besar-besaran. Dari kegiatan itu diharapkan mampu menunjukkan kembali eksistensi koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Yang paling diharapkan dari kegiatan rutin itu, masyarakat bisa semakin sadar manfaat organisasi koperasi untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya, bagi masyarakat di perdesaan yang masih kesulitan mendapatkan pembiayaan.

Sumber : Bisnis Indonesia Online

Koperasi Galang Kekuatan Hadapi Pasar Bebas ASEAN

Selasa, 29 April 2014 | http://bisnis.liputan6.com/read/2043148/koperasi-galang-kekuatan-hadapi-pasar-bebas-asean

Liputan6.com, Nusa Dua – Untuk menghadapi pasar bebas, lembaga gerakan koperasi dari negara-negara Asean menggelar Asean Co-operative (ACO) Forum 2014.

Kegiatan yang difasilitasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) itu dihadiri sejumlah pelaku koperasi dari beberapa negara. Tujuannya untuk menggalang kekuatan koperasi-koperasi dalam ranah regional untuk menghadapi diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015.

Presiden ACO AM Nurdin Halid menyatakan, pemberlakuan AEC kali ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi koperasi di seluruh kawasan ASEAN. AEC, sambung Nurdin, adalah era ekonomi dengan empat karakteristik.

Pertama, pasar tunggal berbasis produksi ASEAN. Kedua, daya saing ekonomi regional. Ketiga, kesetaraan dan keadilan ekonomi. “Dan keempat, integrasi ke dalam tata perekonomian global,” ujar Nurdin di sela pertemuan ACO Forum di Nusa Dua, Bali, Selasa (29/4/2014).

ACO, sambung Nurdin, berupaya untuk memerankan dan memposisi diri secara efektif. Dengan begitu diharapkan dapat secara nyata menggalang kekuatan koperasi di kawasan ASEAN.

ACO Forum 2014 sendiri digelar dalam rangka menyusun rumusan strategis untuk mengambil langkah aksi, meningkatkan peran dan partisipasi koperasi dalam transformasi masyarakat ekonomi ASEAN. Utamanya dalam era ekonomi yang lebih terbuka.

Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan kesepakatan di Teheran, pertemuan pada 4 Desember 1977 melahirkan ASEAN ACO sehingga Dekopin serta Angkasa dan Cum (wadah gerakan koperasi Malaysia) akhirnya berinisiatif mengundang gerakan koperasi di negara-negara Asean di Jakarta.

(Agustina Melani)

55,2 juta UKM butuh dukungan IT

Selasa, 23 April 2013 23:54 WIB | http://www.antaranews.com/berita/370937/552-juta-ukm-butuh-dukungan-it

Pekanbaru (ANTARA News) – 55,2 juta unit usaha kecil dan menengah di sejumlah wilayah Indonesia membutuhkan dukungan kooperasi dan teknologi, sedangkan jumlah koperasi di Indonesia 192 ribuan, kata Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan.

“Itu artinya masih dibutuhkan penambahan jumlah koperasi khusus untuk wilayah pedesaan. Namun tentunya harus dilengkapi dengan teknologi bersistem informasi,” kata Syarief saat berkunjung ke Kampar, Riau, untuk meresmikan kabupaten itu sebagai kabupaten koperasi nasional, Selasa.

Menkop memperkirakan sekitar 50 persen dari 192 ribu koperasi berada di pedesaan, termasuk desa-desa tertinggal.

Dia menyebutkan para pelaku UKM di sejumlah desa tertinggal tidak berkembang, bahkan terancam gulung tikar.

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM membentuk program yang mensinerhikan UKM dan koperasi dengan dukungan teknologi.

Syarief mengatakan sudah saatnya koperasi serta UKM memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bisa mendongkrak produktivitas dan kinerja.

Teknologi menurut Syarief bisa meningkatkan daya saing produk, jasa dan kinerja koperasi dan UKM Indonesia, serta menekan biaya operasional.

“Kami mengharapkan koperasi beralih dari sistem pembukuan manual ke sistem akuntansi digital dan terintegrasi,” katanya.

Menurut dia, jumlah UKM di Indonesia setiap tahun terus meningkat dengan rata-rata tumbuh 7 – 8 persen. Saat ini tercatat 55,2 juta unit UKM di Indonesia dan diprediksi menjadi 58 juta unit pada 2014, sedangkan koperasi, ada sekitar 192.000 unit.
Editor: Jafar M Sidik

INAICTA 2011 Digital Expo

Dikutip dari :

http://gudanglinux.blogspot.com/2011/10/ajang-acara-tahunan-inaicta-sebagai.html

Ajang acara tahunan INAICTA sebagai apresiasi terhadap pelaku TIK di Indonesia, kembali digelar sebagai DIGITAL EXPO INAICTA 2011, yang akan meragakan karya-karya cipta inovasi digital dan perlu medapatkan dukungan bersama. Dalam pameran yang digelar di ajang INAICTA 2011 ini akan ditampilkan 110 karya kreatif digital lokal terbaik dan terbesar merupakan cipta karya anak bangsa. Selain eksibisi, masih ada lomba Robot, sekaligus merupakan ajang Pra Olimpiade Robotika Internasional / International Robot Olympiad.

inaicta2011_300

Peserta proaktif dipersilakan mendaftarkan diri secara daring (Online) melalui situs resmi INAICTA 2011 di: http://www.inaicta.web.id, agar dapat menerima undangan menghadiri Konferensi & Workshop INAICTA 2011 pada:
Hari/Tanggal: Selasa-Rabu, 4-5 Oktober 2011,
Pk: 08.30 – 17.00,
Bertempat di Jakarta Convention Center (JCC),
Tidak ada biaya yang dikenakan bagi peserta. Bagi yang mendaftar dengan mengisi formulir pendaftarannya akan memperoleh sertifikat. Tempat terbatas.

Berbagai narasumber akan dihadirkan, diantaranya adalah: Menko Perekonomian, Menko Kesra, Menkominfo, Menteri Perdagangan, Ian Livingstone (Kreator Game Tomb Raider), Gameloft, Industri TIK, Media, Venture Capital, Kreator Digital Lokal.

Ikuti juga Workshop INAICTA 2011; Workshop Game bersama Square Enix (Publiser Game Final Fantasy), Business Matching bersama Venture Capital, Workshop Animasi bersama Blender, E-Commerce bersama blibli.com.

Acara kali ini merupakan puncak dari rangkaian acara INAICTA 2011 termasuk perlombaan karya cipta kreativitas digital dan inovasi di bidang TIK, Konferensi, Workshop dan Eksibisi, Kompetisi Game dan Robot, serta Business Matchmaking Program (BMP).

inaicta2011.10.05_640

Indonesia ICT Award 2011 telah diikuti oleh 1.765 pendaftar dengan rinciannya terdiri dari Profesional Individu sebanyak 393, Profesional Kelompok sebanyak 212, Profesional Perusahaan/Lembaga sebanyak 216, Pelajar Individu sebanyak 421 dan Pelajar Kelompok sebanyak 523. Jumlah kategori yang di lombakan adalah sebanyak 28 kategori, terdiri dari 16 kategori professional dan 12 kategori pelajar. Selamat kepada para peserta yang telah berhasil masuk menjadi nominator di ajang INAICTA 2011. Berikut adalah daftar 5 Nominator dari tiap kategori:

e-Business: Retail, Finance
BSRF-0070 WayangForce Dimas Surya Yaputra
BSRF-0106 Yuktravel.com Situs Online Travel Terlengkap dan Tercanggih di Indonesia Setiyo Gunawan
BSRF-0147 Sistem Informasi Manajemen Koperasi berbasis Linux Hadiyanto
BSRF-0391 Sentra Pawn PT. Mitra Integrasi Komputindo
BSRF-0671 AlfaPOS – Software POS Untuk Berbagai Jenis Bisnis Retail Fatkul Amri

e-Business: Manufacturing, logistic, supply-chain
BSML-0305 RACS Real Automation & Controlling System Muhammad Hanafi
BSML-0407 Dynamic Mobile Enterprise Solutions: SiGokil Solutions Yusep Rosmansyah
BSML-0631 EMPTY (Electronic Management for Procurement System) Ferdianto
BSML-0672 AlfaCurrency – Software ERP Retail & Manufacture Fatkul Amri
BSML-0673 AlfaPlantation – Software ERP Perkebunan Fatkul Amri

e-Business: Services
BSS-0457 NgaturDuit.com NgaturDuit.com
BSS-0615 WarungMobil.com – Bursa Mobil Online Indonesia Saga Iqranegara
BSS-0382 Sedapur, Konsultasi dan Portal E-Commerce bagi Industri Kuliner UKM Soegianto
BSS-0161 vidiyan.com – Undangan Online Yanuar Rahman
BSS-0373 Kampung Pulsa Rendi Meliala

SMA/K: Application
SMAA-0167 Aliber dan Aliber Lite Edy Setiawan
SMAA-0108 Daeng of The Forest Nur Hidayat
SMAA-0887 Power & Intelligence! Septian Dwi Putra
SMAA-0295 Kebun Sains Multimedia Interaktif untuk pembelajaran IPA SD Habib Adib Wahono
SMAA-0616 Permainan Mari Berdo’a Berbasis Java Mobile Lukmannul Hakim Firdaus

SMP: Application
SMPA-0388 Anoa Narendra Pradhana Nugroho
SMPA-0400 iNerts – Sistem Pelacak berbasiskan GPS dengan Dukungan DeadReckoning Chaidar M
SMPA-0612 Ayo Jadi Pencipta, Tidak Hanya Jadi Pengguna! Fahma W. Rosmansyah
SMPA-0725 Suroboyo Darren Limantara
SMPA-0886 BlackCat Browser Rozaq Adi Sagoro

SD: Application
SDA-0182 ANAK SEHAT SUKA MAKAN BUAH LOKAL Jovidia Laviosa
SDA-0206 Interactive Typing game clemens goldan
SDA-0350 SADAR GEMPA BUAT TEMANKU YANG TUNARUNGU DAN TUNANETRA ahmad raihan ash – shiddiqy
SDA-0663 Bionical Battle NAJMI NAUCA ANTARIKSA
SDA-0742 SDAMADA LISTRIK Agra Bima Yuda

Perguruan Tinggi: Application
PTA-0387 Smart Arzt – Aplikasi Cerdas Diagnosis Kesehatan Mandiri Junian Triajianto
PTA-0394 Mouse Hand Tracking Application, Kontrol Pointer Mouse dengan Interaksi Alami Gerak Tangan Hendri Karisma
PTA-0658 Perangkat Lunak ?Nobley Engine? Dengan Fitur In Game Editor Pratama Bayu Widagdo
PTA-0783 L-Rescue Zusuf Subari
PTA-0869 Sparkins – Aplikasi Berbasis Sentuh untuk Pembelajaran Mesin Tik Perkins Bagi Anak-anak Penyandang Tuna Netra M. Endri Irfanie

e-Learning/e-Education: Learning Management System
ELLM-0090 Fluent – Manajemen Pembelajaran Multimedia Berbasis Komputer Andyka Irnanto
ELLM-0256 Aplikasi Laboratorium Bahasa Berbasis Multimedia ?e-Commlab2? PT. Infiniti Reka Solusi
ELLM-0313 ” Pemanfaatan Learning Management System and Social Networking Technology dalam penyelenggaraan pembelajaran on line Gratis untuk Masyarakat Marginal di situs www.kampusvirtual.com ” Yudi Permana
ELLM-0461 Game 4 Smart. Tambah NgeGame, Tambah Cerdas Fatkul Amri
ELLM-0497 eLisa 3.5 Herman Saksono, S.T.

e-Learning/e-Education: Content & Utilities
ELCU-0253 Biolearn PT. Infiniti Reka Solusi
ELCU-0946 HisTekh Riza Wahono
ELCU-0175 FISITEKH MULTIMEDIA INTERACTIVE Riza Wahono
ELCU-0634 Amazing Journey Indonesia Andrew Pratomo Budianto
ELCU-0990 Savvy e-learning Wiwin Wangsa

e-Government: Implementation
EGI-0399 Perijinan online Tri Widyani
EGI-0638 Pembangunan Data Rekam Medis Elektronik untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Melalui Aplikasi Simpus. Petrus Sukrislisbagyo
EGI-0769 LAKIP Zaenul Azwar E.
EGI-0778 IMPLEMENTASI SRAGEN ONLINE Dwiyanto, S.STP, MSi
EGI-0966 Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia Iman Syafrizal

e-Government: Application
EGA-0449 PERIZINAN|wrc-egov Eka Djatnika Sundajana
EGA-0456 SIPERDITAN – Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Wandy Apriyadi
EGA-0600 One Spot – Sistem Layanan Perizinan Online Satu Pintu M. Yusuf Gunawan
EGA-0859 e-Puskesmas Mas’udi Agus N
EGA-0892 Perangkat Lunak SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM Benni Sumarman

Research & Development
RND-0130 Mini Air Traffic Control System Karol Danutama
RND-0468 Traindroid Adhitya Bhawiyuga
RND-0472 High Performance WebApplication Framework Julyanto SUTANDANG
RND-0490 Klungbot III Eko Mursito Budi
RND-0646 DALA PROJECT: DIGITAL ARCHIVE SYSTEM FOR LONG TERM ACCESS Mardhani Riasetiawan

Mobile Application: Mobile Apps & Advertising
MAA-0403 SiGokil Yusep Rosmansyah
MAA-0092 Movreak Dhi Aurrahman
MAA-0894 Expreme : Expressive Messenger Dania Tigarani S
MAA-0897 Ngayau Andri Yadi
MAA-0521 Bouncity Dimas Surya Yaputra

Mobile Application: Mobile Games
MAG-0358 Mopomon Febiyan Rachman
MAG-0582 AMAGO – Discover the amazing life in Archipelago Sakina Fathiani
MAG-0714 Petualangan Aksara di Bali Oscar Kurniawan
MAG-0775 Desa Farm Alif Harsan Pradipto
MAG-0850 GreenGuard Irkham Huda

Digital Content: Digital Animation
CDDA-142 Dazu Andi Martin
CDDA-149 si pitung hario sasongko
CDDA-150 Curhat Bijih Plastik Fidha Yulian Mahardhika
CDDA-175 Alien versus Mbah Darmo Heru Sakti
CDDA-178 Black Journey Astu Prasidya

Digital Content: Digital Audio
CDAD-105 Tumenggungan Aditia Trisno Nugroho
CDAD-106 Soundinesia Kenan Loui Widjaja
CDAD-122 ODE to Indonesia Daniel Thamrin
CDAD-128 Satu-Kosong Endy Daniyanto
CDAD-154 Lagu – Gemar Membaca Fatkul Amri

Digital Content: Video Games
CDVG-138 Steamops Firman Nurimansyah
CDVG-118 Planetary Conflict Kris Antoni
CDVG-184 AR Defense Reza Adhitya Saputra
CDVG-180 Earl Grey and This Rupert Guy Nikki Dibya Wardhana
CDVG-137 Majapahit Online Ivan Chen

Industrial/Embedded Application
IEA-0337 Membuat HOTSPOT RT/RW Net dan Cafe Menggunakan WRT160NL dan Firmware DD-WRT dan Openwrt Fadly Kasim
IEA-0508 proCell SMS Gateway serba guna. Abimanyu Wachjoewidajat
IEA-0601 Sistem Monitoring Pembangkit Online PLTD Merawang Diana Aristiawan Setyo Wibowo
IEA-0637 Smart SCADA GSM GPRS Telemetry Monitoring System odang surya
IEA-0730 CAD untuk Circular Knitting Machine mico wendy

Security
SEC-0379 TOPAN(Tombol Panik) Sandra Islama Putra
SEC-0530 Kinsec Aksanesia
SEC-0669 Artav Arrival Dwi Sentosa
SEC-0498 kartu aman dandy risfanto huri
SEC-0621 USB-KEY_Motorcycle ROMAN Tech

e-Inclusion
INC-0882 I-Speak: Membantu Tuna Rungu Berkomunikasi Riana Dewi
INC-0873 Isara – Aplikasi Pembelajaran Bahasa Isyarat Asendia Mayco
INC-0825 MUVON : Listrik Tenaga Gerak untuk Charge alat Komunikasi pada daerah tanpa listrik / terpencil / remote ariesta satryoko
INC-0877 Aksara Rizky Ario Nugroho
INC-0228 Google Map untuk Kampanye Usaha Mikro melalui WordPress Donny Trihanondo

Perguruan Tinggi: Audio Visual Digital & Animasi
PTAV-0560 Opening Film Kartun “Dark Light” Dida Karisma
PTAV-0630 Pusaka Indonesia (3D+Interaktif) Sandy Winata
PTAV-0098 GAMER David Saputro Sugianto
PTAV-0289 MarSol Hendrico Saputra
PTAV-0765 The Scavenger Victorius Kendrick

Perguruan Tinggi: Digital Interactive Media
PTDI-0181 Jagoan Lalu Lintas Firdaus Ismail Sholeh
PTDI-0183 Multimedia Museum Mandala Wangsit Siliwangi Faikar Izzani
PTDI-0401 Sneepet Dominikus Damas Putranto
PTDI-0494 INI3D (ITS now in 3D) INI3D Team
PTDI-0499 VIRTUAL PET: Sebuah Aplikasi Game Multi-Modal Memelihara Binatang Langka Reza Darmakusuma

Koperasi Indonesia di Tengah Koperasi Dunia

Oleh : Djabaruddin Djohan Ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I)
dikutip dari URL:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2008/07/11/00450021/Koperasi.Indonesia.di.Tengah.Koperasi.Dunia

Pada masa Orde Lama koperasi menjadi alat politik pemerintah dan partai dalam rangka nasakomisasi. Pada masa Orde Baru koperasi menjadi alat dan bagian integral pembangunan perekonomian nasional yang dilimpahi bermacam fasilitas. Kebijakan yang menempatkan peran pemerintah amat dominan dalam pembangunan koperasi menjadikan gerakan koperasi amat bergantung pada bantuan luar, hal yang amat bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai lembaga ekonomi sosial yang mandiri.

Kini, pada masa reformasi, yang seharusnya saat tepat untuk back to basic, membangun koperasi yang mandiri, kenyataannya sikap ketergantungan gerakan koperasi justru terasa amat kuat. Hal ini antara lain tecermin dari keberadaan Dekopin, organisasi tunggal gerakan koperasi, yang praktis seluruh kegiatannya masih bergantung pada APBN (satu hal yang mendorong konflik berkepanjangan di kalangan gerakan sendiri), bukan pada dukungan dari anggotanya sebagai wujud kemandirian.

Dalam kunjungan ke negeri Skandinavia (Denmark, Swedia, dan Norwegia), Menteri Perdagangan dan Koperasi (1978-1983) Radius Prawiro bersama Bustanil Arifin, Menteri Muda Koperasi saat itu, mengagumi berbagai jenis koperasi di sana.

Secara berseloroh, Radius bertanya kepada Bustanil, mengapa koperasi di Skandinavia berkembang? Itu karena di negara-negara ini tak memiliki Undang- Undang Koperasi dan Menteri Koperasi. Seloroh itu masih sering muncul hingga kini. Maklum, koperasi kita tak kunjung menjadi lembaga ekonomi dan sosial yang berarti meski berbagai upaya dilakukan.

Perjalanan panjang koperasi, kedudukan politis dan strategis dalam UUD 45, pembentukan wadah gerakan koperasi (Dekopin) yang tahun ini berusia 61 tahun, diikuti perlindungan dan fasilitas berlimpah tidak menjadikan koperasi kian berdaya sebagai lembaga ekonomi maupun gerakan. Berbagai UU dan menteri koperasi tak juga mampu mengubah wajah koperasi, yang pernah diimpikan sebagai saka guru perekonomian nasional.

Dalam pertemuan International Cooperative Alliance (ICA) organisasi gerakan koperasi internasionalOktober 2007, Global 300 menyajikan profil 300 koperasi kelas dunia, berasal dari 28 negara yang turnover-nya mulai dari 63,449 juta dollar AS hingga 654 juta dollar AS.

Tanpa UU dan menteri

Koperasi terbanyak bergerak di sektor keuangan (perbankan, asuransi, koperasi kredit/credit union) sebesar 40 persen, disusul koperasi pertanian (termasuk kehutanan) 33 persen, koperasi ritel/wholesale 25 persen, sisanya koperasi kesehatan, energi, manufaktur, dan sebagainya.

Dari 300 koperasi itu, 63 ada di AS, 55 di Perancis, 30 di Jerman, 23 di Italia, dan 19 di Belanda. Yang menarik, di negara-negara kapitalis liberal ini, tidak memiliki UU dan menteri koperasi.

Meski demikian, bukan berarti di negara-negara yang mempunyai UU dan menteri koperasi, koperasinya tidak berkembang baik. Sebut saja Jepang yang menempatkan 13 koperasinya dalam Global 300, salah satunya adalah Zen Noh, koperasi pertanian yang turnover-nya 63.449 juta dollar AS dan aset 18,357 juta dollar AS (2005), menduduki peringkat pertama. Lalu, Korea Selatan dua koperasi, India (tiga koperasi), bahkan Singapura menempatkan dua koperasi (koperasi konsumen dan asuransi) dalam deretan Global 300. Atau dalam kelompok/daftar koperasi negara berkembang, disebut Developing 300 Project, dengan turnover tertinggi 504 juta dollar AS, ada negara, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, atau Filipina, yang masing-masing menyumbang lima koperasi. Dari Afrika, seperti Etiopia, Kenya, Tanzania, dan Uganda, masing-masing menyumbangkan lima koperasi.

Entah karena keteledoran otoritas atau koperasi kita belum ada yang memenuhi syarat untuk masuk dalam kelompok ini, tak sebuah koperasi dari Indonesia yang terjaring. Apa yang terjadi dengan perkembangan koperasi di Indonesia sehingga penampilannya jauh tertinggal dari koperasi-koperasi di negara lain, bahkan dari negara-negara sedang berkembang lainnya?

Alat politik

Pada masa Orde Lama koperasi menjadi alat politik pemerintah dan partai dalam rangka nasakomisasi. Pada masa Orde Baru koperasi menjadi alat dan bagian integral pembangunan perekonomian nasional yang dilimpahi bermacam fasilitas. Kebijakan yang menempatkan peran pemerintah amat dominan dalam pembangunan koperasi menjadikan gerakan koperasi amat bergantung pada bantuan luar, hal yang amat bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai lembaga ekonomi sosial yang mandiri.

Kini, pada masa reformasi, yang seharusnya saat tepat untuk back to basic, membangun koperasi yang mandiri, kenyataannya sikap ketergantungan gerakan koperasi justru terasa amat kuat. Hal ini antara lain tecermin dari keberadaan Dekopin, organisasi tunggal gerakan koperasi, yang praktis seluruh kegiatannya masih bergantung pada APBN (satu hal yang mendorong konflik berkepanjangan di kalangan gerakan sendiri), bukan pada dukungan dari anggotanya sebagai wujud kemandirian.

Lebih parah lagi antara gerakan koperasi (Dekopin) dan pemerintah (Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM) yang seharusnya bersama membangun koperasiseperti dilakukan beberapa negara tetanggasulit terjadi. Masing-masing memiliki agenda sendiri. Akibatnya, pembangunan koperasi tak terarah.

Dalam pembangunan koperasi, kita perlu belajar dari pengalaman pahit selama ini, sekaligus belajar dari keberhasilan negara lain mengembangkan koperasi?

Contact Get in Touch

Office :

  • Address:
    PT. Japati Indonesia
    Rasuna Office Park BR 06
    Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
    Jakarta Selatan 12960
  • Phone: +62 21 939 04084
  • Fax:+62 21 837 86574

 

Workshop :
Address:
Sektor 14.4 Blok I6/30
Jl. Jawa, BSD
Tangerang Selatan 15321
Phone:
Land : +62 21 538 1994
Refly : +62 87 870 823835
Hadi : +62 83 876 688967
E-mail: kontak@japati.net